Pancet, kang. Tetap gak iso mlebu.Tolong deng emailku ini diforward ke milis kmnu. Ohya, hampir 95% yang ikut dalam koalisi ini anak-anak NU.
banyak salam aan ----- Original Message ----- From: Aan Jombang To: [email protected] Sent: Wednesday, August 23, 2006 12:44 PM Subject: Raperda pelacuran jombang yang KACAU Kawan-2, Beberapa bulan ini, DPRD Jombang bersama eksekutif tengah melakukan pembahasan tentang perda pelacuran. Dalam prosesnya, kawan-kawan LSM Jombang sengaja tidak diikutkan dalam beberapa kali pembahasan mengenai perda tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Dari pembacaan sekilas, fenomena salah tangkap-perempuan yang sudah terjadi di Tangerang dan Padang, sangat mungkin terjadi jika perda ini jadi disahkan (lihat pasal 2 ayat (3)). Begitu juga dalam soal kewenangan penyidik, saya melihat kewenangan dalam draft ini hampir sama persis dengan yang diatur dalam KUHAP; kecuali poin j pasal 7 KUHAP yang intinya mengharuskap para penyidik agar mentaati aturan hukum yang ada (termasuk UU HAM dsb). Saya berharap agar kawan-2 bisa memberikan catatannya terkait raperda tersebut. Rencananya Jumat besok, (28/7) beberapa LSM Jombang (diantaranya, WCC, Yamajo, ABPEDSI, Lakpesdam NU, KPI dan FPI/Forum Perempuan Indonesia) akan bertemu untuk mengkritisi dan mengambil sikap terkait hal Oh ya beberapa waktu lalu saya sempat bikin tulisan dan dimuat di Radar Mojokerto Jawa Pos terkait point-2 krusial yang ada dalam raperda tersebut (see attachment) Saya tunggu masukannya. Terimakasih Banyak salam Aan Anshori Jl. Pahlawan 59 Jombang t. 0321-867283/872368 f. 0321-872368 h. 08155045039 e. [EMAIL PROTECTED] ======================================================== DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR ................TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN JOMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG I Menimbang : (a) Bahwa pelacuran, baik yang dilakukan di jalan maupun di tempat pelacuran, rumah pelacuran pada hakekatnya melanggar tata susila atau kesopanan dan agama (b) Bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang membahayakan kesehatan berupa berkembangnya penyakit menular seksual, dan penyakit mental spiritual. (c) Bahwa Kabupaten Jombang adalah daerah agamis, sehingga memerlukan kondisi lingkungan yang bersih dari pelacuran, maka dipandang perlu untuk melarangnya dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Mengingat: 1.. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 3.. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 5.. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 6.. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3258 Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG Dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN JOMBANG BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupatun Jombang 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah 3. Bupati adalah Bupati Jombang 4. Dewan Perwakilan Rakydt Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah I.embaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. Pelacur adalah seseorang dengan jenis kelamin apapun yang menyediakan diri kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul untuk tujuan komersial. 7. Persetubuhan adalah perbuatan sepasang orang atau lebih, sejenis atau berlainan jenis kelamin yang menggunakan alat kelamin. 8. Perbuatan cabul adalah perbuatan sepasang orang yang sejenis dan/atau berbeda jenis kelamin yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan yang menyimpang dari kesusilaan, kesopanan dan agama. 9. Pelacuran adalah setiap persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur 10. Mucikari (bordeel) adalah seseorang yang menyediakan, menampung dan/atau menawarkan kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dan pelacuran, secara terang-terangan atau tersembunyi 11. Seseorang adalah pihak orang perseorangan, sekelompok orang dan atau badan hukum, BAB II LARANGAN PASAL 2 1.. Seseorang dilarang rnelakukan praktek pelacuran di Daerah 2.. Seseorang dilarang memikat orang dengan sikap, perkataan dan atau isyarat yang diduga kuat mengarah pada praktek pelacuran. 3.. Seseorang dilarang menawarkan, menyediakan tempat dan menampung; seseorang untuk dijadikan pelacur dan/atau membiarkan terjadinya pelacuren. 4.. Seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan cabul dan atau pelacuran, untuk memuaskan hawa nafsu perkelaminannya yang menyimpang dan norma susila dan norma agama 5.. Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal ini berlaku untuk : (a) Seluruh daerah kabupaten Jombang (b) Seluruh warga masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Jombang (c) Seluruh masyarakat Daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Jombang BAB III KETENTUAN PIDANA PASAL 3 1.. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5,000.000 (Lima Juta Rupiah). 2.. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) diancam pidana kurungan tinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) 3.. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3) diancam pidana kurungan setinggi-tinginya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000 (Lima Delas Juta Rupiah) BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN PASAL 4 (1) Selain penyidik POLRl, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Mencari, menerima laporan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelacuran b. Melakukan tindakan pertama pada saat di termpat kejadian; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka; h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara i. Mengadakan penghentian penyidikan; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, menyampaikari hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB V PEMBINAAN PASAL 5 Pelacur yang sedang dan atau telah menjalani masa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Pernerintah Daerab, berkewajiban melakukan pembinaan mental spiritual dan/atau kesusilaan dan ketrampilan serta mendorong terhadap perluasan lapangan kerja, yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Jombang. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peratiran Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan yang pernah berlaku sebelumnya termasuk Peraturan Daerah tanggal 4 1953 untuk Menutupp Rumah Pelacuran dan Peraturan Daerah tanggal 4 ]uli 1953 untuk Mencegah Pelacuran di Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP PASAL 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Ditetapkan Di Jombang Pada Tanggal,..... 2006 BUPATI JOMBANG Ttd Drs. H. SUYANTO Diundangkan Di : Jombang Tanggal ....2006 Sekretaris Daerah Ttd (Drs, Wijono Suparno,M.Si.) Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor :........... [Non-text portions of this message have been removed] ______________________________________________________________________ http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
