Secara substansi, saya mendukung gagasan Khilafah Islamiyah. Khilafah
Islamiyah, dalam pengertian sebuah pemerintahan yang menyatukan seluruh umat
Islam di seluruh dunia untuk melawan kapitalisme, liberalisme,
neo-kolonialisme, dan sebagainya, jelas merupakan sebuah solusi alternatif.
Begitulah pula yang dikehendaki komunisme melalui gagasan Internasionalisme:
"Persatuan Kaum Buruh se-Dunia" dalam sebuah partai komunis internasional untuk
melawan kekuatan eksploitatif kapitalisme.
Hanya saja, Khilafah Islamiyah berbeda jauh dengan gagasan Internasionalisme
Komunisme. Khilafah Islamiyah, ya hanya sekedar gagasan. Ia tidak memiliki
bagunan konsep yang jelas-tegas, metode perjuangan, analisa sosial, sistem
pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial-budaya, dan
sebagainya. Menolak demokrasi, tapi dalam banyak kesempatan justru mendukung
demokrasi sendiri. Mengkampanyekan Khilafah Islamiyah (baca: kepemimpinan
tunggal), tapi tak punya tawaran tentang bagaimana kekhalifahan dan khalifah
itu dibentuk. Menolak sistem ekonomi yang liberal-kapitalistik, tapi tidak
dipersiapkan konsep ekonomi tandingannya. Sistem eknomi syariah kah? Rasanya
tak ada bedanya dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem pemerintahan
presidensil dan parlementer ala demokrasi yang ada saat ini tak pernah ada
tawaran jelas dari kelompok-kelompok yang mengusung wacana Khilafah Islamiyah.
Seolah-olah mereka juga setuju dengan sistem tersebut.
Berbeda dengan Internasionalisme Komunisme. Ia, dalam banyak hal, memiliki
gagasan, konsep, metode dan perangkat-perangkat yang jelas untuk mewujudkannya.
Bahwa persatuan kaum buruh se-dunia dalam sebuah partai tunggal yang mendunia
pula adalah sebuah keharusan untuk mewujudkan sebuah masyarakat sosialistik
tanpa kelas-kelas sosial yang sejahtera, tanpa eksploitasi. Bagaimana
mewujudkannya pun sudah jelas (walaupun dalam beberapa hal masih pro-kontra),
yakni melalui revolusi, revolusi yang menumbangkan kekuasaan sebelumnya;
kapitalisme. Revolusi merebut aset-aset produksi dan kemudian dikuasai serta
dikelola bersama-sama/kolektif. Kepemimpinan dalam dalam konsep
Internasionalisme Komunisme pun terang benderang, yakni pembentukan kekuasaan
diktator proletariat (sementara) yang dikendalikan oleh sebuah partai tunggal.
Sistem ekonominya, tiada lain kecuali (melalui) nasionalisasi aset-aset
produksi oleh negara. Sistem produksi, distribusi dan konsumsi dilakukan secara
bersama-sama. Tidak ada perorangan yang memiliki hak atas alat-alat produksi.
Semua berada di tangan negara yang dikelola oleh masyarakat secara kolektif.
Begitulah letak perbedaannya.
Muhammad Rizqi Ramadlan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Sebenarnya masalah khilafah islamiyah gampang,
tinggal berdayain aja OIC ato OKI, jangan malu2 niru
Uni Eropa. Jadi indonesia bisa tetep presidensial
(kenyataannya sih parlementer he2) dan ikut uud 45
walo dah amandemen. OKI dikuatin ekonominya ato
tambah sayap militer. Pemimpin OKI diberi mandat
boleh ikut mengkordinasikan keadaan negara
anggotanya (bukan hanya masalah agama saja yg
diurusin). Tapi kayanya tetep aja g ada yg mau.
Gembong khilafah islamiyah (bc wahabi) aja g mau
nurunin sistem kerajaan di saudi, padahal kerajaan
itu G ISLAMI kali? He2
--- In [email protected], "Mukhlisin"
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Satu poin plus buat Din S. Dia hadir untuk
"menolak" secara halus ditengah masa HTI... dia ga
perlu repot2 nundang orang HTI untuk berceramah tapi
dibuatkan acaranya oleh Ismail Yusanto.....
> Dan kita semakin tau siapa HTI (Ismail Yusanto)...
ternyata ujung2nya Politik juga :)
> Katanya menolak demokrasi tapi kok mau ikut pemilu
dengan membuat parpol HTI...ini orang pinter apa
cerdas atau pikun susah mbedainya...:)
>
> Salam,
> Mukhlisin
> Din: Tak Perlu Khawatirkan Wacana Khilafah
>
> KHILAFAH INTERNASIONAL: Ribuan warga Hizbut
Tahrir Indonesia mengikuti jalannya acara Khilafah
Internasional 2007 di Stadion Utama Gelora Bung
Karno, Jakarta, Minggu (12/8). Selain diramaikan
ribuan kontingen dari dalam negeri, Kilafah
Internasional 2007 ini juga diramaikan kontingen
dari sejumlah negara Islam.(30)
>
> JAKARTA- Ide untuk mewujudkan khilafah harus tetap
dalam kerangka negara bangsa, yakni Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Hal
itu dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din
Syamsuddin, dalam sambutannya pada Konferensi
Internasional Khilafah di Stadion Utama, Senayan,
Minggu (12/8).
>
> Menurut Din, khilafah adalah ajaran Islam yang
baik dan disebutkan dalam Al-quran, bahkan dalam
nada bahwa setiap manusia adalah khalifah Allah di
muka bumi. Oleh karena itu konsep khilafah tidak
mungkin kita tolak. Namun, kata dia, jika khilafah
ditarik kepada kelembagaan politik keagamaan maka
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan
cendekiawan muslim dari dulu hingga kini.
>
> Soal khilafah historis yang pernah ada dalam
sejarah Islam, misalnya, Ibnu Khaldun mengkritiknya
sebagai bukan lembaga kepemimpinan politik yang
bersifat keislaman, karena sesungguhnya khilafah
waktu itu adalah kerajaan.
>
> Menurut Din, gagasan untuk menegakkan khilafah
sekarang ini mempunyai makna esensial perlunya
persatuan umat Islam. Oleh karena itu penegakan
khilafah harus tetap dalam kerangka NKRI. ''Khilafah
seperti itu menolak separatisme pada satu sisi dan
universalisme pada sisi lain,'' katanya.
>
> Sebagai manifestasi persatuan umat Islam khilafah
tidak boleh mengurangi inklusifisme dan pluralisme
bangsa. Kepada semua pihak diimbau untuk tidak perlu
khawatir dengan wacana khilafah sebagai bagian dari
proses demokrasi dan pluralisme. ''Justru sikap
menolak dan mengecam wacana yang hidup di kalangan
bangsa bisa bersfat antidemokrasi dan pluralisme.''
>
> Soal kehadirannya pada acara tersebut, Din
mengatakan, kita harus bersikap adil pada saudara
sendiri. ''Saya sering hadir pada acara Buddha dan
Konghocu, masak diundang saudara sendiri tidak,
''jawabnya.
>
> Akui Pluralitas
>
> Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),
Muhammad Ismail Yusanto, menolak sistem demokrasi
yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, tapi
tetap mengakui adanya pluralitas di dalam
masyarakat.
>
> ''Kami menolak demokrasi yang menempatkan
kedaulatan di tangan rakyat, karena kedaulatan itu
seharusnya berada di tangan Allah,'' katanya kepada
wartawan dalam Konferensi Kekhilafahan Internasional
di Jakarta, Minggu.
>
> Namun, kata dia, pihaknya juga tidak serta-merta
menolak pemilihan umum (pemilu) dan sistem
perwakilan yang terdapat di berbagai negara,
termasuk Indonesia. Bahkan, ujar Ismail, gerakan
Hizbut Tahrir di berbagai negara juga pernah
memiliki pengalaman mengikuti pemilu seperti yang
terjadi di Lebanon dan Jordania.
>
> Ia menuturkan ketika Indonesia menyelenggarakan
pemilu tingkat nasional pada 2004, pernyataan resmi
yang dikeluarkan HTI adalah agar rakyat memilih yang
terbaik karena setiap pilihan pasti akan
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. (bn,di-48)
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been
removed]
>
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo!
Answers
[Non-text portions of this message have been removed]
