http://www.angelfire.com/in/faktanya/
Benarkah Terjadi Perkosaan Massal?
JAKARTA (2 Agustus 1998) -- Pemberitaan media massa nasional dan internasional
mengenai perkosaan massal telah menyulut sejumlah aksi demonstrasi di Jakarta,
Singapura dan Hongkong, namun belakangan ini ada dugaan bahwa informasi itu
merupakan propaganda politik untuk menjatuhkan nama Indonesia. Selain curiga
atas adanya ketidakbenaran informasi yang dilansir media massa, beberapa pihak
menduga informasi itu bohong dan sengaja disebarkan untuk menjatuhkan dan
menjelekkan pemerintah dan masyarakat Indonesia di mata dunia. Bahkan menurut
beberapa kalangan, informasi tersebut merupakan bagian dari ''upaya
sistematis'' untuk menambah buruk citra Indonesia di luar negeri. Perkosaan
massal -- seperti dilaporkan Tim Relawan -- terjadi saat kerusuhan 13-15 Mei
lalu. Tim itu menampung pengaduan, lalu melaporkannya ke Komnas HAM. Namun tim
itu tidak pernah melaporkan kasus-kasusnya kepada polisi untuk pengusutan lebih
lanjut. Tim Relawan mempublikasikan korban perkosaan dan pelecehan seksual
yang melapor hingga 3 Juli 1998 sebanyak 168 orang -- 152 di Jakarta dan
sekitarnya dan 16 di di Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya. Umumnya, mereka
yang melapor adalah wanita keturunan Cina. Menurut juru bicara Tim Relawan, Ita
Fatia Nadia, modus operandi perkosaan merupakan peristiwa yang tak bisa
dipisahkan dari kerusuhan Mei itu. Tanpa melakukan cek dan recek apalagi
penelitian, pers menulis berita itu. Akibat laporan yang dimuat di berbagai
media cetak dan elektronik nasional dan internasional, citra bangsa Indonesia
yang tengah terpuruk akibat resesi ekonomi, semakin buruk. Apa pun alasannya,
informasi kasus perkosaaan mendesak untuk dituntaskan. Pemerintah telah
mengutuk terjadinya kerusuhan. Dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, telah
pula dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diketuai Wakil Ketua Komnas
HAM, Marzuki Darusman. Selain itu, pemerintah juga membentuk komite khusus bagi
perlindungan wanita dari segala tindak kekerasan. Komite ini independen dan
setingkat
dengan Komnas HAM. Setelah tuntutan untuk membentuk tim khusus diwujudkan
pemerintah, isu perkosaan massal di masyarakat relatif menurun. Pemberitaan di
media massa cetak dan elektronik juga cenderung reda. Sebelumnya, pers tampak
bersemangat mengulas masalah itu. Setelah lewat media cetak, penyebaran isu
tersebut dilakukan secara terbuka disertai penghujatan kepada Islam melalui
internet. Tak heran jika Komite Indonesia untuk Solidaritas Islam (KISDI) Jumat
(31/7) mengadukan majalah Jakarta-Jakarta kepada Menpen, karena di Rubrik
Metro-Sex edisi 609 Juli 1998, ada tulisan berjudul Vivian yang secara lugas
menuduh umat Islam sebagai dalang perkosaaan. Pengamat sosia, Eddy Noor,
berpendapat laporan telah terjadi perkosaan massal sulit dipercaya serta tidak
logis. Laporan itu, menurut dia, diungkapkan secara sepihak oleh
aktivis-aktivis LSM tanpa disertai keberanian untuk menunjukkan korban dan
mengadukannya kepada polisi. Ia menambahkan laporan itu merupakan ''upaya
sistematis''
untuk menjelekkan pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai tindakan balas
dendam atas kerugian akibat kerusuhan Mei lalu. ''Buktinya laporan itu sebatas
laporan dengan mengandalkan pers agar tersebar sehingga citra pemerintah dan
bangsa ini menjadi buruk,'' katanya. Mungkin saja ada satu atau dua kasus
perkosaan, lalu masalah itu dibesar-besarkan oleh para aktivis LSM, karena
memang kesempatan itu terbuka, sebab perkosaan sulit dibuktikan. Pemerintah,
kata Eddy Noor, diharapkan tidak terjebak dengan propaganda itu dan pers tak
begitu saja terseret informasi tanpa bukti. Sayangnya, pers telah terlibat jauh
karena mereka menulis apa saja yang dikatakan para aktivis LSM tentang
perkosaan. Ia mendesak pemerintah meminta bukti kepada LSM dan Tim Relawan dari
laporan-laporan orang yang mengaku menjadi korban perkosaan, agar kasusnya bisa
ditangani. Ketidaklogisan dari laporan itu, menurut dia, terletak pada
informasi bahwa perkosaan terjadi di jalanan, di kendaraan, di taksi, atau di
ruko. Padahal saat terjadi kerusuhan, suasana panik manusia berhamburan
sehingga sulit bagi orang untuk melakukan perzinahan. Secara psikologis,
katanya, suasana saat itu kurang mendukung untuk terjadinya pemerkosaan. Eddy
menilai upaya sistematis untuk memburukkan citra Indonesia itu tak ubahnya
dengan fitnah dan kejahatan kepada negara. Pemerintah harus menuntut bukti dan
bila bukti itu tak ada, maka si penyebar isu harus dipidana. Anggota Komisi II
DPR Lukman Harun juga mendesak pemerintah meminta bukti dari pihak yang telah
mempublikasikan isu perkosaan massal. ''Selama ini yang ada hanya desakan agar
pemerintah menyelesaikan kasus itu, sedangkan buktinya mana? Tampaknya kasus
itu hanya dipolitisir oleh pihak tertentu agar Indonesia sebagai bangsa
barbar,'' katanya. Lukman mendesak pemerintah agar tidak begitu saja menerima
laporan tertulis tentang kasus itu, karena ada kemungkinan hal tersebut hanya
untuk menjebak dan mempermalukan pemerintah. Sampai awal Agustus ini, belum ada
laporan kasus perkosaan kepada polisi, sehingga penyelesaiannya secara hukum
terhambat. ''Ini jelas propaganda politik untuk menjatuhkan pemerintah dan
masyarakat,'' kata Lukman Harun. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati
Sukarnoputri juga meragukan data itu. Tim Relawan menurutnya memang terus
bekerja, tetapi korbannya tidak dilaporkan kepada polisi. Dalam pandangan
Megawati, kepolisian mendapatkan informasi melalui pihak kedua, Tim Relawan.
''Teman saya seorang polisi telah mengecek ke alamat korban dan menemukan orang
yang dilaporkan telah diperkosa, ternyata tenang-tenang saja.'' Kenyataan itu
menurut Megawati menimbulkan keraguan. ''Ah, masa iya telah diperkosa. Kok dia
tenang-tenang saja,'' kata Mega pada dialog nasional ''Hati Nurani Korban
Perkosaan'' beberapa hari lalu. Memang ada kesulitan dalam mengusut kasus
perkosaan, apalagi yang sifatnya massal, karena budaya masyarakat yang belum
terbuka dan jaminan kepastian hukum terhadap korban perkosaan. Semua pihak
sedang
menanti kejelasan mengenai isu perkosaan massal itu. Jika kasus itu benar
terjadi, semua pihak menuntut agar hal tersebut ditangani secara hukum. Tetapi
jika isu itu tak terbukti, para oknum yang telah bertindak buruk kepada bangsa
dan negaralah yang harus ditindak tegas. Sri Muryono/Antara
Sudah 40 Hari Belum Ditemukan Bukti Perkosaan
JAKARTA (14 Agustus 1998) -- Polda Metro Jaya menahan 16 orang dan masih
mengejar 20 orang lagi yang sudah diketahui identitasnya yang diduga sebagai
penggerak kerusuhan 13-14 Mei. ''Diharapkan dapat informasi, kemungkinan ada
aktor intelektual,'' kata Kadispen Polda Metro Jaya Letkol Pol Drs Edward
Aritonang, kemarin (13/8).
Menurut Aritonang, pihaknya menahan mereka berdasarkan informasi dari penjarah
yang telah diperiksa sebelumnya. Sejak dua hari setelah kerusuhan itu, Polda
berhasil menahan 1.919 orang yang diduga menjarah, mencuri, dan membakar sarana
umum. Dari jumlah itu, 250 orang telah disidang di pengadilan.
Kadispen mengatakan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tiga dari 16 tersangka
tersebut telah diserahkan ke jaksa penuntut umum. Sehingga dalam waktu dekat
kasus ini segera masuk pengadilan. Para tersangka itu, kini berada di tahanan
Polda Metro Jaya.
Tiap tersangka diperkirakan menjadi penggerak di lokasi tertentu. BE dan PH
menjadi penggerak di kawasan Kalideres Jakarta Barat. AS tersangka penggerak
pembakaran kantor Polsek Matraman Jakarta Pusat. MR dan AG penggerak pembakaran
dan penjarahan Yogya Departement Store Klender Jakarta Timur. Ags dan MM
penggerak pembakaran Pos Polisi dan Pasar Ramput Jakarta Selatan. S alias Sd
dan Sbr penggerak pembakaran BCA Muara Karang Jakarta Barat. Ed penggerak
pembakaran Naga Mal Bekasi. Tgh penggerak di Jl Raya Depok. Yd, Sa, dan AS
penggerak pembakaran Pos Polisi Megaria dan kerusuhan di Jl Diponegoro. Sfs dan
Is penggerak pembakaran ruang pamer Mitsubishi.
Menurut Aritonang, para tersangka umumnya adalah warga sekitar tempat kejadian.
''Mereka umumnya pemuda putus sekolah dan beberapa lainnya adalah para pedagang
di lokasi sekitar kerusuhan,'' katanya. Adapun motifnya, katanya, diduga karena
kecemburuan sosial.
Penangkapan para tersangka dilakukan sejak berhasilnya penyidikan terhadap para
perusuh yang ditangkap awal Juni. Penangkapan terhadap tersangka, ujarnya,
dilakukan setelah pelacakan yang detil dan konfirmasi dari para saksi. Hal ini
untuk menghindari salah tangkap.
Pada kesempatan itu Kadispen juga menjelaskan soal tuduhan telah terjadi
perkosaan massal terhadap wanita etnis Cina pada kerusuhan Mei tersebut. Isu
perkosaan itu dilansir sejumlah LSM maupun internet -- bahkan telah menjadi isu
internasional.
Hingga lebih 40 hari melakukan pelacakan, kata Aritonang, Tim Khusus Pencari
Fakta Polda Metro Jaya belum menemukan bukti terjadinya pemerkosaan. ''Puluhan
tempat yang diinformasikan masyarakat telah kami selidiki tuntas. Begitu pula
bila ada informasi korban, langsung kami dekati. Tetapi hingga kini dapat kami
simpulkan belum ada bukti terjadinya pemerkosaan seperti diberitakan banyak
pihak itu,'' katanya.
Kesimpulan sementara itu diambil, kata Aritonang, setelah petugas menangani dan
memeriksa 1.919 perusuh. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi kerusuhan maupun di
wilayah yang dinyatakan terjadi perkosaan masal -- Muara Karang, Pluit, Pulo
Mas, dan Kelapa Gading --, katanya, Polda sama sekali tak menemukan bukti soal
itu.
Begitu mendapat masukan dari LSM, Relawan, dan Komnas HAM tentang lokasi
perkosaan, katanya, petugas langsung menyelidikinya. Hasil pemeriksaan itu,
katanya, selalu tidak sesuai dengan laporan. ''Hampir setiap tempat di Jakarta
dan sekitarnya yang dilaporkan ada pemerkosaan, sudah kami udak-aduk,'' ujar
Aritonang.
Tawaran Polda ke LSM dan Relawan untuk secara bersama mengusut soal pemerkosaan
itu, kata Kadispen, hingga kini belum mendapat tanggapan. Bahkan jalur telepon
hotline yang digelar Polda, tuturnya, hanya mendapat laporan yang sangat sumir.
''Kami selalu mendapat jawaban, 'kami terikat janji dengan nara sumber' atau
'katanya si anu memang ada pemerkosaan'. Begitulah masukan yang kami dapat,''
kata Aritonang.
Aritonang menolak berspekulasi soal kemungkinan sinyalemen maupun laporan itu
hanya dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu. ''Kami petugas penyidik
negara, jadi kami melakukan tugas tanpa pertimbangan lainnya. Pokoknya hingga
kini Polisi masih terus melacak. Hanya sampai hari ini, petugas belum menemukan
bukti,'' katanya.
Tentang Berita Perkosaan 13-14 Mei
Kabakin: Ada Motivasi Politik
JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Kabakin) Letjen (Purn)
Moetojib menyatakan berita perkosaan massal yang terjadi saat kerusuhan Mei
lalu bermuatan politis. Dia mensinyalir isu itu sengaja disebarkan dengan
tujuan untuk menjatuhkan nama baik bangsa Indonesia.
"Kalau melihat cara pemberitaan, yang menyudutkan bangsa ini atau terutama
ABRI, saya kira ada keinginan-keinginan untuk membuat bangsa ini jatuh," ujar
Moetojib kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Kabakin mendasarkan dugaannya pada fakta bahwa hingga kini belum ditemukan
bukti adanya perkosaan tersebut. "Saya sudah mengecek ke rumah-rumah sakit,
apartemen yang katanya digunakan memperkosa, dan belum menemukan bukti. Apa
kurang mampunya agen-agen saya?"
Moetojib kemarin khusus mengundang wartawan karena mengaku tak tahan lagi
dengan pemberitaan itu. Menurut dia, secara logika tak mungkin tidak ada satu
pun di antara 168 orang -- yang disebut-sebut diperkosa -- yang mau bersaksi.
Selain itu, katanya, "Dilihat dari intensifnya pemberitaan yang disebarkan
untuk menyudutkan bangsa ini dan ABRI, saya kira ada keingingan agar Indonesia
jatuh, atau minimal pemerintah sekarang ini jatuh."
Untuk mengungkap kejadian itu, Kabakin mengaku telah menghubungi Badan
Intelijen ABRI (BIA) dan intelijen Polri. Lembaga-lembaga itu, katanya, juga
menyatakan sangat sulit menemukan bukti-bukti perkosaan tersebut.
Moetojib juga menjelaskan dia telah mengadakan koordinasi dengan inteligent
community di Jakarta, membahas kasus perkosaan itu. Dari hasil pertemuannya
tersebut, dia menyimpulkan bahwa intelijen negara luar pun tidak percaya begitu
saja.
Kabakin bahkan mempertanyakan mengapa isu perkosaan muncul lama setelah
kerusuhan terjadi. "Kerusuhan dan penjarahan terjadi 13-15 Mei. Mengapa isu
perkosaan itu muncul pada awal Juni? Mengapa setelah 15 hari, bukan satu atau
dua hari kemudian," ujarnya.
Ia meminta agar semua pihak berpikir rasional dan tidak terbawa arus emosi jika
mendengar kabar yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. "Bagaimana kita bisa
begitu saja percaya dengan kabar yang disebar-luaskan melalui internet,
sedangkan kenyataan di lapangan sulit dibuktikan kebenarannya."
Kabakin tidak membantah kemungkinan isu disebarkan dengan motif kesenjangan
ekonomi. Tapi, yang paling memiliki dampak saat ini adalah muatan politisnya.
"Itu (isu pemerkosaan) merupakan salah satu upaya melemahkan bangsa Indonesia,"
katanya.
Meski demikian, Moetojib mengutuk perkosaan bila itu benar-benar terjadi.
Sekali lagi bila betul-betul terjadi," tegasnya dengan nada tinggi.
Pada bagian lain, Moetojib berjanji menjamin kerahasiaan mereka yang bersedia
bersaksi dalam kasus ini. Dia mengaku sangat prihatin dengan pemberitaan
tentang perkosaan itu dan berharap agar segera dijelaskan.
Dia kemudian menceritakan bagaimana sedih perasaannya ketika mendengar laporan
dari perwakilan Indonesia di luar negeri. "Mereka itu didemo, diteror, dan
disebut sebagai negara pemerkosa," katanya.
"Kita tidak rela 'kan. Kita adalah bangsa besar yang mengagungkan peradaban dan
nilai-nilai kemanusiaan. Jika peristiwa itu memang terjadi, sama-sama kita
kutuk. Tapi jika tidak, kita harus menggunakan akal sehat untuk menolaknya,"
kata Moetojib. (Sumber: REPUBLIKA, 25 Agustus 1998).
Mempertanyakan Perkosaan Massal
Kontroversi benar tidaknya ada perkosaan massal pada kerusuhan lalu makin
mengemuka. Tapi, ada foto-foto palsu hasil rekayasa.
Dulu pengancam LSM atau Tim Relawan yang mengusut kasus perkosaan massal
pertengahan Mei lalu selalu misterius. Anggota LSM atau Tim Relawan pun hanya
mendapati teror lewat telepon gelap sampai ancaman granat. Tapi, pekan lalu
LSM-LSM dan Tim Relawan mendapatkan ancaman dari orang yang identitas dan
alamatnya jelas. Kali ini yang mengancam adalah Kapolri Letjen [Pol]
Rusmanhadi. Kapolri menyatakan akan menyeret ke pengadilan LSM-LSM yang selama
ini gembar-gembor tentang pelecehan seksual dan perkosaan massal pada kerusuhan
pertengahan Mei lalu namun tidak bisa memberikan bukti. Kapolri mengatakan
bahwa LSM-LSM itu selalu mengembus-embuskan atau menghasut sehingga pihaknya
bisa memeriksa mereka dengan tuduhan menyiarkan kabar bohong. "Kalau mereka
tidak bisa menunjukkan bukti, kami akan cari pasalnya dalam pidana," ancam
Rusmanhadi.
Pernyataan Kapolri yang bernada mengancam itu dilatarbelakangi tidak
adanya data perkosaan yang ditemukan oleh pihaknya. Memang, bukti-bukti adanya
perkosaan pada kerusuhan pertengahan Mei lalu masih diselimuti kabut. LSM-LSM
atau Tim Relawan yang menangani masalah ini pun belum bersedia menunjukkan
bukti karena -- kata mereka -- terbentur masalah etika.
Tapi yang cukup membuat kaget adalah pernyataan yang dikemukakan seorang
anggota Tim Relawan. Pendeta Drs Ch MD Estefanus MSi membantah kebenaran
laporan adanya 24 WNI keturunan Cina yang menjadi korban perkosaan massal di
Solo. "Berita-berita itu tidak benar, angka 24 itu adalah jumlah korban
kerusuhan dan penjarahan, bukan korban perkosaan," tegas Pimpinan Gereja Utusan
Pantekosta Jemaat Pasar Legi, Solo. Kontroversi itu juga muncul dari
bukti-bukti foto perkosaan massal yang muncul di Internet. Foto-foto itu
dicurigai sebagai hasil rekaan. Kecurigaan itu dilansir oleh koran Asian
Wallstreet Journal yang mencurigai sebagian besar foto-foto itu palsu dan tidak
ada hubungannya dengan kerusuhan Mei lalu. Kecurigaan foto-foto seram itu juga
dikemukakan oleh Dewan Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Surabaya [Derap] dan
Aware [Kelompok dari Singapura yang menggelar pameran foto-foto itu di
Singapura]. "Ini foto-foto kejadian di Timor-Timur, jauh sebelum kerusuhan Mei
dan dipublikasikan
kelompok Fretelin," tegas Andi Achmad Sanusi, anggota Presedium Derap.
(Sumber: Tabloid Aksi, vol 2, No. 93, 25-31 Agustus 1998).
Tentang Kapok Jadi Nonpri
(Oleh Jousairi Hasbullah)
(23 Juni 1998) - NORMALISASI pelecehan memang tengah terjadi. Mengutip sebuah
sumber, Ariel Heryanto dalam tulisannya: Kapok Jadi Nonpri (Kompas, 12 Juni
1998) memaparkan tentang "ratusan" wanita turunan Cina mengalami perkosaan atau
pelecehan seksual lainnya ketika kerusuhan di Jakarta pada 14 Mei 1998. Kita
juga sama-sama mengetahui ribuan toko milik warga turunan Cina hancur dan
isinya dijarah. Termasuk milik warga turunan Cina yang miskin.
Tentang kasus perkosaan massal wanita turunan Cina di Jakarta, Ariel Heryanto
cenderung menempatkan orang-orang yang terorganisir sebagai pelopor. "Bukan
kejutan jika penelitian lebih lanjut akan menyimpulkan kejahatan itu merupakan
sebuah paket program yang dipersiapkan dan dikomando oleh kelompok yang ahli
dalam kekerasan dan teror." Selanjutnya Ariel menulis: "Tindakan immoral bulan
Mei itu hanya mampu dilakukan oleh mereka yang berada jauh di bawah atau jauh
di atas rata-rata manusia Indonesia." Ariel barangkali benar, barangkali salah.
Anehnya peristiwa biadab itu seperti sepi-sepi saja dari hujatan masyarakat.
Ariel kemudian memberikan dua macam postulasi. Pertama, kebrutalan itu sudah
kelewat jauh dari akal waras manusia. Manusia rata-rata tidak sanggup lagi
berkata-kata karena derajat kesadisannya sangat tinggi. Kedua, tradisi
diskriminasi telah melembaga menjadi sesuatu yang dianggap normal. Melecehkan
orang turunan Cina baik dari segi pemakaian bahasa, penggunaan KTP atau apa
saja, seakan-akan sah-sah saja.
Tentang kebungkaman
Sebelum tulisan ini dilanjutkan, siapa pun akan sepakat, siapa saja pelaku
kerusuhan dan pemerkosaan 14 Mei 1998 di Jakarta, apakah itu dari kelompok
terorganisir, kelompok setengah terorganisir atau kelompok berantakan perlu
diusut, diadili, dan dihukum.
Mengapa masyarakat bungkam? Bungkam pada kejadian besar itu memang biasa.
Biasanya, yang ribut memberi respons di media massa ketika terjadi
ketidakadilan:
Kasus keluarga Acan, gugurnya mahasiswa Trisakti, penculikan Pius dan
kawan-kawan, adalah kelompok menengah urban seperti kita-kita ini. Sekitar 170
juta masyarakat "Ruralite" Indonesia yang bernama rakyat biasa selama ini juga
biasa bungkam, apa pun yang terjadi tidak terdengar respons mereka. Mereka
barangkali sudah takdir untuk selalu tersisihkan apakah secara ekonomi, dalam
mengemukakan pendapat atau dalam bentuk ketersisihan sosial dan psikologis.
Mereka juga bungkam soal Marsinah, soal Pius, soal Trisakti dan beribu soal
lainnya. Mereka hanya bicara sekali-kali saja dengan bahasa yang sangat jelas
yaitu jika sesak di dada tidak tertahankan lagi, hanya satu kata yang mereka
miliki: ganyang.
Normalisasi pelecehan dan kebiadaban memang tengah terjadi. Sekadar memberi
contoh kenistaan, tidak ribuan tapi jutaan bayi Indonesia mati sebelum berumur
satu tahun menghirup udara dunia. Selama 30 tahun terakhir tidak kurang dari 10
juta bayi yang mengakhiri hidupnya dengan nista. Jangankan untuk berbahasa,
untuk ber-KTP, untuk diperkosa, untuk hidup pun mereka seperti tidak kita
perkenankan. Sepuluh juta tunas bangsa mati, kita bungkam, tetapi segelintir
bayi mati pada peristiwa klinik pengguguran di Jakarta, kita ribut.
Seluruh literatur demografi bersepakat, kematian yang demikian karena
orangtuanya renta, miskin, tersisihkan dari dunia pengetahuan, dan terasing
dari kehidupan yang wajar. Akibatnya bayi-bayi itu kurang gizi, rentan terhadap
penyakit, lalu mati.
Mengapa Profesor Grant dan Morris, penggagas Indeks Mutu Hidup (Physical
Quality of Life Index), dan UNDP, penggagas Indeks Pembangunan Manusia (Human
Development Index), yang sangat terkenal itu, menempatkan kematian bayi dan
angka harapan hidup (indikator paralel dari kematian bayi) sebagai satu di
antara tiga indikator utama kelayakan kehidupan manusia, refleksi dari apakah
manusia mampu hidup sebagai manusia?
Peristiwa bayi-bayi Indonesia yang mati karena kemiskinan hanyalah satu contoh
di antara banyak kenistaan besar lainnya yang dialami ratusan juta rakyat yang
menyebabkan mereka tidak sanggup lagi menangis, nurani sudah koma, kaku, lidah
tinggal tegak lurus merasakan ketersisihan hidup.
Normalisasi pelecehan memang tengah terjadi. Kita semua bingung untuk
menentukan mana ranking kebiadaban yang lebih tinggi. Barangkali itu sebabnya
kelompok menengah yang disebut "bungkam" itu justru hanya mampu bersuara pada
kasus-kasus yang relatif gampang dicerna untaian permasalahannya (kasus Pius,
kasus Trisakti, keluarga Acan dan beberapa yang lain).
Mengapa turunan Cina?
Sisi lain kehidupan ini, selama 30 tahun terakhir keturunan Cina menikmati
kelimpahruahan harta benda yang luar biasa. Kita semua bungkam. Kita tidak
berani mendiskusikan ini secara terbuka karena takut dikatakan SARA. Adalah
keliru jika Ariel Heryanto mengatakan hanya beberapa puluh (dari empat juta)
orang turunan Cina yang menikmati kenikmatan KKN secara berlimpah. Justru
bagian terbesar turunan Cina menikmatinya, hanya sebagian kecil yang miskin.
Di hampir seluruh kota, kota kecil sekali pun, di mana birokrasi pemerintah ada
yang menikmati kontrak-kontrak dari proyek pembangunan mulai dari kontraktor
jalan, perumahan, pengadaan barang seperti ATK (alat tulis kantor) sampai ke
percetakan kop surat instansi, sebagian besar hanya dari dua kelompok:
keluarga-keluarga pejabat atau pengusaha, besar dan kecil, turunan Cina.
Selama 30 tahun ini hotel-hotel mewah, pesawat udara, supermarket,
gedung-gedung bioskop, tempat-tempat hiburan mewah, melancong ke luar negeri,
restoran-restoran prestigious, sebagian besar penikmatnya adalah turunan Cina.
Bahkan bila kita pergi ke tempat-tempat yang disebutkan terkadang kita bingung
sendiri kita sedang di Indonesia atau sedang di Hongkong. Ratusan juta rakyat
hanya menjadi penonton. Mereka seakan tidak punya hak untuk menikmati semua
itu. Hak mereka telah dijarah dan diperkosa. "Pemerkosaan" dan "pelecehan"
sudah menjadi normal-normal saja.
Ketersisihan kelompok mayoritas, kesenjangan ekonomi, sosial dan kultural
itulah penyebab dari tragedi antiketurunan Cina yang selalu berulang, dan jika
diabaikan akan terus meledak. Tidak hanya di zaman Orba, sejarah mencatat sejak
zaman dulu ketegangan itu telah muncul. Pergolakan anti-Cina pada tahun 1913
yang terjadi di seluruh pantai utara Jawa dan Solo bukankah sangat dahsyat?
Begitu juga peristiwa pembantaian Cina di kota Kudus tahun 1918, dan banyak
lagi sesudah itu.
Tidak hanya di Indonesia rakyat yang tersisih cenderung akan berbuat apa saja.
Bukankah peristiwa Lambing Flat, Australia 30 Juni 1861, yang sangat terkenal
itu, mungkin lebih kejam dari peristiwa 14 Mei 1998. Buruh-buruh turunan
Inggris yang tersisih dalam berusaha di pertambangan emas Lambing Flat
mengganyang ribuan turunan Cina yang mereka anggap eksklusif dan serakah.
Petugas keamanan kewalahan. Jika saat ini masyarakat putih Australia tidak
melakukan itu hanya karena kesejahteraan mereka sudah layak.
Bukankah orang-orang Aborigin sangat akrab menerima dan berasimilasi dengan
migran asal Jepang dan dengan para sahabat mereka dari Makassar yang datang di
awal abad ke-19. Tetapi justru terhadap turunan Cina ternyata sangat mereka
benci. Mereka menganggap keturunan Cina sebagai pengecut dan hanya mau bergaul
dengan kelompoknya (baca: Anderson and Mitchel, Kubara: A. Kuku - Yalanji of
the Chinese in North Queensland. Aboriginal History).
Lalu bagaimana?
Persoalan pribumi dan turunan Cina bukanlah persoalan bahwa yang satu berkulit
sawo matang dan yang satu berkulit kuning. Persoalannya adalah kelompok
pendatang, yang umumnya datang pada abad ke-19 bersamaan dengan masa eksodus
imigran Cina ke Semenanjung Malaya, memiliki tradisi merkantilistik yang
berbeda "nilai-nilai" dengan tradisi merkantilistiknya orang Melayu.
Walaupun orang Minang, orang Banjar, orang Bugis dan turunan Arab serta
Pakistan memiliki tradisi merkantilistik yang tinggi, tetapi sebagian besar
orang Melayu memandang mereka tidak setamak dan seeksklusif turunan Cina.
Barangkali nuansanya sama dengan Aborigin memandang turunan Jepang dan orang
Makassar. Secara umum kehidupan para turunan Cina sangat eksklusif, tinggal
berkelompok-kelompok yang baik secara fisik, ekonomi, sosial dan psikis
terpisah oleh tembok yang kukuh dengan rakyat banyak. Pengaruh-pengaruh
kebudayaan, tekanan kehidupan di masa lalu di tanah leluhur, baik oleh alam
maupun oleh penguasa mereka telah menjadikan perantau-perantau Cina memiliki
sifat haus harta melebihi bangsa, suku, dan ras mana pun di dunia.
Postulasi tentang kehausan berlebihan ini gampang dibuktikan. Seperti yang
mungkin dirasakan oleh masyarakat Lambing Flat, bukan rahasia, ketika turunan
Cina berkehendak sesuatu, apa pun seakan bisa dikorbankan untuk mencapai
tujuannya. Seperti dikemukakan oleh Kwik Kian Gie: "ciri mereka berbisnis
dengan kotor dan gaya hidup berlebihan" (Republika, Minggu 14 Juni 1998).
Inilah yang membuat pejabat banyak yang bertekuk lutut lalu, dengan mudah
memberikan proyek kepada mereka. Orang Melayu sangat tipis dengan tradisi yang
demikian, dan tentu saja, kalah. Adalah tidak masuk akal jika di kota besar
mana pun di Indonesia hampir seluruh pertokoan besar berada di tangan turunan
Cina, yang populasi mereka hanya 2-3 persen dari penduduk Indonesia.
Persoalan-persoalan yang disebutkan inilah yang menjadi inti dan akar masalah
dari berbagai kerusuhan yang terjadi. Mengapa selama ini melulu kita hanya
melihat akibat-akibatnya? Kita yakin sebagian terbesar rakyat ini masih cukup
waras untuk membedakan: mana yang hak, mana yang batil.
*(Jousairi Hasbullah, lulusan Flinders University Australia; tinggal di
Bandung.)
Perkosaan Etnis Tionghoa, Isapan Jempol
Dugaan adanya aksi pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan
pertengahan Mei hanya isapan jempol karena tidak ada bukti-bukti nyata yang
ditemui. Disimpulkan, "Pemerintah RI dikerjain" oleh organisasi-organisasi yang
menggembar-gemborkan adanya pemerkosaan tersebut.
Kesimpulan "Pemerintah RI dikerjain" itu disampaikan 11 anggota LSM dari Taiwan
kepada Menhankam/Pangab dan dilaporkan dalam Sidang Kabinet Terbatas bidang
Polkam yang dipimpin Presiden BJ Habibie di Bina Graha, Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut Menpen Muhammad Yunus, 11 anggota LSM dari Taiwan itu datang ke
Indonesia guna mencari kebenaran terjadinya pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa
pada Mei lalu seperti banyak dilansir media massa belakangan ini.
"Selama mereka di Indonesia mereka telah bertemu dengan sejumlah tokoh,
konsulat Taiwan di Jakarta, Menperta, dan mencari informasi tentang korban
pemerkosaan. Ternyata ti-dak ditemukan adanya korban pemerkosaan, dan mereka
menyimpulkan 'Anda (pemerintah) dikerjain'," kata Menpen.
Sementara itu pihak Kepolisian RI, menurut Menpen, juga telah melakukan
pengusutan tentang dugaan pemerkosaan tersebut. "Ada 103 pengusutan yang
dilakukan Polri, tapi hasilnya adalah tidak bisa dibuktikan adanya kasus
pemerkosaan itu," ujar Muhammad Yunus. Dari 103 kasus yang diusut itu, kata
Menpen, antara lain pengusutan terhadap informasi adanya pemerkosaan di
Apartemen Mitra Bahari (4 orang). "Setelah diusut, hasilnya adalah: korban
telah dievakuasi ke Singkawang, Manado dan Minahasa oleh Romo Sandyawan. Adanya
pemerkosaan ini diragukan," ujar Menpen.
Begitu juga informasi tentang pemerkosaan yang terjadi di Jelambar, Jakarta
Barat, yang bersumber dari informasi Pendeta Samuel Budi dari Gereja
Pantekosta, Jelambar. "Hasilnya, tidak ada jemaah Gereja Pantekosta Jelambar
yang diperkosa pada 13-14 Mei," kata Menpen.
"Itu hanya contoh-contoh dari 103 kasus yang diusut Polri," kata Menpen. (*)
Sumber: Kompas Online, 27 Agustus 1998
Mei-lan Memperkosa
Oleh: S Sinansari ecip
Mei-lan sedang duduk termangu. Hatinya kelu. Dia terus-menerus menangis, tapi
air matanya tidak keluar, sudah habis. Apalagi yang harus ditumpahkan?
Semula dia sangat percaya pada kisah-kisah perkosaan yang dimuat surat kabar.
Sumbernya internet. Itu terjadi karena dia sangat emosional menghadapi trauma
kerusuhan 14 Mei.
Semula Mei-lan berhitung seperti membukukan uang. Ikut arisan di kampung. Upah
bajaj selalu dilebihinya. Jika ada tetangga yang sakit atau meninggal atau
pesta selalu didatangi dan diberinya bantuan. Kesemuanya itu masuk dalam
pembukuan debet. Sorot mata mengejek di pasar dan semacamnya masuk pembukuan
kredit. Saldo debet Mei selalu diperhitungkan lebih.
Setelah itu, Mei-lan melangkah lebih rasional. Meratap terus-menerus adalah
sebuah penyakit, tidak hanya bagi orang per orang seperti dirinya tapi juga
untuk semua orang keturunan. Karenanya, dia ingin menggeledah apa sebenarnya
yang telah terjadi.
Terus terang, kalangan keturunan terlalu eksklusif. Semangat pembaurannya
sangat kurang. Kalangan laki-lakinya bebas kawin-mawin dengan perempuan
pribumi, tapi kalangan perempuannya tidak boleh dikawini oleh laki-laki
pribumi. Ini kurang adil. Alasan warga keturunan, turunan darah akan hilang
bila perempuan keturunan dikawinkan dengan laki-laki pribumi. Soalnya, garis
keturunan darah selalu dihitung atau dilihat dari sudut garis laki-laki.
Selain itu, karena bidang-bidang lain agak tertutup, maka kalangan keturunan
habis-habisan bekerja di sektor ekonomi hingga berhasil. Sogok-menyogok adalah
bagian kolusi dan korupsi di bidang ekonomi yang menarik. Sedihnya, para
penyogok Melayu hanya menyogok sedikit dengan bangga bercerita ke mana-mana.
Itu tidak terjadi pada penyogok keturunan. Mereka suka royal dalam memberi
sogokannya dan cukup rapi menyimpan rahasia sogokan. Pejabat negara suka
penyogok jenis yang belakangan.
Kalangan pribumi kurang rajin, baik di bidang pekerjaan maupun di sekolah.
Karena, jumlahnya yang sangat banyak, kalangan pribumi lebih mudah terlihat
rendahnya, termasuk dalam kepemilikan hartanya. Keadaan ini diperparah oleh
para penyogok keturunan yang menikmati hasilnya secara berlebihan di depan
hidung pribumi.
Tiba-tiba datang Pek-hong menemui Mei-lan. Sudah beberapa tahun Mei tidak
bertemu temannya asal Medan ini. Wajahnya penuh heran.
''Ngapain kamu tiba-tiba nongol?'' tanya Mei.
Temannya lebih heran lagi. Dahinya berkerut-kerut. ''Kamu baik-baik?''
tanyanya.
''Seperti kamu lihat,'' jawab Mei.
''Sungguh kamu baik-baik saja?'' desak Pek-hong.
Mei tidak mengerti maksud temannya.
''Maaf,'' kata Pek-hong, ''kamu tidak seperti yang diceritakan internet?''
''Apa maksudmu?''
''Maaf, kamu diperkosa?''
Mei menggelengkan kepala. ''Saya justru memperkosa mereka dengan ketakadilan,''
jawabnya. Pek-hong makin tidak mengerti.
Sumber: Republika Online, 14 Juli 1998
Siapa Memperkosa Siapa?
Perkosaan bisa terjadi kapan saja. Karena, kabar bahwa pada pertengahan Mei
yang lalu terjadi perkosaan, masuk akal. Yang tidak masuk akal adalah jumlahnya
yang sekitar seratus lima puluh kasus. Karena tidak masuk akal maka banyak
orang yang meragukan angka tersebut.
Jaringan teknologi informasi global yang antisensor telah dimanfaatkan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak memperhitungkan nasib
rakyat Indonesia yang tidak berdosa. Memang benar ada orang-orang Indonesia
yang bersalah. Mereka layak dihukum, ya koruptor, ya penipu, ya maling, ya
penjarah, dan seterusnya. Namun, yang bertingkah laku baik, tidak sedikit
jumlahnya. Mereka ikut menjadi korban informasi yang tidak benar masuk ke dalam
jaringan internet. Barangkali bagi pelakunya, yang penting nama Indonesia
hancur.
Sedihnya lagi, jumlah yang masih perlu diragukan sebagai korban perkosaan
massal begitu saja dipercaya oleh orang-orang yang punya nama. Kalau mereka
intelektual, mestinya meragukan angka-angka. Mereka harus selalu bersikap
skeptis alias ragu-ragu menghadapi data atau fakta lebih-lebih yang tidak
jelas. Karena ragu-ragu itu diperlukan penelitian. Angka-angka tersebut perlu
diselidiki kebenarannya. Apalagi kemudian, dengan penggambaran pelaku perkosaan
adalah orang-orang yang beragama Islam. Boleh jadi yang melakukan pengrusakan
dan penjarahan adalah orang-orang Islam yang setengah-setengah. Tapi, bagaimana
pun, jika mereka memang benar-benar mengakui adanya Allah dan Nabi Muhammad
saw, sulit dipercaya jika pemerkosaan dilakukannya sambil menyebut nama
Tuhannya. Itu jelas-jelas ingin menyudutkan orang-orang Islam. Sangat masuk
akal bila kerusuhan terjadi di daerah yang penduduknya sebagian besar beragama
non-Islam, penggambaran yang sejenis tidak akan dilakukan.
Laporan-laporan perkosaan di Indonesia tidak jelas jumlahnya. Bila diusut
dengan cermat pun tidak dapat diketahui angka korban perkosaan yang pasti.
Orang-orang tertentu mengabarkan angka-angka yang diragukan dengan penuh
semangat. Jaringan mereka di luar negeri menyambut dengan tidak kalah gegap
gempitanya. Anehnya, lebih dari satu orang rohaniawan (di Solo dan Jakarta)
menyatakan kesangsiaan angka yang bombastis itu.
Namun, sungguh aneh, pelanggaran HAM dan perkosaan sudah bertahun-tahun
berlangsung di Aceh tidak ada yang mengabarkan, apalagi dengan gegap gempita di
luar negeri. Perkosaan di sana -- seperti halnya perkosaan pada umumnya --
telah dilaksanakan dengan diam-diam. Hampir semua orang diam. Baru akhir-akhir
ini dibongkar. Tapi, di Jakarta, lembaga yang perduli hanya sedikit. Yang
paling nyaring berteriak hanya Kontras. Ke mana para aktivis HAM dan perkosaan
massal terhadap etnis keturunan Tionghoa? Mereka ke mana? Mereka sedang
melakukan apa?
Apakah karena penduduk Aceh sebagian besar Islam maka harus tidak diberitakan
dan diperjuangkan? Mereka memang bukan sejenis korban kerusuhan pertengahan Mei
atau orang-orang Timtim. Mengapa pemberi kabar tidak terdengar suaranya.
Katanya HAM adalah persoalan yang universal.
Menyaksikan sikap yang demikian, kita patut bersedih. Mereka yang biasa
mengabarkan perkosaan dan pelanggaran HAM tapi diam untuk kasus Aceh atau Priok
atau Lampung atau Haur Koneng. Siapa memperkosa siapa? Mereka boleh dianggap
telah melakukan perkosaan juga terhadap fakta yang notabene menyangkut
bangsanya.
Sumber: Republika Online, 25 Agustus 1998
---------------------------------
Discover Yahoo!
Use Yahoo! to plan a weekend, have fun online & more. Check it out!
[Non-text portions of this message have been removed]
PENTING..!
attachment akan dihapus & tidak diteruskan kepada seluruh member.
dilarang beriklan. pelanggaran atas peraturan ini akan dikenai sanksi berupa
pencabutan membership.
terutama bagi pengguna ms outlook/outlook express, dihimbau untuk selalu
mengupdate antivirusnya.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kisunda/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
