Pemerintah Diminta Buat Peta Kawasan Khusus Buah Lokal Sabtu, 04 Juni 2011 | 18:15 WIB *TEMPO Interaktif*, *Jakarta* - Potensi Indonesia untuk bisa mengekspor buah-buahan cukup besar, terlihat dari iklim tropis yang cenderung cocok untuk berbagai tanaman buah. Hanya saja, menurut Ketua Umum Asosiasi Sayur dan Buah Indonesia Hasan Johnny Widjaja, pemerintah kurang mendukung produksi buah dalam negeri.
Johnny meminta pemerintah membuat pemetaan kawasan yang cocok untuk ditanami jenis buah tertentu. Seperti misalnya, di Nusa Tenggara Timur yang cocok untuk ditanami buah alpukat, Sulawesi yang cocok untuk buah sirsak, dan Sumedang yang cocok untuk buah sawo. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus menyediakan bibit unggul agar saat panen buah terlihat bagus sehingga tak kalah saing dengan buah impor. "Sekarang kita tidak punya pemetaan kawasan seperti itu, pemerintah hanya fokus pada jenis buah yang harus ditanam bukan melihat daerah mana yang cocok untuk tanaman apa," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu (4/6). Di sisi petanii, dia menambahkan, perlu adanya pembinaan petani tentang keterampilan pasca panen. Sebab, saat mengangkut buah usai panen petani tidak berhati-hati sehingga tampilan buah banyak mengalami penyok dan tak menarik. Ini yang disebut Johnny sebagai salah satu penyebab buah impor lebih banyak dipilih oleh konsumen Indonesia. "Konsumen pasti dalam memilih buah dan sayur yang pertama kali dilihat adalah kualitas, yaitu tampilan luarnya. Soal rasa urusan belakangan. Contohnya jeruk impor tampilannya lebih berwarna dan lebih bagus ketimbang buah lokal," ujarnya. Dia menyebutkan, saat ini buah yang laris di pasar ekspor yakni manggis dan salak. Beberapa negara tujuan ekspornya ke Hongkong, Singapura, Malaysia, dan beberapa ke Timur Tengah. Untuk salak, sudah ada kawasan khusus seluas 3.400 hektare di Provinsi Jawa Tengah yang memang diperuntukkan bagi tanaman buah salak. Sayangnya, menurut Ketua Komite Tetap Peningkatan Produk Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Handito Joewono, pemerintah kurang memikirkan pertumbuhan buah lokal. Buktinya, kata dia, pemerintah belum membenahi kondisi buruk sistem logistik dan distribusi buah di dalam negeri."Pemerintah harus segera menyelesaikan. Jika dibiarkan, suatu saat generasi petani tidak lagi berminat memproduksi buah," kata dia. Buah lokal, lanjunya, mampu menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Dan jika pemerintah serius membenahi persoalan logistik dan distribusi, diperkirakan dalam tiga tahun ke depan buah lokal dapat bersaing di pasar internasional. "Tapi melihat kondisi saat ini, secara hitung-hitungan bisnis buah lokal lebih baik dikonsumsi di dalam negeri ketimbang diekspor," katanya. Persoalan logistik dan distribusi buah lokal diakui Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim mendorong impor buah menjadi besar. Menurut pertimbangannya, biaya logistik antarpulau di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan biaya transportasi dari luar negeri. Dia menjelaskan, rata-rata impor jeruk dalam 3 tahun terakhir mencapai Rp 2 triliun per tahun. Salah satu cara mengurangi membludaknya buah impor, kata dia, dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Sedangkan masalah logistik dan distribusi perlu dibenahi bersama dengan Kementerian lain. "Infrastruktur dan logistik harus menjadi perhatian Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan Kementerian Perdagangan yang seharusnya mengatur perdagangan antarpulau. Karena jika tidak segera dibenahi, maka biaya transportasi di dalam negeri akan tetap tinggi," ujarnya. ROSALINA http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/06/04/brk,20110604-338600,id.html
