selamat menyimak...**** ****
salam,**** ananto**** **** ---------- Forwarded message ---------- From: <bambangsoesa...@yahoo.com> Date: 2013/1/14 Subject: OPINI: 2013 Rawan Konflik**** **** 2013, Tahun Rawan Konflik, Rawan Narkoba**** ** ** Bambang Soesatyo**** Anggota Komisi III DPR RI/**** Presidium Nasional KAHMI 2012-2017**** **** INDONESIA 2012 adalah potret sebuah negeri sarat konflik horizontal dan rawan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang. Jangan lupa bahwa sisa pekerjaan tahun lalu itu masih menumpuk. Tahun ini, Presiden dan institusi penegak hukum harus lebih peduli.**** **** Selain persoalan ekonomi negara dan perekonomian rakyat, persoalan korupsi tetap masih yang utama dan paling menyedotkan perhatian khalayak. Terlebih karena pada sejumlah kasus korupsi melibatkan figur-figur dikenal luas. Namun, konflik horizontal yang marak di sejumlah daerah serta eskalasi persoalan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terus berkembang, dan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, ekses dua persoalan ini sangat serius. Konflik horizontal yang marak akan melahirkan penilaian tentang Indonesia yang tidak kondusif untuk berbagai keperluan, utamanya investasi. Sedangkan penetrasi sindikat kejahatan narkoba mengancam masa depan remaja.**** **** Selama ini, Presiden dan jajaran kabinet lebih peduli pada isu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perhatian sebagian besar masyarakat lebih tertuju pada isu-isu pemberantasan korupsi. Memang, ada kepedulian pada masalah konflik horizontal di sejumlah daerah dan ekslalasi peredaran narkoba. Tetapi, kepedulian terhadap dua masalah yang terakhir ini terbilang minim. Itu sebabnya, persoalan Poso dan potensi konflik di sejumlah daerah lain menjadi berlarut-larut, sementara penetrasi sindikat internasional kejahatan narkoba nyaris tak terbendung.**** **** Oleh karena itu, untuk tahun ini, kepedulian terhadap persoalan konflik horizontal dan penetrasi sindikat internasional kejahatan narkoba harus dimaksimalkan. Cukup melegakan bahwa pada awal tahun ini, Panglima TNI dan Kapolri sudah mendatangi kawasan konflik di Poso. Kehadiran dua petinggi negara itu di Poso diharapkan menjadi isyarat untuk merespons konflik maupun potensi konflik yang sedang berkembang di sejumlah daerah. Polri dan TNI diharapkan tidak hanya fokus di Poso, sebab masih ada konflik atau potensi konflik di daerah lain.**** **** Ada beberapa versi mengenai daerah konflik atau kawasan rawan konflik. Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak 2010 sampai hingga menjelang akhir 2012, konflik sosial di sejumlah daerah memperlihatkan keckenderungan yang meningkat. Pada 2010 terdata 93 konflik dan per 2011 sebanyak 77 konflik. Pada periode Januari-Agustus 2012, terjadi 89 konflik. Sedangkan menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dari 183 daerah tertinggal, 143 di antaranya daerah rawan konflik. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial. Mulai dari faktor ekonomi, sosial budaya, agama hingga politik.**** **** Berdasarkan kecenderungan itu, Kemendagri telah berkoordinasi dengan semua kepala daerah untuk bersama-sama melakukan antisipasi. Dari koordinasi itu, pemerintah pusat mendapatkan akses untuk memantau 6.334 kecamatan di seluruh pelosok tanah air.**** **** Khusus mengenai konflik yang berlatarbelakang sengketa agraria, kecenderungannya pun cukup mengkhawatirkan. Untuk tahun 2012, misalnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 198 kasus konflik pertanahan di seluruh Indonesia. Kalau mengacu pada catatan 2010 dan 2011, kasus konflik agraria memang terus meningkat. Tahun lalu, luas areal yang disengketakan sudah mencapai 963.411,2 hektar lebih, melibatkan kepentingan 141.915 kepala keluarga (KK). Jumlah manusia yang tidak sedikit.**** ** ** Oleh Kemendagri, aparatur pemerintah daerah memang telah didorong untuk mendata, menyiapkan tindakan antisipatif dan membangun dialog dengan warga di daerah rawan konflik. Tetapi, pengalaman membuktikan bahwa peran aparatur pemerintah daerah saja tidak cukup kuat untuk mencegah letusan konflik. Contohnya, pada kasus konflik horizontal di sebuah kecamatan di Flores Timur, aparatur pemerintah daerah malah dikejar-kejar warga yang sedang berkonflik.**** **** Karena alasan seperti itulah diperlukan kehadiran Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Bahkan, jika kondisinya sangat gawat seperti di Posi, kehadiran prajurit TNI sah-sah saja. Target utama atau prioritasnya adalah mencegah letusan konflik. Harus ada upaya maksimal dari negara untuk mencegah konflik berdarah antarwarga. Ini yang utama. Sebab, manakala konflik berdarah sudah terjadi, korban tewas biasanya sulit dihindari.**** **** Oleh karena itu, dukungan Polri dan penegak hukum -- plus TNI dalam kasus tertentu – kepada aparatur pemerintah daerah di area konflik menjadi faktor penting. Tugas utama prajurit Polri dan TNI adalah melucuti senjata warga, sementara aparatur pemerintah daerah mengupayakan dialog dan musyawarah bagi kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai.**** ** ** Di beberapa daerah, potensi konflik tumbuh karena dorongan provokator. Kecenderungan ini menuntut adanya komunikasi yang efektif antara aparat pemerintah daerah dengan kepolisian setempat. Kalau ditengarai adanya peran provokator, Polri tentu bisa mengerahkan intelijen untuk mengendus sepak terjang provokator, sebelum mengeluarkan rekomendasi penangkapan. Jangan biarkan warga lokal menindak si provokator. Sebab, membiarkan warga bertindak hanya akan menyebabkan eskalasi masalah. Jadi, provokator harus ditindak oleh penegak hukum.**** **** Bekerjasama dengan TNI, Polri dan institusi penegak hukum lainnya perlu memetakan wilayah rawan konflik. Data Kemendagri, PDT dan KPA bisa dijadikan acuan untuk pemetaan. Dari pemetaan itu, baik Polri, penegak hukum dan TNI bisa menghitung berapa besar kekuatan yang perlu disiagakan di daerah-daerah rawan konflik. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk mengintimidasi warga, tetapi mencegah letusan konflik, menciptakan situasi aman, dan melucuti apa pun bentuk senjata yang disiapkan warga. Negara harus hadir di semua daerah rawan konflik.**** ** ** Alasan Kemanusiaan**** ** ** Atas nama alasan kemanusiaan, kepedulian lebih terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkoba harus dimaksimalkan. Penetrasi sindikat internasional kejahatan narkoba ke Indonesia benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Karena itu, tahun ini, presiden perlu membangun sinergi baru antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan institusi-institusi penegak hukum.**** **** Di Indonesia, jumlah korban meninggal dunia akibat mengonsumsi narkoba sudah mencapai 50 orang per hari. Data resmi menyebutkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada 2012 mencapai 5 juta orang, terbanyak pada usia 20 - 34 tahun. Dan, menurut survei BNN, prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar/mahasiswa atau sekitar 921.695 orang.**** **** Tahun lalu, pemerintah Indonesia terkesan lembek karena memberi remisi dan grasi kepada terpidana narkoba. Wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan negara memerangi kejahatan narkoba. Mudah-mudahan, tidak ada lagi remisi dan grasi bagi terpidana narkoba pada tahun ini.**** **** Sindikat internasional kejahatan narkoba sesungguhnya sedang membidik dua target besar di Indonesia. Inilah yang seharusnya diwaspadai sejak dini. Target besar pertama adalah perluasan pasar. Kalau target ini tercapai, sebagian generasi muda Indonesia akan diperbudak narkoba. Target kedua, melumpuhkan birokrasi negara. Benih-benih keberhasilan target kedua ini sudah terlihat. Sipir penjara, Kepala Lembaga pemasyarakatan, oknum jaksa, oknum polisi dan oknum hakim sudah terlibat jaringan perdagangan narkoba. * *** **** Jangan sekadar memaknai fakta ini sebagai penyimpangan perilaku oknum birokrat. Fakta ini harus dimaknai sebagai keberhasilan sindikat kejahatan narkoba menyusup ke tubuh birokrasi negara. Kalau penyusupan ini tidak segera dimentahkan, negara tidak akan memiliki kekuatan yang mumpuni untuk memerangi peredaran dan perdagangan narkoba.**** **** Maka, sebelum sindikat narkoba mencengkram birokrasi negara, harus segera diambil inisiatif untuk melakukan pembersihan. Pemerintah tidak bisa lagi pasif, karena sindikat kejahatan narkoba terus merangsek, tidak hanya memperluas pasarnya di Indonesia, tetapi juga terus berupaya memperlemah kekuatan negara dalam pemberantasan narkoba. []**** **** Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!**** -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ "...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama..."
