SURAT JEMBATAN SEMBILAN:
9.
SEHARI DI NEGERI BELANDA
"Pesta rakyat" yang berlangsung di halaman Wisma Duta Wasenaar, diikutsertai
oleh ribuan orang [bisa mencapai 10.000 orang menurut dugaan Oratmangun],
berlangsung sampai malam. Di samping bazar makanan, berbagai acara kesenian
berbagai daerah tanahair digelarkan di dua panggung di bawah rindang pohon
berdaun hijau diusik oleh semilir angin yang sejuk dari laut. Acara dangdut
makin menghangatkan suasana "pesta rakyat" HUT 61 ini.
Ketika menceritakan hal ini ke Dubes RI dan Athan KBRI Paris, dua tokoh kunci
KBRI ini pun menjelaskan suasana meriah begini juga berlangsung di Paris. Sejak
Adian Silalahi menjadi Dubes di Perancis, seiring dengan perkembangan politik
serta imbangan kekuatan politik di Indonesia, aku melihat usaha KBRI Paris
terutama -- karena memang di kota ini aku tinggal -- untuk menjadikan KBRI
sebagai "betang [ rumah panjang, dalam bahasa Dayak Kalteng] rakyat". Sejak
A.Silalahi dan timnya, nampak benar usaha KBRI keluar dari "getho", mendekat
dengan masyarakat dan menjalankan diplomasi bersandar pada massa atau
kerakyatan.
Menyesuaikan diri dengan kebijakan ini serta untuk memberi ruang padan untuk
mengejawantahkan kebijakan diplomasi ini, maka Dubes RI yang sekarang untuk
Perancis telah mengubah tataruang Wisma Duta di Paris dan membangun ruang yang
dinamakan "Balai Rakyat". Kukira dalam konteks begini jugalah maka Djauhari
Oratmangun mengatakan yang dinamakan orang Indonesia itu adalah semua mereka
yang mempunyai darah Indonesia dan mencintai Indonesia tanpa mengindahkan hijau
dan biru paspor. Karena keindonesiaan tidak ditandai oleh warna paspor.
Perumusan begini, jika dilaksanakan dengan konsekwen akan mampu memobilisasi
seluruh potensi "duta bangsa" di berbagai negeri demi kepentingan republik dan
Indonesia. Sekali pun layak diikuti dengan hati-hati, terutama dalam
pelaksanaan kongkretnya, maka himbauan pulang pada para mereka yang dicabut
paspornya oleh Orba dulu, bisa dimaknakan sebagai usaha mobilisasi seluruh
cinta Indonesia demi kepentingan republik dan Indonesia yang sejajar
dengan kemanusiaan. Dalam sejarah, terutama dalam menentang Orba, potensi
orang klayaban dalam lobby dan diplomasi tidak bisa diremehkan. Juga dari segi
ketrampilan tekhnis berbagai bidang ilmu. Mengapa kita mendorong mereka mejadi
bagian dari arus "brain drain" dan mengapa tidak tenaga dan kebolehan mereka
digunakan oleh RI sendiri? Mendidik tenaga ahli bukanlah sesuatu usaha berbeaya
murah. Sadar akan hal ini maka pemerintah Perancis di bawah Jacques Chirac, cq.
Menteri Dalam Negeri, Sarkozy, sekarang melakukan apa yang disebutnya "imigrasi
selektif". Betapa pun terlambatnya perhatian pada orang klayaban ini, tapi
lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Keterlambatan lebih
memperlihatkan rumitnya pertarungan politik di tanahair, beratnya melakukan
perobahan demokratis yang republiken dan berkeindonesiaan. Betapa tidak
mudahnya keluar dari diktaturialisme dan militerisme. Berbicara tentang
republik dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai, kukira, pada
tempatnya jika TAP MPR yang melarang Marxisme itu dicabut. Tanpa mencabutnya,
maka prasangka yang mengendalakan proses kerukunan republiken dan
berkeindonesiaan serta himbauan pulang terhadap "kaum klayaban" hanya berhenti
pada retorika dan kepentingan politik, terutama pemilu. Tidak menukik ke
hakekat.
"Pesta rakyat" begini kulihat merupakan suatu kesempatan bertemu antar
orang-orang Indonesia dari berbagai kalangan dan tempat yang di Negeri Belanda
jumlahnya sangat berarti. Berada di tengah "pesta" ini, aku merasa berada di
Indonesia. Tak lagi kurasakan saling curiga atau harus pasang "kuda-kuda"
saban bertemu dengan orang Indonesia, apalagi yang disebut dari KBRI. Pada masa
Orba, KBRI oleh sementara kalangan dirasakan sebagai pihak yang bisa
menimbulkan petaka serius sehingga tidak sedikit orang Indonesia yang berada di
negeri orang, tidak mau atau dengan enggan melapor atau datang ke KBRI. Aku
hanya bisa berharap bahwa semangat serta kebijakan diplomasi massa dan
kerakyatan begini bisa bertahan dan berlangsung seterusnya seiring dengan
terwujudnya rangkaian nilai republiken dan berkeindonesiaan. Berharap juga
bahwa petinggi tidak memandang diri "dewa penentu hidup mati " warga tapi
adalah pertama-tama sebagai sesama warga Republik dan manusia Indonesia sehingga
dialog terbuka yang berlangsung seperti dengan panglima AURI baru-baru ini
di Koperasi Restoran Indonesia atau dengan Dubes A.Silalahi, Dubes M. Ichsan,
Dubes Rizal, Oratmangun, Lucia Rustam, Andreas Sitepu, Yuli Mumpuni, Athan
Paris sekarang atau Jendral Drs. Gories Mere dari "Criminal investigation Board
Directorate of Drug Enforcement & Organinized Crime. Kukira, kita tidak usah
ndakik-ndakik syok ngintelek mencari perekat baru antara kita, karena Republik
dan Indonesia sebagai rangkaian nilai saja belum kita laksanakan, padahal
rangkaian nilai ini masih aktual dan relevan. Yang kita lakukan justru
kecenderungan mengkhianati rangkaian nilai ini. Memerosotkan republik menjadi
kerajaan dan membawa Indonesia ke arah sektarianisme agama atau etnik.
Di tengah keramaian bertemu sesama Indonesia, Radio Nederland Wereldomroep,
yang juga kita kenal sebagai Radio Hilversum, berbahasa Indonesia, melakukan
siaran hidup dengan Tossi sebagai moderatornya, membahas berbagai soal [Lihat:
Lampiran]. Siaran langsung dilakukan dari Wisma Duta di Wasenaar.
Paris-Amsterdam, Agustus 2006
--------------------------------------------
JJ. Kusni
Catatan:
* Foto terlampir, slogan HUT 61 Proklamasi Kemerdekaan RI yang terpampang di
halaman Wisma Duta di Wassenaar Negeri Belanda [dari: Dokumentasi JJK].
* Nomor 9 tulisan ini yang terdahulu, semestinya nomor 8.
LAMPIRAN:
Republik Betang
Baru baru ini saya mengundang sohib lama, Bung Emil, menjadi tamu Radio
Nederland Wereldomroep dalam siaran langsung perayaan HUT RI ke 61 di Wisma
Duta di Wassenaar, Belanda. Emil datang dari Paris. Nama resminya asyik:
Jean-Jacques Kusni. Kusni, tentu saja, sangat Melayu dan Jean-Jacques amat
Prancis. Kombinasi yang bagus. Anehnya, Emil mengaku merasa "malu" dengan nama
Prancisnya itu. "Wah, perasaan keIndonesiaan saya tidak tergantikan oleh nama
baru itu, Bung!" jelasnya.
Bagi saya, imbuhan "Jean-Jacques" itu menjanjikan oleh-oleh dari Prancis. Dan,
betul, Emil membawa oleh-oleh sebuah wacana. Indonesia yang berulangtahun ke 61
ini, katanya, harus memenuhi janji kemerdekaan untuk menjadi republik sekaligus
menjadi Indonesia.
Maknanya: menjadi wadah publik, bagi aneka ragam warga dan orang asal
Indonesia, tak peduli kewarganegaraannya, suku, dsb, dengan begitu,
bersama-sama menciptakan sebuah republik dan sebuah Indonesia. Menarik, Emil
mengkiaskan republik seperti ini dengan rumah adat Kalimantan dari mana dia
berasal, yaitu Budaya Betang.
Namun kenyataan di bumi seringkali amat berbeda. Dengan kata lain, imajinasi
dan cita-cita seperti oleh-oleh Bung Emil itu perlu dibenturkan, ditembuskan,
diteroboskan, dan diolah menjadi kenyataan di bumi itu - betapa pun lambat,
perlahan atau sulit.
Nah, ketika carut-marut, pemberontakan dan sengketa antar daerah, etnik dan
agama selama tahun-tahun belakangan, berkemelut terus di tanah air, kebalikan
dari kebersamaan betang, maka pantaslah media seperti Mingguan TEMPO menyambut
HUT RI ke-61 dengan bertanya, "Bisakah Kita Hidup Bersama?"
Pertanyaan ini jelas bermaksud memacu pendapat agar mawas diri dan berikhtiar
membangun republik, suatu wadah bersama, seperti pernah dicita-citakan oleh
para Bapak Pendiri republik. Menanggapi ini, Emil berkomentar, "Soal hidup
bersama sebenarnya bukan perkara baru bagi orang Dayak." Budaya betang itulah
bukti kebersamaan Kalimantan Tengah ketika ikut memperjuangkan kemerdekaan,
seperti yang dipimpin oleh Tjilik Riwut, yang kebetulan juga merupakan paman
langsung Bung Emil.
Bagi saya, upaya hidup bersama, yaitu cita-cita kemajemukan yang disiratkan
TEMPO dan dikiaskan oleh Bung Emil sebagai "Budaya Betang" itu, adalah proyek:
sebuah proyek ke depan yang perlu dirintis dan dibangun kembali bersama setelah
dilanda zaman, dirusak oleh sepak terjang Orde Baru selama tiga dasawarsa.
Sepanjang delapan tahun sejak mundurnya Soeharto dan tampilnya
"Orde-Baru-cum-Reformasi" - atau "Orde-Baru Baru" dalam istilah Pramoedya
semangat Orde Barunya Soeharto itu masih menyala-nyala. Setiap suara lokal
dicurigai, setiap tuntutan daerah diawasi, dan setiap pemberontakan separatis
harus dilibas habis. Ada yang menyebut predisposisi sentralistis itu "suara
NKRI-is".
Dengan perspektif dari pusat itu, kita tidak menyadari lagi bahwa akar masalah
sebenarnya lebih terletak di pusat ketimbang di daerah. Bahkan, Kuasa Usaha
KBRI Den Haag berkomentar "saya lebih suka menyebut NKRI itu `Negara Kita
Republik Indonesia'".
Anehnya, spektrum politik di dalam negeri mau pun diaspora sering
ber-predisposisi sangat sentralistis (NKRI-is), ketimbang memandangnya sebagai
bagian dari dinamika mencari suatu format bangsa yang lebih adil. Orang lupa
bahwa "kesatuan" (dari konsep militer "unit") seharusnya bukan
militaristis,melainkan "persatoean" yang oleh Bung Hatta pernah diimpikan
sebagai suatu kemampuan untuk menangkal "persatean". Celakanya, ini gagal,
terbukti dari rangkaian pembantaian sejak 1965-66, TimTim sampai Aceh.
Walhasil, orang sesungguhnya telah terlena, tak menyadari bahwa nasionalisme
kita telah berubah dari yang humanistis (nasionalisme sebagai "bunga di tengah
taman internasionalisme" dalam wacana Soekarno, Hatta, Yamin) menjadi agresif,
yang oleh seorang teman Aceh, Otto Syamsuddin Ishak, disebut "Nasionalisme
Hitam", yaitu nasionalisme negara atau nasionalisme pusat (dalam istilah
sosiolog Thamrin Tomagola) yang melahap semangat apa pun yang datang dari
daerah. Nasionalisme Hitam yang berdalih kesatuan tapi tak peduli nilai-nilai
kemanusiaan itu melahap unsur dan sesama warga dan unsur bangsa, hingga
menimbulkan berbagai musibah HAM.
Soal nasionalisme sebenarnya tak perlu bersitegang dengan azas demokrasi dan
kemajemukan (pluralisme), tetapi berkat nasionalisme-negara yang "hitam" atau
pun "kelabu", yang meledak sejak Orde Baru itu, masalah ini menjadi batu ujian
bangsa.
Berkat Nasionalisme Hitam Orde Baru yang masih terwariskan, ihwal persatoean
menjadi ujian bagi azas demokrasi dan pluralisme. Juga sebaliknya: yang
tersebut terakhir itu, menjadi ujian bagi persatoean. Sampai Gunawan Mohamad
pernah mengatakan "bagi saya, kalau kita sampai kehilangan Aceh atau Papua tak
apa, asalkan kita tetap menjadikan indonesia ini sebagai proyek pluralis".
Hanya tsunami (Des. 2004) melalui Perdamaian Helsinki (15 Agustus 2005),
berhasil menangkal lahapan Nasionalisme Hitam. Andaikata tak ada tsunami,
dilema Gunawan Mohammad tsb bisa menjadi isu nyata terlepas dari suka atau
tidak akan opsi opsi tsb. Cuma, celakanya, barisan Nasionalisme Hitam pasti
dengan cepatakan melahap wacana demokratis dan pluralis itu dan mencapnya
sebagai "separatis" dsb.
Soal kekejian "lahap melahap" yang dimungkinkan oleh "Nasionalisme Hitam" itu
adalah persis kebalikan dari "upaya hidup bersama" (TEMPO) atau Republik Betang
(Emil). Tampaknya ini terjadi karena dia dikendarai dan digalakkan oleh aparat
bersenjata.
Oleh karena itu, menyambut perayaan HUT republik ini, saya juga menghubungi
sohib satu lagi, yaitu pengamat militer Indro Tjahjono di Jakarta, dengan
menanyakan tentang balans reformasi TNI pada HUT ke-61 ini.
Menurut Indro, TNI adalah institusi yang pertama sejak Soeharto mundur, yang
menyerukan perlunya reformasi negara, termasuk reformasi aparat bersenjata.
Namun kenyataannya reformasi TNI merupakan yang paling lamban, terlambat dan
terkendala.
Contoh menarik adalah kasus penimbunan 600an senjata oleh alm. Brigjen
Koesmayadi baru baru ini. Boleh jadi ini adalah bagian dari bisnis gelap
senjata dengan dalih perang di Aceh 2003, tetapi karena ini menyangkut prosedur
pembelian senjata, maka jelas di sini terjadi kesalahan sistim, artinya, suatu
kesalahan institusi yang tidak bisa hanya ditumpukan kepada oknum. Tapi, lagi
lagi TNI mengisyaratkan ada kesalahan oknum dengan berdalih bahwa Koesmayadi
bermaksud mendirikan museum senjata.
Sepanjang sejarahnya, ABRI atau TNI tak pernah menyebut terjadi kesalahan
institusinya juga ketika sejumlah komandannya terlibat pemberontakan (PRRI),
terlibat penculikan (Wiji Thukul dan sejumlah aktivis 1997-98), kekerasan di
TimTim, pembunuhan Theys Eluay di Papua, dsb. Setiap isu dan insiden selalu
berakhir sebagai "kesalahan oknum" (perorangan aktivis, prajurit, milisi,
separatis). Apa yang terjadi, tampaknya, nyaris selalu merupakan prestasi
institusi, kecuali kesalahan-kesalahan, yang selalu dinyatakan sebagai
"kesalahan oknum."
Sebaliknya, kalau ada "kesalahan" dari tengah masyarakat, ini selalu dinyatakan
sebagai "kesalahan institusi", bukan oknum. Lihat saja partai-partai yang
terlarang (PSI, Masyumi, PKI), mereka dibubarkan dan tidak termaafkan karena
selalu institusinya, bukan oknum-oknumnya, yang dianggap bersalah. Walhasil,
alangkah mengagumkan bahwa ketika republik ini menginjak usia 61 tahun, kita
seolah selalu memiliki militer sebagai "the corps that can do no wrong". (Saya
ingat pernah menyimpulkan ini sekembali dari Papua, Des. 2000).
Menuju Republik Betang dengan kebersamaan yang majemuk, memang, tak mudah.
Masih ada Republik Oknum di depan mata
Sumber: Kolom Ahad Radio Nederland Wereldomroep, 27 Agustus 2006. Lihat juga:
From: tossi20 To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, August 22, 2006 11:55 PM
Subject: [temu_eropa] Indonesia's True Digest - Republik Betang
[Bersambung...]
---------------------------------
Real people. Real questions. Real answers. Share what you know.
[Non-text portions of this message have been removed]
______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan
KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus
meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
