Stetemen "PBNU" ini bener-bener bikin puyeng!
yang saya khawatirkan, statemen ini tidak melalui mekanisme organisasi dan
teologi. sebaliknya, saya membayangkan statemen ini dipikirkan Pak Hasyim di
tengah kemacetan dari depok menuju kramat. ya, maksimal via sms.
wah!
salam, hamzah
PBNU: Pemerintah Sebaiknya Nyatakan Ahmadiyah Bukan Islam
Rabu, 7 Mei 2008 17:14
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta
pemerintah agar menetapkan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Karena itu pula,
katanya, Ahmadiyah sebaiknya tidak mendakwahkan ajarannya kepada umat Islam.
"Pemerintah hendaknya menyatakan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam dan tidak
boleh meng-Ahmadiyah-kan orang Islam atas dasar kebebasan," ujar Pengasuh
Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa timur, itu, di Jakarta, Rabu (7/50).
Namun demikian, Hasyim menegaskan bahwa pengikut Ahmadiyah tetap harus
dilindungi sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah juga harus mencegah
setiap upaya yang mencoba melakukan kekerasan pada pengikut aliran yang
mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad itu.
Presiden World Conference on Religions for Peace itu mengaku tak sependapat
dengan sikap sebagian kalangan yang menghubungkan kasus Ahmadiyah dengan
kebebasan beragama. Sebab, katanya, aliran yang difatwa sesat oleh Majelis
Ulama Indonesia itu bukan merupakan agama tersendiri.
"Yang ada adalah mereka merasa (mengaku) Muslim tapi sudah belok dari
ke-Islam-annya. Maka, umat Islam wajib menolaknya," jelas Hasyim yang juga
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars.
Hal yang harus dilakukan NU dan para ulama, lanjut Hasyim, adalah memberikan
penyadaran kepada para pengikut Ahmadiyah. Tujuannya agar mereka kembali pada
ajaran Islam yang benar.
Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyatakan bahwa
pemerintah tak memiliki target kapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri
untuk Ahmadiyah diterbitkan. Menurutnya, pemerintah tidak ingin berpolemik di
tengah masyarakat, sehingga butuh masukan dan kajian lebih rinci dan dalam.
Pemerintah akan menampung lebih dulu aspirasi yang berkembang saat ini.
Masyarakat luas akan diberi keleluasaan memberikan kontribusi dan masukan yang
positif. "Prinsipnya seperti itu. Tapi, kita akan komunikasikan lebih dulu.
Memang waktunya akan lebih lama sedikit, tapi itu lebih baik," tegasnya.
Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan tetep melakukan
kegiatan-kegiatan pembinaan, mencegah kegiatan-kegiatan yang anarki dan melawan
hukum. (okz/rif)
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
[Non-text portions of this message have been removed]
