(Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm)
Pemerintahan SBY-JK gagal total
Gerakan besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai golongan di seluruh
negeri untuk menentang kenaikan harga BBM kal ini menunjukkan dengan jelas
satu hal : bahwa pemerintahan SBY-JK sudah - secara amat parah pula --
kehilangan kepercayaan dari banyak sekali orang !!! Kalau ditarik panjang,
maka nyatalah juga bahwa perlawanan terhadap rencana kenaikan harga BBM ini
pada hakekatnya adalah perlawanan terhadap politik pemerintahan SBY-JK
sebagai keseluruhan. Sebab, masalah harga BBM ada kaitannya yang erat sekali
dengan masalah-masalah besar lainnya, dan terutama dengan kehidupan rakyat
sehari-hari.
Naiknya harga BBM akan makin membikin membubungnya harga-harga sembako lebih
tinggi lagi, yang sekarang sudah terasa tinggi bagi sebagian besar rakyat.
Berbagai politik pemerintahan sejak Orde Baru sampai sekarang telah
menyebabkan kemiskinan yang meluas (lebih dari 100 juta orang), dan banyak
pengangguran (lebih dari 40 juta). Jutaan anak-anak balita kekurangan gizi,
dan banyak yang busung lapar. Semuanya ini adalah produk politik sejak jaman
Orde Baru yang diteruskan oleh berbagai pemerintahan pasca-Suharto. Artinya,
bukan hanya golongan sebagian militer dan Golkar yang harus
bertanggung-jawab terhadap terpuruknya keadaan di berbagai bidang, melainkan
juga sebagian besar partai-partai politik yang duduk dalam DPR, MPR, DPD,
dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Sekarang tambah jelas bagi banyak orang, bahwa pemerintahan SBY-JK sudah
tidak mampu (dan juga tidak mau ) menyelesaikan masalah-masalah besar yang
sedang dihadapi bangsa dan negara. Banyak kalangan yang melihat bahwa
pemerintahan SBY-JK sudah gagal total, seperti yang dibeberkan oleh LBH
Jakarta. Sedangkan suara-suara yang mengecam berbagai politik pemerintah
juga makin banyak, antara lain dari Sabam Sirait (tokoh PDI-P) dan Kwik
Kian Gie.
Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa aspirasi berbagai kalangan masyarakat
yang menginginkan munculnya pimpinan bangsa tipe baru dan kekuasaan politik
yang juga tipe baru makin membesar dimana-mana. Aspirasi rakyat yang
demikian inilah yang sedang sama-sama kita saksikan selama adanya gerakan
besar-besaran di seluruh negeri untuk menentang kenaikan harga BBM. Berikut
di bawah ini adalah sejumlah berita/bahan yang menunjukkan bahwa soal
kenaikan harga BBM memang menjadi masalah besar yang dibicarakan banyak
kalangan.
A. Umar Said
======
LBH Jakarta : Pemerintahan SBY gagal
total
Berikut adalah pernyataan LBH Jakarta yang keras sekali mengenai rencana
pemerintah untuk menaikkan harga BBM, yang patut menjadi perhatian kita
semua
Kami menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan oleh
pemerintah akan terjadi pada bulan Juni 2008 mendatang. Kenaikan harga BBM
tersebut akan membuat rakyat makin sengsara. Inilah bukti: pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal mengemban amanat rakyat, membawa negara
ini ke taraf yang lebih sejahtera. Sistem ekonomi di masa pemerintahan SBY
adalah sistem ekonomi yang timpang, sementara sistem hukum dan politik, jauh
dari keadilan.
Menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak didasarkan pada prinsip
kerakyatan dan keadilan yang sesungguhnya. Kenaikan harga BBM akan memicu
kenaikan harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, dan sangat potensial
menambah jumlah rakyat miskin dan angka pengangguran di Indonesia. Beban
hidup akan semakin berat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah akibat
kenaikan harga BBM.
Bank Dunia mencatat, jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang
dari US$ 2 atau sekitar Rp 19 ribu/hari (batas garis kemiskinan) sebanyak
60% dari jumlah seluruh penduduk. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat, sebanyak 31,7 juta jiwa di Indonesia hidup miskin saat ini. Jumlah
orang miskin akan semakin bertambah jika Juni 2008 mendatang harga BBM
dinaikkan. Di sisi lain, tercatat bahwa deposito dengan volume terkecil Rp 5
miliar, yang secara keseluruhan meliputi 95% deposito yang tersimpan di
berbagai bank di Indonesia, hanya dimiliki oleh 14 ribu orang-orang kaya di
Indonesia.
Menaikkan harga BBM merupakan bukti bahwa pemerintah gagal total mengelola
sumber daya nasional. Selain itu, merupakan bukti bahwa pemerintah tidak
kreatif mengelola potensi negara, tetapi malah menghancurleburkan bangunan
sosial, ekonomi, dan politik negeri ini. Efisiensi tatakelola pemerintahan
gagal dilakukan, terbukti dengan masih tingginya tingkat korupsi dan
inefisiensi di lembaga-lembaga publik. Pemerintah juga gagal menggali
sumber-sumber penerimaan baru untuk menaikkan penerimaan negara. Pendeknya,
jargon pembangunan dan kesejahteraan yang didengung-dengungkan oleh
pemerintah selama ini merupakan omong-kosong belaka.
Menaikkan harga BBM merupakan bukti bahwa SBY telah mengingkari janji dan
program kesejahteraan yang dilontarkan selama kampanye pemilihan presiden
tahun 2004. Pada 2005, SBY menaikkan harga BBM sebesar 82%. Selama tahun
2007, SBY berjanji tak akan menaikkan harga BBM sampai tahun 2009. Namun,
faktanya, Tim yang dibentuk untuk mengkaji kenaikan BBM pada Juni 2008
mendatang, memasang besaran 29% untuk kenaikan BBM tahun ini.
Sepanjang pemerintahan SBY, ternyata distribusi sumber daya ekonomi tidak
merata. Tatakelola aset negara yang efisien dan produktif tak pernah ada.
Sumber-sumber ekonomi yang vital dan hasilnya hanya dinikmati oleh
segelintir orang kaya. Kami meminta pemerintah untuk transparan kepada
publik, menghitung ulang semua aset yang dimiliki oleh negara ini, dan
mengelola serta mendistribusikannya secara maksimal untuk masyarakat miskin.
Fakta bahwa 14 ribu orang memiliki deposito terkecil Rp 5 miliar di
sejumlah bank, masuknya pejabat negara dalam daftar orang kaya dunia, dan
sejenisnya merupakan bukti bahwa kekayaan negeri ini hanya terpusat di
segelintir tangan, sementara rakyat banyak justru hidup dalam kesengsaraan.
Menaikkan harga BBM merupakan bukti bahwa pemerintah tunduk pada
kepentingan modal, kapital, alih-alih membela kepentingan rakyat miskin.
Kebijakan tersebut merupakan langkah satu-paket untuk membawa Indonesia ke
arah liberalisasi ekonomi yang meminggirkan rakyat miskin. Faktanya,
peniadaan subsidi BBM merupakan kelanjutan dari agenda Konsensus Washington,
seperti dimaui oleh International Monetary Fund (IMF). Menghilangkan
subsidi BBM akan mendorong mekanisme pasar. Pasar yang akan menggilas orang
miskin dan bermodal kecil. Yang mendapatkan untung adalah
perusahaan-perusahaan multinasional yang menggurita di Indonesia dan
potensial menjalin konsesi-konsesi dengan pejabat negeri ini.
Kami menolak segala wacana tentang jaring pengaman sosial (JPS), bantuan
langsung tunai (BLT), smart card, dan sejenisnya. Sebab, semua itu bukanlah
merupakan pokok persoalan, melainkan hanya sebagai dalih pemerintah untuk
seolah-olah nan berpura-pura peduli kepada rakyat. Faktanya, penyaluran BLT,
JPS, dan sejenisnya tidak tepat sasaran, dan rentan dihinggapi praktik
korupsi di lapangan.
Kami berpendapat, negara, dalam hal ini pemerintahan SBY, telah gagal total
menjamin pemenuhan atas hak-hak dasar rakyat, hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya. Pemerintah telah secara langsung maupun tidak langsung melanggar
prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dengan secara terang-terangan
mengabaikan kewajiban untuk menjamin, memenuhi, dan mendorong hak-hak asasi
manusia.
Pemerintahan SBY telah gagal total dalam banyak hal. Karenanya, menambah
kegagalan mengelola negara dengan menaikkan harga BBM merupakan suatu hal
yang sangat memalukan.
Jakarta, 16 Mei 2008
Yayasan LBH Indonesia
===
Pemerintah Jangan Malu Batalkan
Rencana Menaikkan Harga BBM
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI
Perjuangan Sabam Sirait mengimbau pemerintah jangan malu membatalkan rencana
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena pada dasarnya mayoritas
rakyat tidak menghendaki kenaikan harga itu.
"Banyak rakyat sesungguhnya menolak rencana kenaikan harga BBM. Kehidupan
mereka sudah susah. Karenanya pemerintah tidak usah malu membatalkan
rencananya," kata Sabam di Jakarta, Senin.
Sabam mengatakan baik pihak oposisi maupun pemerintah pada dasarnya tidak
menghendaki rakyat sengsara sehingga pembatalan rencana menaikkan harga BBM
tidak akan membuat malu pemerintah. "Pemerintah tidak akan dianggap menjilat
ludah sendiri karena pembatalan rencana itu merupakan jalan terbaik buat
rakyat. Jadi sudahlah jangan malu-malu," katanya seraya menambahkan bahwa
PDI Perjuangan pun tidak akan mempersoalkannya. Ia mengatakan masih ada
cukup waktu untuk mencari solusi atas masalah kenaikan harga minyak dunia.
Tutup celah-celah korupsi atau pilih alternatif non kenaikan BBM
Menurut Sabam, masih banyak opsi untuk menutup defisit akibat pembengkakan
subsidi BBM itu antara lain melakukan penghematan ongkos produksi minyak
nasional dan menutup celah-celah korupsinya. Selain itu, katanya, masih bisa
ditempuh penghematan dengan memangkas anggaran di lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif khususnya belanja barang.
"Penghematan-penghematan itu cukup menutup kenaikan harga BBM," katanya. Ia
yakin pemerintah tentu pandai berhitung dan melakukan langkah penghematan
secara baik. Solusi menghapus pembayaran utang luar negeri berikut cicilan
yang mencapai 30 persen dari APBN juga patut dipertimbangkan pemerintah,
katanya.
"Seperti Argentina dan negara lainnya, kita terlalu lama dibodohi dalam hal
utang. Angsuran untuk bayar bunga dan pokok sampai 30 persen dari APBN kita.
Kalau kita bisa bernegosiasi, utang bisa dihapuskan saja," katanya. Pada
bagian lain, Sabam mengatakan sudah saatnya bangsa ini tidak lagi
mempercayai berbagai alternatif solusi yang ditawarkan Dana Moneter
Internasional (IMF) maupun Bank Dunia.
"Kita jangan tergantung IMF dan Bank Dunia," katanya. Ia meyakini rencana
menaikkan harga BBM itu antara lain juga karena saran IMF maupun Bank Dunia
kepada pemerintah padahal seharusnya pemerintah lebih percaya pada rakyatnya
sendiri dengan alternatif-alternatif di luar menaikkan harga BBM.(*)
(Antara, 19 Mei 2008)
===
Ketua-ketua DPR, MPR, DPD
menolak kenaikan BBM
Tiga pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi Negara di Senayan hari ini
menyatakan sikap mereka, atas rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar
Minyak. Dalam sebuah seminar di Institut Teknologi Bandung. Ketua MPR
Hidayat Nurwahid, Ketua DPR Agung Laksono, dan Ketua DPD Ginanjar
Kartasasmita menegaskan, kebijakan itu merugikan rakyat. Karena bisa
membuat hal-hal yang tidak kondusif,kata Hidayat di ITB, Sabtu (17/5).
Menurut Hidayat, pemerintah bisa memperkuat lobi kepada negara anggota
Organisasi Konferensi Islam yang kaya minyak seperti negara-negara teluk.
Mereka bisa diminta menjual minyak ke Indonesia dengan harga lebih murah.
Sebagai kompensasinya, Indonesia memberikan kemudahan investasi bagi
investor dari negara-negara itu. Jika itu bisa menghasilkan harga minyak US
$90 per barel misalnya, Indonesia tidak perlu membebani rakyat dengan
kenaikan harga BBM. Ujarnya.
Keberatan serupa juga dilontarkan Ketua DPR Agung Laksono. Menurut dia,
pemerintah mestinya tidak menjadikan kenaikan harga BBM sebagai salah satu
opsi menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah misalnya bisa melakukan opsi penjadwalan kembali pembayran
hutang luar negeri dan bunganya,katanya. Selain itu, pemerintah perlu
memberlakukan kebijakan penghematan penggunaan energi dan meningkatkan
produksi minyak bumi dalam negeri.
Adapun Dewan Perwakilan Daerah, menurut Ketuanya, Ginanjar Kartasasmita,
telah menyampaikan surat kepada kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
untuk menunda kenaikan harga BBM. Sebab, kebijakan untuk menyelamatkan
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara belum tentu juga bisa
menyelamatkan ekonomi rakyat. (Tempo Interaktif, 17 Mei 2008)
===
PKS Anggap Yudhoyono-Kalla Gagal
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla gagal menuntaskan agenda
besar langkah kebangkitan bangsa. "Sehingga konsolidasi demokrasi tidak
berjalan," katanya kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senin (19/5).
Penyebabnya, kata dia, alpanya pemerintahan yang kuat dan desisif. " Bobot,
peran, dan fungsi kepemimpinan tidak bisa dikelola secara maksimal," kata
dia.
Meski sudah 10 tahun reformasi, kata dia, belum banyak pencapaian
pemerintah. Dalam bidang politik, penyeimbangan relasi cabang kekuasaan
lembaga negara tidak berhasil, sistem birokrasi belum tertata, dan budaya
politik belum terbentuk.
Kondisi perekonomian juga tak maju. Elit konglomerasi masih menguasai kue
ekonomi nasional. Akibatnya, kata dia, masyarakat kecil tak menikmati
perputaran ekonomi. Mahfudz menyatakan ada dua kendala yaitu menguatnya
peran dan dominasi pelaku ekonomi dunia dan melemahnya pemberdayaan UKM
(Tempo Interaktif, , 19 Mei 2008)
* * *
* * *
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.23.20/1452 - Release Date: 17/05/2008
18:26
[Non-text portions of this message have been removed]
