Apa perlu saya mencalonken diri, Akan tetapi, pendukung warga daripada milist kendal mangsih sedikit. begitu.... :p
--- On Sat, 2/27/10, FARID MUJIB <[email protected]> wrote: From: FARID MUJIB <[email protected]> Subject: [kendal-online] detikNews: 7 Calon Kepala Daerah di Jateng Diduga Korup (salah satunya cabup Kendal) To: "forum cah kendal" <[email protected]> Date: Saturday, February 27, 2010, 4:07 PM 7 Calon Kepala Daerah di Jateng Diduga Korup Triono Wahyu Sudibyo - detikNews Jakarta - 17 daerah di Jawa Tengah akan menggelar pemilihan kepala daerah. Namun 7 dari calon kepala daerah tersebut dinilai bermasalah. Ketujuhnya diduga terlibat korupsi. "Soemarmo (mantan Sekda Kota Semarang) dilaporkan ke KPK 4 September 2008, karena diduga terlibat dalam gratifikasi proyek pembangunan Ruko Peterongan Plaza senilai Rp 74 juta," kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto di kantornya, Jl Lempongsari Timur Semarang, Sabtu (27/2/2010). KP2KKN Jateng melansir ke-7 calon kepala daerah yang terindikasi korupsi itu. Ketujuhnya yakni Moch Salim (cabup Rembang), Siti Nurmakesi (cabup Kendal), Soemarmo (calon walikota Semarang), Joko Widodo (calon walikota Solo), Rudy Hadiyatmo (calon Wawali), Budi Prasetya (calon walikota Magelang), dan Bambang Margono (cabup Sukoharjo). Para calon berasal dari unsur kepala daerah, yakni walikota/bupati dan wakil walikota/wakil bupati, dan unsur birokrasi. Tahapan kasusnya mulai dari pelaporan masyarakat, penyelidikan penegak hukum, hingga telah divonis pengadilan. Eko Haryanto mencontohkan seperti Moch Salim (mantan bupati Rembang) diduga menyelewangkan dana APBD dalam penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera senilai Rp 35 miliar. Saat ini, kasusnya masih diproses Polda Jateng. Eko pun berharap masyarakat jeli menilai dan memilih calon kepala daerahnya. Kemungkinan besar jika calon bermasalah terpilih, mereka bakal memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi kasusnya atau menyelewengkan dana APBD. Dengan majunya incumbent, lanjut Eko, potensi penggunaan dana publik dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam pemilu kepala daerah, juga tinggi. "Kami berharap pemerintah pusat dan penyelenggara pemilu membuat standar agar dana APBD tak diselewengkan, " pungkasnya. (try/gus)
