http://www.kompas.com/
Keagamaan
Tantangan Umat yang Semakin Kompleks
M Zaid Wahyudi dan Imam Prihadiyoko
Sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia, umat Islam masih menghadapi
berbagai masalah pelik dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun, tarikan politik
terhadap umat justru lebih kuat daripada usaha untuk segera menyejahterakan
mereka.
Diakui atau tidak, sebagian besar penghuni kolong jembatan tol, permukiman
kumuh, dan desa-desa tertinggal adalah umat Islam.
Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan berimbas pada kemunduran moral dan
kualitas hidup mereka. Globalisasi yang menawarkan modernisasi sulit diikuti
umat dan sering menempatkan mereka hanya sebagai penonton.
Gaya hidup konsumtif yang dibawa ideologi kapitalis dengan menumpang
globalisasi juga menyergap umat. Kurangnya kemampuan untuk menyaring ide
negatif dan buruknya teladan dari para elite membuat mereka makin terjebak
dalam ketidakberdayaan.
Kesenjangan antara kaum mapan yang berlimpah sumber daya dan kaum papa yang
turun temurun terjerat kemiskinan semakin lebar.
Dalam pemikiran keagamaan pun, berbagai aliran masuk bebas ke Indonesia tanpa
adaptasi dengan nilai lokal, mulai dari aliran paling kanan hingga paling kiri.
Semua berebut pengaruh untuk tampil sebagai pemikiran terbenar, semua mengklaim
paling sesuai dengan ajaran Tuhan dan paling mungkin diterapkan.
Hal itu menambah kebingungan umat yang hampir tak pernah dipersiapkan untuk
menghadapi keragaman pemikiran.
Di sisi lain, para elite politik dan kelompok agamawan terus mendesakkan
pentingnya keluhuran susila. Moral dianggap menjadi kunci menuju kesejahteraan.
Karena itu, moral umat harus diatur sedemikian rupa tanpa peduli moral diri
sendiri.
Organisasi massa Islam yang semula didirikan untuk menyejahterakan umatnya juga
mulai bergeser orientasinya. Mereka lebih suka membawa umat ke dalam masalah
politik dan terjebak dalam rutinitas organisasi.
Sistem ekonomi ribawi
Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengampanyekan konsep
Khilafah Islamiyah, seluruh keterpurukan umat terjadi akibat tak
dilaksanakannya syariat Islam secara penuh. Sistem dalam Islam hanya diambil
sebagian sesuai keinginan mereka yang mengamalkannya.
Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto seusai diskusi Forum Kajian Sosial
Kemasyarakatan "Konferensi Khilafah Internasional 2007 dan Upaya Penegakan
Khalifah" di Jakarta, pekan lalu, mengatakan, kemiskinan, kebodohan, dan
keterbelakangan yang dialami umat Islam saat ini akibat sekulerisasi yang
terjadi dalam hampir seluruh kehidupan umat.
"Jika Indonesia ingin baik pada masa mendatang, tidak ada cara lain selain
dengan khilafah. Selamatkan Indonesia dengan syariah," ujarnya.
Khilafah Islamiyah adalah sistem politik tunggal yang menyatukan umat Islam di
seluruh dunia-jumlahnya mencapai 1,4 miliar-yang perlu diatur dalam sebuah
pemerintahan tunggal tanpa ada sekat negara.
Kemiskinan yang mendera umat, lanjut Ismail, terjadi akibat sistem ekonomi
ribawi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukanlah pertumbuhan riil. Uang yang
ada lebih banyak menumpuk di bank sentral daripada digunakan untuk menggerakkan
dunia usaha.
Kapitalisme global, lanjutnya, harus dilawan dengan persatuan umat. Terpecahnya
umat Islam dalam batas negara membuat mereka tak berdaya menghadapi segala
konflik internal dan eksternal. Karena itu, umat harus disatukan di bawah
penerapan hukum agama secara mutlak.
Lemahnya internalisasi
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Ma'arif menilai, kemiskinan yang dialami
umat terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai Islam yang sebenarnya oleh
penganutnya sendiri. Umat lebih peka terhadap persoalan susila daripada masalah
sosial. Rendahnya kepedulian terhadap sesama membuat kemiskinan yang dialami
umat Islam Indonesia sulit diatasi.
Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Islam dan Negara Universitas Paramadina
Yudi Latif menilai, kemiskinan yang terjadi dapat memunculkan individu yang
radikal. Bagi kelompok menengah atas dan terdidik, terhambatnya proses
mobilisasi vertikal akibat mandeknya ekonomi dapat menyuburkan fundamentalisme
dan perlawanan ideologis terhadap sistem yang berlaku.
Sedangkan bagi kelompok masyarakat berpendidikan rendah, radikalisme akan
muncul dalam bentuk fantasi hadirnya "Sang Ratu Adil". Figur ini dapat muncul
dari elite bangsa yang dianggap mampu memberi solusi.
Tetapi, saat elite yang dapat menjadi panutan masyarakat tak muncul, masyarakat
mengidealisasikannya dengan syariat. Penerapan syariat dianggap sebagai solusi
pembebasan diri dari ketersisihan. Kondisi ini sering dimanfaatkan elite
tertentu dengan menggeneralisasi pandangan masyarakat terhadap syariat demi
kepentingan pribadi.
Kondisi ini, lanjut Yudi, kurang mampu disikapi oleh organisasi massa Islam.
Selama 1,5 abad terakhir, ormas Islam di Indonesia lebih intensif untuk
memperluas gerakan sosial politik dan dakwah mereka. Infrastruktur ilmu
pengetahuan tak berkembang. Akibatnya, umat Islam kurang memahami substansi
pemikiran Islam yang ada. "Setiap muncul tantangan baru dalam interpretasi
agama, muncul reaksi yang berlebihan," kata Yudi.
Terlambat
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, Azyumardi Azra dalam Konferensi Nasional "Islam, Good Governance, dan
Pengentasan Kemiskinan" di Jakarta, 27 Agustus lalu, menilai, organisasi massa
Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terlambat
dalam menyikapi kemiskinan umatnya.
NU dan Muhammadiyah justru terperangkap dalam struktur pengelolaan organisasi
besar. Akibatnya, mereka lambat untuk merespons permasalahan aktual yang
dihadapi anggotanya.
"Ormas Islam cenderung mengalami stagnasi, khususnya dalam program advokasi
untuk pemberdayaan sosial," kata Azyumardi.
Karena itu, ormas Islam perlu memiliki visi sosial baru agar mampu menjawab
kebutuhan umat. Dakwah yang disampaikan harus lebih komprehensif dan inklusif,
alias dakwah yang mencerahkan.
Menurut Yudi, kemiskinan dan ketertindasan merupakan produk murni dari
kapitalisme. Kemiskinan bukanlah produk kebencian dari agama lain. Kemiskinan
tidak mengenal agama, ras, maupun bangsa.
Karena itu, kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan kebencian terhadap
kelompok agama lain. Justru kerja sama antarkelompok agama harus dilakukan
untuk menggalang semangat menghadapi globalisasi budaya massa.
"Saat negara dan pasar tak bisa diandalkan untuk menjadi penyangga masyarakat,
maka komunitas agama yang seharusnya mengambil peran," ujar Yudi.
Terobosan harus segera dilakukan untuk segera menyelamatkan umat dari
bayang-bayang formalisasi dan politisasi agama yang dianggap mampu
menyelesaikan seluruh masalah umat.
Agama hanya memberikan panduan dan arah dalam membangun masyarakat. Namun,
masyarakat sendirilah yang harus mengambil inisiatif strategis untuk memuliakan
dirinya sendiri berdasarkan panduan tersebut.
Azyumardi menilai, politisasi agama hanya akan membuat umat lupa akan masalah
riil yang harus dihadapi. Masalah aktual umat tidak dapat diselesaikan dengan
gagasan ilusif.
"Seolah-olah dengan syariat semua masalah sosial akan selesai, padahal tak
sesederhana itu," katanya.
Politisasi agama juga hanya akan mereduksi nilai-nilai agama itu sendiri.
Sebab, agama dan politik sering kali menjadi hal yang bertentangan. Agama yang
mengutamakan moral dan toleransi harus berhadapan dengan politik yang memandang
segala sesuatu sebagai teman dan lawan.
"Agama seharusnya kembali berperan seperti saat diwahyukan, sebagai titik temu
moral bersama," kata Yudi.
Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi berpendapat, agama harus mampu
menjawab persoalan bangsa. Jika kehadiran agama hanya menimbulkan perselisihan
dan konflik, agama hanya akan menjadi masalah yang mengganggu negara.
Formalisasi atau politisasi agama hanya akan menimbulkan perpecahan bangsa.
Dalam ruang publik bersama, nilai-nilai universal agamalah yang harus tampil,
yaitu cinta keadilan, penebar kasih sayang, antikekerasan, membawa kedamaian,
dan peduli kesejahteraan umatnya.
[Non-text portions of this message have been removed]
