http://www.suaramerdeka.com/ NU Haramkan PLTN Muria Ulama Ingin Hindari Kerusakan JEPARA- Para ulama NU di Jateng yang mengikuti mubahatsah (pembahasan) di gedung PCNU Jepara, Sabtu (1/9) dan Minggu (2/9) mengharamkan pembangunan PLTN Muria. Keputusan hukum fikih Islam itu diungkapkan dalam konferensi pers, Minggu (2/9). Kendati sudah ada keputusan, secara organisasi NU belum menentukan sikap.
Pembahasan para ulama khusus tentang PLTN itu diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jateng bekerja sama dengan LBM PCNU Jepara. Ratusan kiai dari perwakilan daerah di Jateng hadir, dan pada masa awal pembahasan di luar gedung terjadi aksi demonstrasi ribuan warga Desa Balong Kecamatan Kembang yang menolak PLTN Muria. ''Keputusan ini hanya berlaku untuk rencana proyek PLTN Muria dalam konteks lokal Jepara dan sekitarnya. Keputusan para ulama ini juga mengasumsikan masih ada sumber energi listrik lain yang masih bisa dieksplorasi,'' kata Sekretaris Tim Perumus Hasil Mubahastah, KH Ahmad Roziqin, bersama Ketua Tim KH Kholilurrohman dan Ketua Tanfidz PCNU Jepara, KH Nuruddin Amin. Ada tiga persoalan utama yang diangkat. Pertama, apakah PLTN dari sisi hukum fikih membawa kebaikan atau kerusakan. Jika membawa kebaikan bagaimana dijalankan dan jika membawa kerusakan siapa yang berkewajiban menghentikan. Persoalan terakhir adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan warga dari seluruh dampak PLTN Muria. Dasar pengharaman itu adalah dari sisi keuntungannya diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan listrik nasional 2-4%. Sedangkan perkiraan keburukannya adalah kepastian adanya limbah radioaktif yang diragukan kemampuan penangannya. Dalam mempertimbangkan ini, acuan para ulama itu adalah mengindari kerusakan lebih didahulukan ketimbang menegakkan kebaikan. Pemerintah, dalam rumusan itu, diharuskan menjamin ketenteraman warga dengan membangun infrastruktur dan suprastruktur yang membawa kebaikan sesuai dengan derajat kepentingan warga. Masih sebatas rencana, PLTN Muria dinyatakan telah menimbulkan keresahan warga karena kompleksitas persoalan lingkungan, politik, dan ekonomi. Karena itu pemerintah diharuskan menghentikan rencana PLTN Muria. Jumpa pers itu juga diserbu puluhan warga Desa Balong. Mereka dari Koalisi Rakyat Tolak PLTN (Kraton) yang menyatakan tidak puas dengan belum bersikapnya NU secara organisasi. Datang juga George Junus Aditjondro, dosen tamu Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. ''Kami tetap akan melakukan gerakan perjuangan penolakan, sampai ada kepastian PLTN Muria tak dibangun,'' kata Setyawan Sumedi, penanggung jawab Kraton, didampingi aktivis Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (Forsmad). Zakaria Anshori, ketua Garda Muria Jepara, menyesalkan NU yang belum menentukan sikap secara organisasi. ''Kalau sudah ada keputusan lewat LBM, kenapa NU tidak bersikap. Ini sangat saya sesalkan, apalagi ribuan warga Balong sudah berjalan jauh menantikan sikap NU. Ahmad Rifai, fungsionaris DPC PPP mengatakan, tidak ada alasan bagi NU untuk menunda atau tidak bersikap soal PLTN. ''Selayaknya NU memberikan kejelasan sikap. Semua dasar sudah ada, bahkan ulama sudah memutuskan. Mau berdiri di mana NU,'' katanya. (H15,J4-41) [Non-text portions of this message have been removed]
