http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=286785&kat_id=16
Selasa, 20 Maret 2007
Polisi Tembak Polisi: Apa yang Salah?
Oleh :
Abdul Halim Mahally
Pengajar Ilmu Hukum pada Mako Brimob Kelapa Dua dan Mako Brimob Kedung
Halang, Bogor.
Saat pelbagai musibah melanda Tanah Air, masyarakat disuguhi tragedi
penembakan seorang perwira menengah polisi di Polwiltabes Semarang, Jawa
Tengah. Ironisnya, AKBP Liliek Purwanto, yang tak lain adalah
Wakapolwiltabes Semarang, meregang nyawa di tangan anak buahnya sendiri:
Briptu Hance Jim Kristianto (Republika, 16/3).
Kita tentu masygul jika sesama aparat baku tembak. Belum pupus dari ingatan
bagaimana oknum TNI dan oknum polisi adu senjata di Papua Februari lalu. Di
awal tahun 2007 ini, sedikitnya telah terjadi tiga kali insiden yang
mencoreng wajah kepolisian. Intinya, polisi begitu mudah menyalakkan
senjatanya. Pertama, Iptu Oloan Hutasoait, misalnya, menembak mati sepasang
pengantin baru di tengah keramaian pameran pada 24 Januari 2007. Anggota
Poltabes Medan itu, yang memuntahkan timah panas karena patah hati, akhirnya
bunuh diri.
Kedua, Briptu Rifai menghabisi nyawa istri dan ibu mertuanya pada 8 Maret
2007. Anggota Polres Bangkalan, Madura, ini kemudian menembak dirinya
sendiri sampai tewas. Ketiga, Briptu Hance Jim Kristianto membidik dada
atasannya seusai apel pagi. Peluru yang ditembakkan Briptu Hance membuat
Wakapolwitabes Semarang itu terkapar tak bernyawa. Hance pun bersimbah darah
diberondong satuan gabungan Tim Gegana dan Densus-88 Polda Semarang karena
bersikeras tidak mau menyerah. Sangat disesalkan tentunya jika seorang
polisi tidak mampu mengerem emosinya. Meski Iptu Oloan menembak karena
cintanya bertepuk sebelah tangan, Briptu Rifai mengumbar mesiu bersebab api
cemburu dan Briptu Hance menarik pelatuk pistolnya akibat kecewa dimutasi
oleh atasannya, kesimpulannya tetap sama: polisi seolah berhak menembak
siapapun. Mengacu dan terlepas dari ketiga peristiwa tersebut, ada empat hal
penting yang harus mulai diperhatikan oleh para petinggi Polri.
Langkah pembenahan
Pertama, memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api
(senpi). Apa yang ditegaskan Kapolri Jenderal Sutanto bahwa semua anggota
polisi wajib menjalani tes ulang hak memegang senpi secepatnya
ditindaklanjuti (Liputan 6 SCTV, 14/3). Para personel polisi yang memegang
pelbagai jenis senjata diharuskan melakukan rephysiological test. Sehingga,
para anggota yang gagal tes tidak diberikan hak memegang senjata api guna
menghindari penyalahgunaan pemakaian.
Kedua, komunikasi aktif atasan-bawahan. Pemerintahan era Presiden
Abdurrahman Wahid memang sukses menggagas pemisahan TNI-Polri. Tepat di
tahun 2002, pemerintah Presiden Megawati mengeluarkan keputusan 'perceraian'
TNI-Polri. Penulis sepakat dengan mantan gubernur PTIK, Farook Muhammad
bahwa di era pascaorde baru ini, jajaran komandan di kepolisian seharusnya
tidak lagi terbiasa menganggap bawahannya sebagai prajurit yang hanya bisa
diperintah tanpa diajak berkomunikasi. Sehingga, kasus kekecewaan Briptu
Hance terhadap atasannya di Polwiltabes Semarang tersebut tidak terulang.
Ketiga, jeda hak menggunakan senjata api. Mengingat di Indonesia polisi
kerap ditugaskan di wilayah-wilayah konflik, baik itu di Aceh, Poso, Ambon
dan lain sebagainya, maka kepala Polri perlu membuat keputusan bijaksana.
Keputusan itu adalah 'meliburkan sementara' para anggota polisi yang baru
selesai bertugas dari daerah konflik agar tidak membawa senjata. Hal ini
sangat penting dilakukan demi menghindari penggunaan senjata di luar
kendali. Karena, dapat dimaklumi bahwa tekanan emosi yang baru usai dinas di
wilayah rawan biasanya bervolume tinggi akibat ketegangan dan rasa lelah
selama tugas.
Keempat, melindungi bawahan. Sudah saatnya para pimpinan di kepolisian, baik
di tingkat atas maupun di tingkat bawah bertanggung jawab penuh atas
tindakan yang dilakukan oleh para bawahan. Tentunya tanggung jawab diberikan
selama bawahan memang taat, patuh dan menjalankan tugasnya di lapangan
sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pimpinan tidak boleh
`mengkambinghitamkan' bawahan demi menyelamatkan dirinya sendiri.
Polisi tidak boleh meniru kasus pembantaian Santra Cruz di Dili, Timor Timur
(1992) ataupun Trisakti dan Semanggi (1998) ketika bawahan dan hanya
komandan di lapangan yang dijadikan 'tumbal'. Bawahan layak dipersalahkan di
hadapan hukum jika perintah atasan dan prosedur hukum memang dilanggar.
Sejumlah personel polisi yang penulis didik mengeluhkan situasi dilematis
ini: menahan kokangan senjata dengan resiko sanksi dari atasan atau menembak
dengan resiko dipersalahkan Komnas HAM/LSM sementara komandan tiarap.
Untuk memperbaiki citra polisi yang kadang cenderung kurang disukai
masyarakat, pembenahan internal Polri menjadi sangat mendesak. Selain itu,
kepala Polri, paling tidak, harus menginstruksikan seluruh jajarannya agar
para anggotanya menampilkan keramahtamahan, bukan menyapa masyarakat dengan
raut menakutkan. Polisi bisa meniru kegiatan yang TNI terapkan seperti bakti
sosial.
Anggota Polri yang menjadi Polantas sebaiknya tidak asal main tilang atau
menghentikan para pengendara sepeda motor maupun mobil hanya demi beberapa
lembar uang, bukan atas nama mengatur kelancaran lalu lintas. Justru, razia
yang dilakukan oleh polisi saat ini --dalam hemat penulis-- seyogianya lebih
difokuskan pada operasi penggeledahan senjata api atau senjata tajam
ketimbang STNK dan SIM. Ini, jika kita masih sadar bahwa senjata api ataupun
senjata tajam sudah begitu lumrah menyebar untuk aksi kejahatan.
Bila operasi ini diberlakukan secara rutin, diharapkan penyebaran berbagai
jenis senjata secara illegal bisa diminimalkan. Perlahan-lahan citra polisi
pun akan semakin membaik karena dinilai bisa menjadi pengayom masyarakat
sekaligus penegak hukum dalam arti sesungguhnya. Tetapi, jika para petinggi
Polri tetap enggan berbenah, maka ketidakpuasan masyarakat terhadap
kepolisian seperti sekarang ini akan makin sulit dipulihkan.
BERITA LAIN
Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Jatim `Walk Out`
Tantangan Berat bagi Indonesia untuk Capai Dua Juta Ton Beras
Indonesia tidak Ubah Kebijakan Stok Tamiflu
KPK Nyatakan Banding atas Vonis terhadap Suwarna
Dephub: Tak Ada Maskapai Penerbangan Kategori Satu
KPPU Diminta Tuntaskan Dugaan Kasus Tender di Diknas Sumut
DPRD Sumut Nilai PPL Layak Dibubarkan
Deptan Usulkan Perubahan HPP Beras
Pemadam Kebakaran Berisiko Tinggi Gagal Jantung
Pemerintah Perketat Penunjukan Langsung Proyek PLN
© 2006 Hak Cipta oleh Republika Online
Dilarang menyalin atau mengutip seluruh atau sebagian isi berita tanpa ijin
tertulis dari Republika
| Kirim Artikel Koran | Kontak Webmaster |
_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan
KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus
meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
