forwardan sae tah. Bintang dua lah nilaina. Ataawa ajenna. Hehehehe
--- In [email protected], Ki Hasan <khs579@...> wrote:
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: rsyaifoel <[email protected]>
> Date: 2012/4/3
> Subject: [Baraya_Sunda] partey Islam jeung demokrasi?
> To: [email protected]
>
>
> Aya bahan bacaeun... alus oge sigana mah jang bahan pikiraneuen.
>
> Kandasnya Imajinasi Politik Islam
> Oleh Saidiman Ahmad
>
> Judul Buku : Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di
> Indonesia
> Penulis : Lutfhi Assyaukanie
> Cetakan : 2011
> Tebal : xviii + 330 hlm
> Ukuran : 14,5 x 21 cm
> Penerbit : Freedom Institute
>
> Catatan: Sebelumnya dimuat di Harian Kompas, 4 Maret 2012
>
> Soeharto paling sering dianggap sebagai penyebab utama perubahan orientasi
> politik masyarakat Muslim Indonesia. Represi Orde Baru terhadap gerakan
> politik Islam ditengarai mematikan imajinasi Islam politik hingga kini.
> Tahun 1955, partai-partai Islam berhasil meraup dukungan 43% suara. 40
> tahun kemudian, kekuatan-kekuatan politik Islam hanya meraih suara sekitar
> 15% (Pemilu 1999, 2004, dan 2009).
>
> Luthfi Assyaukanie, melalui buku Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model
> Negara Demokrasi di Indonesia, memiliki pandangan berbeda. Memang benar
> Soeharto dan Orde Barunya memiliki andil besar dalam perubahan itu. Namun
> itu bukan faktor tunggal. Faktor yang jauh lebih penting, menurut
> Assyaukanie, adalah perubahan argumen yang terjadi pada kelompok-kelompok
> Islam sendiri.
>
> Islam politik masa Orde Lama begitu kuat karena saat itu hampir tidak ada
> kelompok Islam yang memiliki imajinasi lain tentang sistem politik di luar
> negara Islam. Perdebatan sengit hanya terjadi antara kelompok Islam dan
> nasionalis. Pada sidang-sidang Konstituante, misalnya, agenda-agenda
> politik Islam terus didesakkan. Kalau saja tidak ada kepentingan persatuan
> yang lebih mendesak, barangkali agenda-agenda politik Islam itu sudah lama
> terimplementasi.
>
> Muslim Demokratis
>
> Pada masa Orde Lama partai-partai politik Islam memang memiliki kekuatan
> signifikan yang mampu mengimbangi partai-partai politik nasionalis dan
> komunis. Assyaukanie menunjukkan bahwa bukan berarti saat itu masyarakat
> Muslim Indonesia benar-benar merindukan suatu sistem politik teokratis yang
> totalitarian. Ini yang menarik.
>
> Panjang lebar Assyaukanie menguraikan apa yang dibayangkan para pengusung
> negara Islam saat itu. Kelompok ini lebih banyak tergabung dalam partai
> Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Di antara tokoh utamanya adalah
> Mohammad Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Sjafruddin Prawiranegara, Mohamad
> Roem, Abu Hanifah, Hamka, dan Mohammad Rasjidi. Ketika bicara tentang
> negara Islam, para tokoh ini ternyata tidak sedang membayangkan Arab Saudi,
> Pakistan, Iran, atau negara Muslim manapun di Timur Tengah. Model ideal
> bagi pembentukan negara Islam, bagi mereka, justru adalah beberapa negara
> Barat "Kristen." Natsir membayangkan Inggris yang religius sebagai model
> negara Islam. Abu Hanifah membayangkan Belanda dan Swiss patut ditiru untuk
> pembentukan negara Islam Indonesia (hlm. 83).
>
> Meski mereka menolak sekularisme, tapi mereka juga tidak bisa disebut
> sebagai penganut teokrasi. Bagi mereka, pemisahan agama dan negara dalam
> Islam adalah sesuatu yang mustahil. Mereka mempersatukan agama dan negara
> dengan cara-cara demokratis. Penyatuan agama dan negara tidak serta merta
> berarti teokrasi. Mereka percaya bahwa negara-negara seperti Inggris dan
> Amerika adalah negara-negara demokratis tapi tetap memasukkan beberapa
> unsur agama dalam urusan negara. Sangat mungkin suatu negara menerima
> penyatuan dengan agama tapi tetap demokratis (hlm. 85).
>
> Natsir menyatakan bahwa negara bukanlah tujuan akhir seorang Muslim. Ia
> hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Memposisikan negara sebagai alat, dan
> bukan tujuan, menurut Assyaukanie, adalah pandangan yang progressif di
> kalangan pemikir Islam. Implikasi dari pernyataan bahwa negara bukan tujuan
> akhir adalah fleksibilitas konsep negara. Itu sebabnya negara mesti dicapai
> melalui cara-cara rasional. Di sini tampak mereka menggunakan argumen
> pemikir Islam Mesir, Ali Abd. Raziq, yang menyatakan bahwa konsep negara
> sepenuhnya berasal dari diskursus rasional. Ia tidak memiliki basis doktrin
> agama.
>
> Meski mereka menghendaki penyatuan agama dan negara, tapi dengan tegas
> mereka menolak menyerahkan urusan negara kepada tokoh agama. Karena ia
> produk rasional, negara harus dikelola secara rasional pula dengan cara
> memberi pilihan dan peran kepada rakyat seluas-luasnya untuk menentukan
> bentuk dan sistem politik terbaik (hlm. 88).
>
> Data-data ini menunjukkan bahwa isu negara Islam yang dikampanyekan Masyumi
> dan partai-partai Islam lain hanyalah retorika politik. Tujuan utama mereka
> adalah demokrasi. Kesimpulan ini diperkuat oleh praktik demokrasi liberal
> pada Orde Lama yang justru mencapai puncaknya di tangan perdana
> menteri-perdana menteri Masyumi: Mohammad Natsir, Sukiman, dan Burhanuddin
> Harahap. Herbert Feith (1962) menyebut pemerintahan Natsir adalah yang
> terbaik pada masa demokrasi konstitusional di era Orde Lama. Pemilihan Umum
> bahkan dilakukan pertama kali pada masa pemerintah Burhanuddin Harahap.
>
> Demokrasi pada masa Orde Lama sesungguhnya menghadapi dua ancaman terbesar:
> kediktatoran Soekarno dan totalitarianisme partai komunis. Kampanye populis
> yang dibawa oleh kelompok nasionalis Soekarnois dan komunisme PKI hanya
> mungkin diimbangi dengan retorika agama oleh kelompok Islam. Assyaukanie
> menulis, "kalau anggota Masyumi ditanya kenapa mereka mendukung demokrasi,
> jawabannya hampir pasti adalah Islam" (hlm. 94). Islamlah yang membuat
> mereka demokratis.
>
> Tiga Model
>
> Argumentasi demokrasi dalam Islam menjadi semakin kuat pasca Masyumi.
> Assyaukanie menulis munculnya dua model orientasi politik Islam demokratis
> lain selain negara demokrasi Islam, yakni negara demokrasi agama dan negara
> demokrasi liberal.
>
> Kedua model terakhir ini sama-sama mendukung eksistensi negara yang netral
> agama. Bedanya adalah bahwa model kedua masih menginginkan keterlibatan
> agama dalam politik, sementara yang terakhir sama sekali mendambakan suatu
> model negara demokrasi yang sepenuhnya sekuler.
>
> Yang menarik dari perubahan pola pemikiran ini adalah bahwa meski memiliki
> cara pandang yang berbeda, sebenarnya semua yang terbahas dalam buku ini
> berasal dari kelompok yang sama, yakni Islam. Assyaukanie memperlihatkan
> optimisme terhadap masa depan demokrasi liberal di Indonesia. Optimisme itu
> sangat beralasan karena pendukung utamanya tidak lagi hanya berasal dari
> kalangan nasionalis, melainkan juga dari kalangan santri yang kental dengan
> tradisi keilmuan Islam.
>
> Tokoh-tokoh seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo,
> dan Abdurrahman Wahid adalah sarjana-sarjana Indonesia garda depan dalam
> pemikiran Islam (baik Islam klasik maupun ilmu-ilmu sosial modern). Di
> hadapan para sarjana pendukung demokrasi liberal ini, para pendukung negara
> Islam tampak sama sekali tak punya pijakan. Hilangnya argumentansi di
> kalangan pengusung negara Islam secara langsung menjatuhkan perolehan suara
> partai-partai Islam dalam beberapa Pemilu terakhir. Sementara tokoh-tokoh
> Islam pro-demokrasi itu telah melahirkan demikian banyak kader yang
> tersebar di seluruh tanah air dan terus menerus memproduksi gagasan Islam
> progressif-liberal-demokratis.
>
------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kisunda/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/kisunda/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
