Mengurai Ketamakan Negara Maju
Iqbal Fadli - detik.com
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/22/time/090026/idnews/898146/idkanal/10

 Jakarta - Geram. Perasaan itu terus membuncah di hati Menkes Siti Fadilah
  Supari saat berhadapan dengan ketamakan negara-negara maju dalam
penanganan
  virus flu burung. Motif ekonomi telah membunuh hati nurani dan
kemanusiaan.

  Dalam bukunya "Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu
Burung",
  Siti menguraikan secara detil bagaimana perlakuan negara-negara maju
terhadap
  negara yang terinfeksi flu burung dengan mengambil keuntungan dari
penelitian
  terhadap sampel virus H5N1.

  Sejak pertama kali merebak di Vietnam tahun 2004, berlanjut ke Thailand,
Cina,
  hingga akhirnya mewabah di Indonesia pada tahun 2005, virus flu burung
telah
  menjadi kekhawatiran global. Tingkat kematian yang tinggi dan penularan
dari
  manusia ke manusia menjadi ketakutan warga dunia terutama negara-negara
maju.

  Para ilmuwan pun kemudian berlomba-lomba menemukan penangkal virus
tersebut.
  Saat itu dan hingga kini, Tamiflu atau nama generiknya oseltamivir menjadi

  satu-satunya obat yang diakui bisa mencegah perkembangan virus dari
manusia
  yang terinfeksi virus flu burung.

  "Pemerintah Indonesia harus mempunyai stok obat Tamiflu dalam jumlah
tertentu
  sesuai anjuran WHO. Namun ketika pemerintah sudah menyiapkan dana dengan
susah
  payah, ternyata kita tidak mendapatkan obat tersebut," tulis Siti di
halaman 3
  dalam bukunya.

  Langkanya obat tersebut, ungkap Siti, karena obat yang telah tersedia
sudah
  habis dipesan oleh negara kaya sebagai stockpiling atau persediaan.
"Anehnya,
  negara-negara yang memborong obat tersebut tidak mempunyai satupun kasus
flu
  burung di negara mereka," keluh Siti.

  Akhirnya, pemerintah Indonesia saat itu harus mencari jalan lain dengan
  memesan ke India untuk mendapatkan obat oseltamivir. India merupakan salah

  satu negara yang mendapat lisensi dari produsen Roche untuk memproduksi
obat
  tersebut. "Masih lumayan ada sedikit sumbangan dari Thailand dan Australia

  yang memiliki sedikit persediaan,"
  tutur Siti.

  Kejadian diborongnya obat Tamiflu oleh negara-negara maju yang tidak
memiliki
  kasus flu burung telah membuat hati Siti sangat kecewa. "Sungguh sangat
  menggoreskan luka mendalam pada hati saya. Alangkah tidak adilnya.
Terbersit
  di benak saya, andaikan nanti ditemukan vaksin flu burung pada manusia,
pasti
  negara kaya yang memiliki uang
  banyak yang akan menjadi prioritas utama meskipun bahan vaksinnya
diperoleh
  dari negara penderita flu burung," curhat Siti di halaman 4.

  WHO yang Tidak Adil

  Dalam sistem kerja WHO, semenjak 50 tahun lalu, 110 negara di dunia yang
  mempunyai kasus influenza biasa (seasonal flu) diwajibkan mengirimkan
spesimen
  virus secara sukarela dengan dalih Global Influenza Surveilance Network
(GISN).

  Virus yang diterima GISN yang berupa wild virus dinyatakan sebagai milik
GISN
  dan kemudian diproses untuk risk assesment oleh para pakar. Disamping itu,

  sampel virus juga diproses menjadi seed virus. Dari seed virus inilah
dapat
  dibuat suatu vaksin.

  Vaksin itulah yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia secara
  komersial, termasuk negara pengirim virus yang harus membeli vaksin
tersebut
  dengan harga yang hanya ditentukan oleh produsen Industri di negara kaya.

  "Dalam benak saya terbayang seorang warga Vietnam yang mati karena flu
burung.
  Sampel virusnya kemudian dikirim ke lab WHO dikembangkan untuk menjadi
vaksin.
  Dan vaksin itu dijual ke seluruh dunia termasuk kepada orang Vietnam tadi.

  Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi kompensasi untuk si pengirim virus,"
kata
  Siti.

  "Mengapa begini? Jiwa kedaulatan saya terusik. Inikah yang disebut
  neo-kolonialisme yang diramalkan Bung Karno 50 tahun yang lalu?
  Ketidakberdayaan suatu bangsa menjadi sumber keuntungan bangsa lain?"
kecam
  Siti.

  Siti mencium ketidakberesan antara GISN, WHO, dan dan produsen vaksin.
  "Siapakah yang memperdagangkan virus seasonal flu?" tanya Siti.

  Hampir sepanjang 40 halaman lebih, Siti menceritakan ketidakadilan WHO
yang
  ditentang Indonesia. Sebagai lembaga PBB, WHO seharusnya netral, tidak
menjadi
  kaki tangan para produsen vaksin yang bisa mendapatkan sampel virus yang
  dikirim secara sukarela melalui GISN.

  "Buku ini berusaha memaparkan temuan dan perjuangan seorang perempuan
  Indonesia melawan ketidakadilan yang muncul dari kapitalisme global dan
  berakibat buruk bagi dunia kesehatan di negerinya. Kami yang selama ini
  bersama semua manusia merindukan dan mengupayakan perdamaian, menghargai
  perjuangan ini. Perdamaian sejati terwujud
  bila ada keadilan..." komentar Uskup Agung Jakarta Kardinal Julius
  Darmaatmadja di halaman belakang buku.

  ( bal / nrl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke