Berikut ini adalah tulisan Imam Prihadiyoko, wartawan "politik islam"
Kompas, 27/2/2007
Ada pertanyaan menantang apakah kiai kampung yang telah menjadi "kosakata"
baru dalam jagat politik nasional itu akan benar-benar kembali ke kampung
atau justru meninggalkan kampung? Kalau mau silahkan menjawab. Silahkan
berspekulasi juga tentang "perang dingin" di dunia pesantren, apa
penyebabnya, sampai kapan? Atau justru media massa lah yang tahu itu; kapan
perang dingin itu dimuat dalam rubrik politik dan hukum sebagai berita
syuuur yang bikin koran laris dan banyak iklan? Siapa aktor perang dingin?
Kalau ada fungsinya, perang itu untuk apa?

Akan hal para peneliti seperti seperti Martin van Bruinessen, Sartono
Kartodirejo, Umaruddin Masdar, Clifford Geertz, dan John L Esposito PADA
MASA DAHULU KALA TELAH memberikan beberapa kesimpulan mengenai kedekatan
hubungan kiai dan masyarakat: Bahwa kiai punya kekuatan menggerakkan massa
untuk melawan penjajahan; bahwa kiai adalah makelar budaya; bahwa kemudian
ada jarak antara kiai dan realitas masyarakat yang perlu dijembatani oleh
Gus Dur, BUKANKAH sekarang sudah banyak perkembangan baru yang dapat
difikirkan? Lalu apa?

Semoga kau mengeti maksudku,

*>>>>>>>>>>>>>>>*
*Kembalikan Kiai pada "Kampungnya" *


Tadarusan dan pengajian di lingkungan pondok pesantren memang bukan hal yang
aneh. Tetapi, jika kegiatan itu diikuti ulama atau dalam bahasa kaum
nahdliyin disebut kiai, yang biasanya memimpin majelis pengajian, tentu
sangat luar biasa.



Sekitar lima ribu kiai dari berbagai daerah di Indonesia, dua pekan lalu
berkumpul di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Munawaroh, Jalan Warung Sila,
Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ponpes itu diasuh KH Abdurrahman Wahid
yang akrab dipanggil Gus Dur.



Ngaji bersama Gus Dur, inilah tema yang diusung dan terpampang pada spanduk
yang dipasang sepanjang jalan menuju Ponpes Al-Munawaroh. Pertemuan kiai
yang menyebut diri sebagai Majelis Silaturrahim Ulama Rakyat (Masura) ini
adalah gerakan baru dari Gus Dur.

Gus Dur membahasakannya sebagai kiai kampung. Kosakata baru yang siap masuk
dalam wacana politik. Sebelumnya, menjelang Pemilu 1999, Gus Dur menggagas
pertemuan Forum Kiai di Desa Langitan, Tuban, Jawa Timur. Forum ini segera
masuk dalam perbincangan politik nasional, tidak saja sebagai wacana, tetapi
menjadi alat legitimasi politik. Paling tidak, legitimasi itu bisa
dimanfaatkan Gus Dur atau kaum nahdliyin.



Pasca-turunnya Gus Dur dari kursi kepresidenan, kiai langitan yang pada
awalnya untuk mendukung gerakan politik Gus Dur saat muncul bersama Amien
Rais sebagai Poros Tengah, mulai menjauh. Bahkan, ada yang berseberangan
dengan Gus Dur. Perang dingin itu mulai terbuka dalam Muktamar II Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) di Semarang tahun 2005.



Pelaksanaan muktamar yang sejak awal kontroversial ini akhirnya meninggalkan
konflik internal PKB. Akibat konflik ini, PKB harus menjalani proses hukum
yang melelahkan. Meski PKB hasil Muktamar II Semarang menang, tetapi tidak
bisa mencegah munculnya sempalan PKB, bernama Partai Kebangkitan Nasional
Ulama (PKNU).



Kemunculan PKNU yang mengklaim mendapat dukungan dari kiai langitan, diikuti
hijrahnya Saifullah Yusuf dari PKB ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
yang juga mengklaim mendapat restu kiai langitan, tentu membuat "sang
pemilik" forum kiai langitan gundah.

Sebagai layaknya alat, tentu akan dipakai jika memang berguna. Sebaliknya,
ketika alat itu tidak cocok lagi, bisa dimodifikasi atau diganti dengan yang
baru. Itulah logika yang mungkin dipakai ketika mengangkat kiai kampung dan
meninggalkan kiai langitan.



Gus Dur, dalam pertemuan kiai kampung, mengaku dia yang membentuk kiai
langitan. Kiai langitan itu sesungguhnya tidak pernah ada dan tak akan besar
kalau tidak dibesarkannya.

"Mereka sekarang lupa dengan misi untuk menjaga umat. Mereka tergiur posisi
politik," papar Gus Dur.



*Sang Kiai *

Kiai, jelas adalah elite dalam struktur masyarakat, terutama di kalangan
nahdliyin. Namun, posisi elite ini tak diakui elite politik nasional,
kecuali kiai dijadikan lembaga dan dibawa dalam jaringan arus politik
nasional. Itulah yang dilakukan Gus Dur saat memunculkan Forum Langitan
menjadi kiai langitan.



Sebagian umat Islam Indonesia, diakui atau tidak, memiliki ketergantungan
yang kuat pada kiai. Sejak lahir, hingga ajalnya tiba, orang yang hidup
dalam komunitas Islam, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), sangat
akrab dengan kiai.



Bahkan, kedekatan itu bisa berubah menjadi ketergantungan. Begitu lahir,
orang tua sang bayi terkadang memintakan doa dan nama pada kiai yang ada di
kampungnya. Setelah itu, beragam ritual keagamaan lain mulai diikuti. Ada
upacara menyambut kehadiran sang bayi atau upacara akikah. Jika sang jabang
bayi perempuan, orangtua akan menyembelih seekor kambing, dan dua kambing
jantan untuk jabang bayi laki-laki.



Begitu bayi mulai berbicara dan berjalan, mereka sudah diajarkan tentang
agama. Bahkan, sebelum usia mereka masuk taman kanak-kanak, masyarakat
Muslim sudah mengajari anak-anaknya tentang shalat, menghafal Juz 'Amma, dan
membaca Al Quran.



Seiring bertambahnya usia, ada yang meneruskannya dengan membaca kitab Al
Barzanji, sampai kitab fikih dan tasawuf. Pada saat memasuki usia akil balik
atau remaja, bagi anak laki-laki akan disunat dengan upacara khitanan.
Ketika mereka menikah pun, membutuhkan kehadiran kiai. Bahkan, saat
meninggal pun masih membutuhkan bimbingan kiai untuk mengafankan dan
menshalatkan. Urusan belum selesai, karena masih ada ritual upacara
selamatan mulai dari hari kematian hingga 1.000 hari setelah wafat.



Namun secara politis, peran kiai sudah berakar lama. Sejarawan Sartono
Kartodirdjo dalam buku Protest Movements in Rural Java (1973) menilai, kiai
punya peran efektif dalam menanamkan sikap bermusuhan dan agresif terhadap
orang asing dan juga pribumi yang menjadi aristokrat kolonial.



Martin van Bruinessen mencatat peran kiai dalam gerakan melawan penjajahan
diperlihatkan Syaikh Abdussamad dan Syaikh Yusuf Makassar. Syaikh Abdussamad
selalu mendorong Sultan Mataram (Hamengku Buwono I) dan Susuhunan Prabu Jaka
(putra Amangkurat IV) agar berjihad melawan Belanda, sebagaimana yang
dilakukan Sultan Mataram sebelumnya. Syaikh Yusuf Makassar sudah menjadi
penasihat Sultan Ageng Tirtayasa ketika melawan Belanda.



Umarudin Masdar dalam bukunya, Gus Dur Pencinta Ulama Sepanjang Zaman
(2005), menilai pandangan antropolog Clifford Geertz yang mengatakan kiai
hanya berperan sebagai makelar, sudah punya banyak pengikutnya, terutama
pada masa Orde Baru, kiai bahkan dianggap sebagai penghambat pembangunan.



Gus Dur, menurut Umarudin, melakukan pembelaan posisi kiai dengan
memunculkan istilah kiai eksentrik pada awal 1970-an. Karena peran kiai yang
tidak hanya tunggal pada persoalan keagamaan, tetapi juga punya kemampuan
berpikir dan menawarkan solusi bagi berbagai persoalan sosial.



Di balik sikap hidup seorang kiai yang statis, tersimpan daya tahan, bahkan
mampu melakukan perubahan dan modernisasi dengan caranya sendiri. Kiai dalam
komunitas masyarakat, terutama kalangan nahdliyin, bukan sekadar dianggap
sebagai elite agama, tetapi juga menjadi bagian masyarakat yang lebih
luas. Kiai
inilah yang mampu membumikan Islam. Orang Islam tidak kehilangan akidahnya,
dan orang Jawa tidak merasa kehilangan identitasnya.



Oleh karena pandangan Gus Dur inilah, John L Esposito dan John O Voll (2002)
menyatakan, Gus Dur merupakan jembatan antara keulamaan tradisional dan
pemikiran modern.



Senada dengan pandangan Gus Dur ini, Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edi
menilai, tanpa peran kerakyatannya yang membumi, kiai akan ditinggalkan.
Jika itu terjadi, peran keagamaan yang diemban kiai juga menjadi tidak
berarti.



Untuk mendekatkan kembali kiai dengan umaranya itulah, PKB memfasilitasi
kiai kampung dalam Masura. Keterlibatan kiai tidak lagi terbatas pada kiai
tertentu saja, tetapi semua kiai yang langsung bersentuhan dengan umat akan
diajak untuk mencari solusi bagi persoalan yang dihadapi.



Seperti apakah kelanjutan dari kiai kampung dalam pentas politik nasional,
apakah tetap menjadi alat atau bisa "pulang kampung" karena memang punya
kemandirian, hanya sejarahlah yang akan menilainya.


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke