Empat rumah tersebut adalah:
1. Rumah Andi Agustinus di Central Park Baverly Hills C10 Kota Wisata Cibubur 2. Rumah Sofran Irchamni di Taman Tirta F20 RT 19 RW 06 Lengkong Raya, Bumi Serpon Damai, Tangerang Selatan 3. Rumah Berman Hutasoit di Foresta Giardina F11/10 RW 06 BSD Tangsel 4. Rumah Tunggul Baskoro di Kebayoran Residence cluster Kebayoran Height blok KR A7/18 Rt 02/07, Bintaro, Tangsel salam, ananto ===== KPK Geledah Empat Rumah Terkait Penyidikan Kasus E-KTP Kamis, 24 April 2014 | 15:55 WIB *JAKARTA, KOMPAS.com* — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat rumah terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, Kamis (24/4/2014). Penggeledahan dilakukan dalam mencari alat bukti tambahan terkait kasus tersebut. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, salah satu rumah yang digeledah adalah milik Andi Agustinus di Central Park Beverly Hills, Kota Wisata Cibubur. Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong pernah disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan pengacaranya, Elza Syarief. Menurut dokumen yang dibagi-bagikan Elza pada September 2013, panitia tender beberapa kali menerima uang dari pengusaha Andi Narogong dan konsorsium pada Februari 2011. Dokumen itu juga menyebutkan Andi memberikan uang sebesar Rp 10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada Juli 2010. Andi juga disebutkan mengantar uang ke lantai 12 Gedung DPR untuk dibagikan ke pimpinan Komisi II dan anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi II dan pimpinan Banggar sebesar 4 juta dollar AS. Rumah lain yang digeledah KPK adalah milik Sofran Irchamni di Taman Tirta, RT 19 RW 06 Lengkong Raya, BSD, Tangerang Selatan. KPK juga menggeledah rumah milik Berman Hutasoit di Foresta Giardina, RW 06, BSD Tangsel, dan rumah milik Tunggul Baskoro di Kebayoran Residence Cluster Kebayoran Height, RT 02/RW 07, Bintaro, Tangsel. Belum diketahui dugaan keterlibatan tiga orang lain yang rumahnya digeledah ini. Johan mengatakan, penggeledahan masih berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. "Penggeledahan sejak pukul 11.00 WIB, hari ini 24 April, sampai saat ini masih berlangsung," ucapnya. Dalam kasus pengadaan e-KTP, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Terkait penyidikan kasus e-KTP, KPK telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi, yakni di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, serta kantor PT Quadra Solution di lantai VII Menara Duta, Jalan HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ruangan di kantor Kemendagri yang digeledah KPK di antaranya ruang kerja Mendagri. "Kantor Kemendagri di Merdeka Utara di antaranya ruang kerja Mendagri, ini informasi ya dari penyidik," katanya. Selain itu, tim penyidik KPK menggeledah ruangan Dirjen Dukcapil, direktur, serta pejabat terkait di Kantor Ditjen Dukcapil. "Ketiga kantor PT Quanda Solution, keempat rumah Irman, dirjen, kelima rumah Sugiharto, keenam rumah staf dirjen," kata Bambang. Penulis : Icha Rastika Editor : Laksono Hari Wiwoho Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/04/24/1555206/KPK.Geledah.Empat.Rumah.Terkait.Penyidikan.Kasus.E-KTP KPK Geledah Empat Rumah Terkait Kasus E-KTP Kamis, 24 April 2014 16:03 WIB | 2503 Views Pewarta: Desca Lidya Natalia Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah empat rumah terkait penyidikan terkait penyidikan kasus pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. "Perlu diinformasikan bahwa terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan E- KTP dengan tersangka S (Sugiharto), penyidik melakukan penggeledahan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis. Empat rumah tersebut adalah: 1. Rumah Andi Agustinus di Central Park Baverly Hills C10 Kota Wisata Cibubur 2. Rumah Sofran Irchamni di Taman Tirta F20 RT 19 RW 06 Lengkong Raya, Bumi Serpon Damai, Tangerang Selatan 3. Rumah Berman Hutasoit di Foresta Giardina F11/10 RW 06 BSD Tangsel 4. Rumah Tunggul Baskoro di Kebayoran Residence cluster Kebayoran Height blok KR A7/18 Rt 02/07, Bintaro, Tangsel "Penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.00 WIB, sampai saat ini masih berlangsung," tambah Johan. Sebelumnya KPK sudah menggeledah enam lokasi lain yaitu kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara di antaranya ruang kerja Mendagri, kedua kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata dan menggeledah di antaranya ruang kerja dirjen, direktur dan pejabat terkait pengadaan. Ketiga kantor PT Quadra Solution. Keempat, rumah Irman yaitu Dirjen. Kelima yaitu rumah Sugiharto selaku PPK dan keenam rumah staf Dirjen. Dirjen yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman yang pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi uji petik E-KTP pada 2009, namun Kejaksaan Agung menyatakan tidak menemukan bukti sehingga menghentikan kasus yang berbulan-bulan terkatung-katung pada Desember 2011. Dalam kasus ini KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut, Sugiharto sebagai tersangka. PT Quadra sendiri pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin dalam laporannya mengenai korupsi e-KTP ke KPK pada September 2013 lalu. PT. Quadra dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Dirjen Adiministrasi Kependudukan (Minduk) Kemendagri yaitu Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Dirjen Minduk punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput. Perusahaan itu bertugas untuk pengadaan perangkat keras dan lunak dalam proyek E-KTP. Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP," tambah Johan. Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Program e-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan targer 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. Editor: Desy Saputra COPYRIGHT © 2014 Sumber: http://www.antaranews.com/berita/430981/kpk-geledah-empat-rumah-terkait-kasus-e-ktp -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ "...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama..."
