[kmnu2000] Akar Geger Pilkada Tuban

Mon, 01 May 2006 08:45:43 -0700

http://www.gusdur.net/indonesia/index.php?
option=com_content&task=view&id=2476&Itemid=1

Akar Geger Pilkada Tuban



Oleh: Paring Waluyo Utomo*

Kota Tuban yang biasanya tenang, 29 April 2006, tiba-tiba dikejutkan
dengan aksi massa yang melakukan pembakaran. Beberapa bangunan yang
selama ini menjadi simbol kekuasaan politik di Tuban, dibakar oleh
massa. Bangunan itu adalah Pendopo Kabupaten Tuban yang menjadi rumah
dinas bupati. Beberapa bangunan lain seperti Kantor KPUD, Sekretariat
DPD Golkar Tuban, dan aset pribadi milik calon Bupati Dra. Haeny
Relawati, seperti Hotel Mustika, Gudang 99, dan rumah.

Kejadian ini segara menjadi berita nasional, bahkan pada tanggal 29
April semua media mainstream seperti Kompas, Jawa Pos, Metro TV, SCTV,
RCTI dan lainya menjadikan kasus ini sebagai headline-nya. Namun
sayang, hampir semua pemberitaan media tersebut di atas
membahasakannya massa sebagai perusuh. Sebuah bahasa yang sering
diproduksi oleh penguasa yang dikenakan oleh kelompok-kelompok politik
akar rumput yang seringkali mengganggu kekuasaan.

Bahasa lanjutan dari perusuh adalah mereka yang berhadapan dengan
hukum, yang seolah-olah berbanding lurus dengan gerakan melawan
keadilan. Berangkat dari kemasan berita semacam inilah saya menuliskan
keprihatinan saya atas citra yang dibangun oleh media atas gerakan
radikalisasi massa di Tuban. Media nampaknya menjadi institusi yang
`malas' dan cenderung menjadi corong politik kekuasaan.

Kenapa politik media tidak pernah mendalami bahasa massa? Bukankah
media adalah milik massa, bukan milik kekuasaan? Kenapa media tidak
secara utuh menyajikan perasaan dan mulut massa yang bertahun-tahun
dibungkam oleh kekuasaan?

Perlu saya sampaikan bahwa sejak tumbangnya kekuasaan orde baru,
kalangan akar rumput di Tuban hingga saat ini masih menghadapi
keburaman hidup. Semua saluran politik yang disediakan oleh perangkat
demokrasi macet total. Dalam tulisan saya yang pertama (Pilkada Tuban
dan Isu Rasial) sedikit saya singgung mengenai betapa dominatif dan
oligarkhisnya kekuasaan politik di Tuban.

DPRD tak berperan signifikan, sebab Golkar menjadi kekuatan politik
mayoritas, sementara perwakilan dari partai-partai lain seperti PKB
dan PDIP yang kekuatannya sangat signifikan, mudah dipecah belah oleh
kepentingan pragmatis, seperti uang dan jabatan. Beberapa pondok
pesantren juga menjadi mesin politik Bupati. Pers lokal sehari-hari
lebih banyak memproduksi citra yang bersumber dari para elit
(oligarkhis), ketimbang kekecewaan akar rumput atas kebijakan
pembangunan daerah.

Misalnya, kawan-kawan saya yang aktif menjadi pentolan-pentolan
serikat buruh harus sering menelan pil pahit ketika mengajukan
tuntutan kesejahteraan, sebab Disnaker Tuban benar-benar menjadi
`anjing penjaga' para pengusaha, termasuk juga suami Bupati Tuban yang
juga pengusaha nomor wahid di kota tuak ini.

Para petani lebih tragis lagi, sebab lahan-lahan mereka sering
diproyeksikan untuk mendukung program pembangunan berbagai perusahaan
multinasional, dan lambat laun mereka menjadi buruh kasar diperusahaan
tersebut. Sebuah bentuk pemiskinan warga yang berlangsung secara
intensif.

Pada saat yang sama, kekuasaan semakin telanjang merampas uang rakyat.
Misalnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang sangat sulit
dinalar. Bupati Haeny Relawati membuat trotoar di Tuban dilapisi
dengan keramik, Masjid Jami (alun-alun) dirombak total sehingga tampak
seperti bangunan di dunia fantasi Jakarta. Lebih konyol lagi penguasa
membuat proyek terminal bus dan angkota di tengah laut.

Pada tahun 2006 ini, Ali Hasan (Suami Haeny) memonopoli trayek
angkota, termasuk juga memonopoli pengadaan armadanya, sekaligus
memonopoli kepemilikannya. Beberapa bangunan strategis di pusat-pusat
kota ditukargulingkan oleh Bupati Haeny Relawati, dan diakuisisi
menjadi milik pribadi. Sementara para penduduk desa semakin lama
semakin miskin. Warga yang tingga di perkotaan tambah miskin, sebab
tidak memiliki aset-aset produksi yang memadai.

Dalam pelaksaan pilkada ini ribuan orang di daerah Kecamatan Palang
yang memiliki hak pilih tidak didaftar dalam pilkada ini. Sebab ribuan
orang itu ditengarai menjadi basis pendukung PDIP. Birokrasi,
khususnya camat dan kepala desa ditekan untuk ikut memenangkan Bupati
Haeny kembali. Kalau target tak terpenuhi, maka yang bersangkutan akan
dimutasi pada jabatan-jabatan yang `kering'.

Kenyataan ini di satu sisi memang menyudutkan aparat birokrasi itu,
namun banyak birokrat yang memang menjadi penjilat kekuasaan Bupati
Haeny dan suaminya Ali Hasan. Akibatnya warga akan mengalami kesulitan
administrasi jika tidak memilih Haeny.

Bahkan aparat kepolisian dan TNI yang seharusnya netral, secara
telanjang mengondisikan keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk ikut
memenangkan Haeny. Para penyelenggara Pilkada seperti KPUD dan Panwas
lebih kotor lagi permainanya. Warga tidak boleh mengetahui berapa
jumlah pemilih tetap oleh KPUD Tuban. Panwas tidak menggubris
pelanggaran Pilkada seperti politik uang, dan pemalsuan nominal
pemilih, dan masih banyak lagi pola-pola pelanggaran yang secara
telanjang disaksikan oleh orang yang paling awam proses pilkada
sekalipun.

Kejengkelan ini menemukan momentumnya saat pilkada ini. Rakyat merasa
suaranya disabotase, namun hukum memihak pada kekuasaan bukan
kejujuran, aparat pilkada pun demikian. Secara kolektif massa yang
merasa suara politiknya dibungkam, dan aparat hukum memacetkan jalur
keadilan, maka bahasa politik rakyat adalah menghabisi simbol-simbol
kekuasaan dan simbol ketidakadilan diatas. Penyebab-penyebab ini yang
tidak pernah mendapatkan tempat di media mainstream.

Bahasa kekuasaan yang ditampilkan lewat media mainstream menyatakan;
"mestinya diselesaikan lewat hukum". Nalar itu tidak bisa diterima
rakyat, sebab hukum justru menjadi alat peminggiran dan pemiskinan
terhadap wong cilik selama ini. Kalau memang jalur demokrasi itu
berjalan normal, maka arus gejolak dan interes massa itu akan teredam
lewat saluran yang memang fair. Pasalnya kenyataan ini tak berlaku.

Kalau sudah begini memang tak ada bahasa lain, selain menaikkan posisi
tawar rakyat dengan mencabut mekanisme politik lewat pilkada. Dan
memberikan pelajaran kepada kekuasaaan bahwa penguasa telah berbuat
brutal, untuk itu perlawanannya juga dengan radikalisasi itu sendiri.
`Penguasa yang jual, maka rakyatlah yang beli'.

Mestinya kekuasaan bisa berintropeksi. Segala sesuatunya itu ada causa
prima-nya. Kasus kerusuhan di Tuban tak sekedar kecurangan pilkada,
lebih dari itu adalah kebencian dengan penguasa setempat dan perasaan
itu telah mengendap bertahun-tahun lamanya akibat hal-hal diatas.
Potret seperti ini pula yang tidak ditangkap oleh struktur kekuasaan
diatas Bupati Haeny seperti Gubernur, Kapolda, bahkan hingga Wapres
sekalipun. Sebab dalam benak dan kepala mereka selama ini selalu
dipenuhi dengan watak `aji mumpung'.

Saya adalah orang yang dilahirkan di Tuban, jadi saya sangat
mengetahui betul tentang lingkungan sosial di Tuban. Rasa kecewa wong
cilik itu berulangkali terdengar dalam telinga saya. Kefrustasian
publik atas ketimpangan yag terjadi di Tuban kerap diekspresikan dalam
hidangan minum tuak bersama.

Mestinya kosmologis semacam ini yang harus ditangkap oleh media.
Bukankah media harus menyajikan isi berita yang cover both side. Lalu
kemana suara akar rumput itu? Justru sekarang yang muncul di media
adalah penangkapan terhadap publik yang berjumlah ratusan, dan sekali
lagi bahasanya adalah perusuh, pembuat onar, pengganggu ketertiban.

Selanjutnya melalui bahasa keonaran yang dialamatkan kepada warga
itulah, kekuasaan menutup seluruh proyek ketimpangan yang sedang
dijalankan yang mengakibatkan pemisikinan terhadap rakyat. Sehingga
ketimpangan tak pernah terbongkar sebagi modus persoalan yang
sesungguhnya. Kalau prosesnya seperti ini, maka bara dalam sekam itu
terus menyala, tinggal menunggu angin untuk membakarnya kembali. Dan
bara itu akan semakin menjalar merata, menjalar di bawah struktur
politik formal. Sekali lagi kekuasaan sedang menyelamatkan dirinya,
dan proses itu membawa resiko di masa depan. Akan ada harga yang harus
dibeli dikemudian hari.

Penulis lahir di Tuban, sekaligus penikmat tuak*

*Tuak adalah minuman tradisional bagi warga Tuban. Syahdan, tradisi
ini untuk mencegah timbulnya kencing batu, gumpalan kapur itu dapat di
atasi dengan tuak, karena air yang diserap dari sumur warga mengandung
unsur kapur yang besar.





______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
[EMAIL PROTECTED]




SPONSORED LINKS
Corporate culture Corporate culture change Business culture of china
Corporate culture training

YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke