Salah sahiji pendapat anu anyar di milist IAGI, kaluar ti Dr. Andang Bachtiar (ADB), ahli geologi minyak Indonesia, nyanggakeun: # Ketika dulu2 itu harga minyak naik, siapa yg lebih sering didemo? Pertamina! Padahal bukan Pertamina yg memutuskan naik tidak-nya harga minyak.
Ketika ijin layak operasi rig yang ngebor sumur migas yg kemudian jadi Lumpur Lapindo dipertanyakan, siapa yg disalahkan? Gempa! Padahal bukan gempa yg memberikan ijin layak operasi rig. Ketika blok-blok migas banyak dikuasai asing, siapa yg dituding a-nasional (dan kemudian dijadikan salah satu alasan pembubaran)? BPMigas! Padahal bukan BPMigas yg memutuskan siapa yg dpt kontrak blok mana di Indonesia. Ketika tuntutan uji materi atas UU Migas 22/2001 dikabulkan dg pembubaran BPMigas pihak mana kemudian yg mendapatkan warisan kekuasaan kontrol atas milyaran dollar proyek yg cost recoverable? Konon pertempuran untuk menjadi penguasa migas/energi Indonesia sdh dimulai sejak jaman Ibnu Sutowo sbg perwakilan "tentara" menguasai warisan lapangan2 migas dr Belanda versus birokrat2-politisi2 yg menjalankan pemerintahan kita Ketika saya mulai kerja di industri migas hampir 30th yg lalupun situasi itu masih terasa. Bagaimana "Merdeka selatan" dan "Abd Moeis" selalu mencoba mengontrol "Perwira". Nah, setelah kekuatan "Pertamina" bisa dipreteli oleh UUMigas 22/2001 maka kekuatan penguasa baru muncul dlm bentuk kelembagaan yg namanya BPMigas. Maka kutub pertempurannyapun beralih jadi "Merdeka Selatan/Centris Plaza" versus "Patrajasa/WismaMulia". Pertamina sdh tdk lagi masuk dlm percaturan itu krn kekuatannya praktis sdh dilucuti. Apalagi wakil2 partai penguasa dan juga dr Merdeka Selatan/Centris Plaza juga ada di Dewan Komisarisnya. Maka amanlah sudah. Nah, di dua periode pertama kepemimpinan BPMigas, kontrol dr hal itu tidak begitu jadi masalah, karena mrk semua masih berada dalam satu lingkaran koordinasi yg sama. Tapi begitu masuk ke periode kepemimpinan BPMigas ketiga yg disambung dg bergantinya penguasa Merdeka Selatan ke politisi2 yg tdk punya latar belakang profesional migas, maka kontrol dan koordinasi itu mulai melemah. Kasus terakhir: rencana pelantikan pejabat2 baru BPMigas bbrp bulan yg lalu yg sempat tertunda sehari yg konon katanya karena ada protes/boikot dr internal ESDM menunjukkan lemahnya koordinasi itu. Kalau peristiwa G30S 1965 dulu itu sering juga dianalisis sbg: "Persoalan internal Angkatan Darat yg menggunakan tangan PKI untuk membereskannya", maka pembubaran BPMigas inipun bisa juga dilihat sbg "Persoalan internal ESDMnya SBY yg menggunakan tangan MK - dan ormas2 individu2 militan untuk membereskannya". Kebetulan pula UUMigas kita punya cacat sejarah. Maka kloplah sudah. Selamat pagi politik migas Indonesia. Tabik ... ADB Geologist Merdeka!# manar 2012/11/18 <[email protected]> > ** > > > ** Leres bah Willy ayeuna aya padamelan nu prospektif: "pamaen pulitik". > Nu ngarora siap teu kuliah, teu digawe di pabrik tapi gogorowokan demo > supaya jadi pulitikus. Tah perkara migas pan harita BP Migas digedekeun > supaya ngabonsai Pertamina nu perkasa. Duka kapayun kumaha relokasi power, > kapan pangalaman Bulog dibonsai urang sadaya nu kelimpungan. Hese pisan > ngurus nagara tapi nu hayang jadi pamingpin teu root ngagolodor. Anomali > state kitu? > Powered by Telkomsel BlackBerry® > ------------------------------ > *From: * "Waluya" <[email protected]> > *Sender: * [email protected] > *Date: *Sun, 18 Nov 2012 07:37:24 -0000 > *To: *<[email protected]> > *ReplyTo: * [email protected] > *Subject: *[kisunda] Re: Fw: "Para Bodor" disatukangeun Bubarna BP Migas > > > > Hehehe .... lamun leres tulisan Lin Che Wei ieu, pan janten "Lucu" , > leupas ti saha Lin Che Wei teh. Hal ieu bisa nunjukkeun "pamaen politik" di > Indonesia jelemana eta-eta keneh, ampir teu aya jalma anyar. Maranehna geus > nyieun naon nu disebut "the ruling class", kakawasaan puputeran diantara > maranehna wungkul. > > Ari keur kuring mah teu gaduh kepentingan nanaon ka BP-Migas, ngan ari > kahayang teh, lamun memang teu saluyu jeung kontitusi, ulah waka maen > ujug-ujug dibubarkeun, sabab implikasina bisa panjang, akhirna jadi rugi > sarerea, aya masa trasnsisi lah. Sok emut jaman Gus Dur naek jadi presiden, > Departemen Sosial ujug2 dibubarkeun da teu penting cenah. Waktu aya bancang > pakewuh, papada bingung sorangan saha nu rek nyekel hal-hal nu kieu, sabab > geus kaburu dibubarkeun. > > Sakadar ngaramekun, tamba tiiseun .... > > WLY > > --- In [email protected], TirtaCW@... wrote: > > > > Lin Che Wei? Kedah digugel heula geura bah saha manehna. > > Powered by Telkomsel BlackBerry® > > > > -----Original Message----- > > From: "Waluya" <waluya56@...> > > Sender: [email protected] > > Date: Sun, 18 Nov 2012 06:47:00 > > To: <[email protected]> > > Reply-To: [email protected] > > Subject: [kisunda] Fw: "Para Bodor" disatukangeun Bubarna BP Migas > > > > Teuing bener, teung henteu beja ti koran Suara Merdeka ieu: > > > > > http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/11/17/205724/Badut-Badut-Politik-di-Balik-Pembubaran-BP-Migas > > > > 17 November 2012 > > > > Badut-Badut Politik di Balik Pembubaran BP Migas > > > > JAKARTA - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Migas 2001 > cacat hukum dan BP Migas dibubarkan karena tidak sesuai dengan konstitusi, > muncul berbagai tanggapan. Melalui akun Facebook yang diunggah Kamis lalu, > analis keuangan dan pasar modal Lin Che Wei mencermati kelucuan di balik > putusan MK tersebut. > > > > Lin menilai lucu karena berdasarkan sejarah, mereka yang menggugat dan > mengadili UU Migas tahun 2001 ternyata adalah mereka yang setuju saat UU > tersebut diproses. Yang ironis, kala itu mereka sedang berada di > pemerintahan, termasuk Mahfud MD yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, > dan kini menjadi ketua MK. > > Lin menjelaskan secara gamblang kelucuan itu dengan membagi dua babak > atraksi `'badut-badut politik'' yang terlibat. > > > > Pada babak 1, yaitu pada saat proses pembahasan dan pengundang-undangan > UU Migas (1999 sampai 2001), terdapat aktor politik yaitu Ketua MPR Amien > Rais (mantan ketua PP Muhammadiyah dan politikus PAN), Ketua DPR Akbar > Tanjung (Golkar, mantan aktivis HMI), dan Ketua Komisi VIII DPR Irwan > Prajitno (Partai Keadilan, kini PKS). > > > > Semua fraksi di DPR, termasuk Partai Keadilan, PAN, PPP, PBB, PKB dan > fraksi dari partai besar (PDIP dan Golkar) mendukung proses pengesahan RUU > menjadi UU Migas. Hanya satu yang menyatakan keberatan, yaitu Fraksi > Demokrasi Kasih Bangsa (partai kecil yang berbasis agama Kristen). > > > > Menurut Lin, saat itu Kwik Kian Gie (PDIP) adalah Menko Perekonomian dan > kemudian menjadi ketua Bappenas. Rizal Ramli adalah mantan Menkeu/Menko > Perekonomian waktu zaman Gus Dur. Mahfud MD adalah Menteri Pertahanan dan > sempat menjadi Menteri Hukum dan Perundangan-undangan zaman Gus Dur. > > Semua komponen pemerintah dan parlemen pada waktu itu setuju untuk > meratifikasi UU Migas 2001 dan melahirkan BP Migas. Pada babak kedua, Lin > memetakan posisi di MK pada saat judicial review UU tersebut pada 13 > November 2012. > > > > Para pemohon di pengadilan konstitusi adalah Muhammadiyah, Hasyim Muzadi > dari NU, ormas-ormas Islam, Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, dan lain-lain. > Mereka, menurut Lin, seakan lupa rekam jejak politik. > > "Jangan biarkan politician (atau lebih tepatnya badut-badut politik) > berakrobat dan mencari popularitas semata. Saya tidak terlalu > mempermasalahkan dan tidak beropini apakah UU Migas 2001 benar atau salah. > Yang saya sedih adalah melihat kelakuan orang yang ikut bertanggung jawab > dalam pembentukan tersebut dan sekarang bersama-sama menghancurkannya," > kata Lin. > > > > Ikut Lengser > > > > Dihubungi via ponselnya, Mahfud mengaku tidak tahu menahu soal > finalisasi UU Migas, karena pada Juni 2001 dirinya sudah mundur dari > jabatannya sebagai Menhan seiring dengan dilengserkannya Presiden > Abdurrahman Wahid. > > > > Menurut Mahfud, hak Lin untuk menyampaikan analisis dengan mengaitkan > kondisi masa lalu dengan saat ini, khususnya pada saat MK membatalkan UU > Migas 2001. > > Namun Mahfud keberatan dirinya dimasukkan dalam kategori badut seperti > ulasan Lin. Mahfud mengaku tak tahu menahu kelanjutan pembahasan UU Migas, > karena pada 23 Juni 2001 dirinya mundur dari jabatan Menhan. > > "Mari kita lihat jeda waktu antara saya mundur yaitu 23 Juni 2001 dan > finalisasi UU Migas 2001 pada November 2001. Saya jelas tidak terlibat > dalam proses yang terburu-buru itu. Jadi kalau sekarang MK membatalkan UU > tersebut, tidak ada yang aneh. Saya justru heran mengapa saya > dikait-kaitkan," kata Mahfud, semalam. > > Dia mengaku diberi tahu koleganya tentang pernyataan Lin. Mahfud tidak > mau memperpanjang urusan itu. Yang jelas dirinya sudah menyampaikan > bantahan dan tak mau mengomentari keterlibatan tokoh lain yang disebut Lin, > serta meminta publik menelusuri lagi sejarah perumusan sampai pengesahan UU > tersebut. > > > > Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch Junisab Akbar menilai yang > disampaikan Lin Che Wei sepatutnya dijadikan pedoman untuk lebih mencermati > permasalahan seputar pembubaran BP Migas. Hal-hal yang kontradiktif antara > masa lalu dan saat ini tentunya juga menjadi bahan diskusi yang menarik > untuk proses pendewasaan publik. > > Ia meminta analisis Lin jangan dipolitisasi, namun sebaiknya dijadikan > bahan pertimbangan, bahwa pengawasan terhadap produk-produk MK juga perlu > dilakukan publik. (F4-59) > > (/) > > > > >
