'Akar Masalahnya Ahmadiyah' 

Pemerintah dinilai tidak tegas terhadap Ahmadiyah. 

  JAKARTA -- Ketua DPR, Agung Laksono, meminta aparat tak hanya bertindak tegas 
dalam kasus bentrokan massa antara Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi 
Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monumen 
Nasional (Monas), tapi juga berlaku adil.
  Para pelaku kerusuhan Monas harus dihukum, tapi masyarakat jangan melupakan 
akar masalah, yakni Ahmadiyah yang hingga kini belum dibubarkan. ''Ini penyebab 
utamanya menyangkut Ahmadiyah. Harus segera diselesaikan Ahmadiyahnya, 
sementara pelaku kriminal diproses menurut hukum,'' kata Agung, Selasa (3/6).
  Masyarakat maupun politisi diingatkan agar tak emosional menyikapi bentrokan 
pada Ahad (1/6) lalu itu. Agung meminta politisi jangan hanya bisa berkomentar, 
tapi juga aksi nyata menyelesaikan masalah. Sedangkan masyarakat diminta tidak 
membalas teror dengan teror.
  Akar masalah insiden Monas, diakui Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, adalah 
ketidaktegaskan pemerintah menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Pembiaran Ahmadiyah 
memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah terus 
diulur-ulur.
  ''Sayangnya, komitmen itu tak pernah muncul. Harusnya pemerintah tegas dan 
tidak ragu-ragu,'' katanya. Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, menilai baik FPI 
maupun AKKBB salah. FPI salah karena melakukan kekerasan di luar prosedur 
hukum. AKKBB salah karena menempatkan Ahmadiyah sebagai kebebasan berkeyakinan 
dan beragama.
  ''Sebenarnya, masalah Ahmadiyah bukan soal kebebasan beragama dan 
berkeyakinan, tapi penodaan agama tertentu, dalam hal ini Islam,'' katanya. 
Hasyim menyesalkan sikap pemerintah yang tak tegas terhadap Ahmadiyah. 
''Pemerintah lebih banyak berwacana daripada melakukan tindakan preventif dan 
represif.''
  Menanggapi beberapa pihak yang berupaya menggiring NU terlibat dalam kasus 
Monas, Hasyim mengimbau agar tidak menyeret NU dengan melakukan aksi unjuk 
kekuatan, bahkan bentrok fisik dengan massa FPI. Seluruh warga NU diminta tetap 
tenang dan tak terprovokasi adu domba. ''Ini tidak boleh terjadi dan harus 
dicegah. Kita ingin menyelesaikan masalah Monas, bukan memperluas,'' katanya.
  Di beberapa daerah, sejumlah massa yang tergabung dalam badan otonom NU, 
seperti GP Anshor, mengancam membubarkan paksa FPI. Usai demo di Mapolwiltabes 
Surabaya, Ketua GP Anshor Surabaya, Ali Suparto, meminta polisi membubarkan FPI.
  ''Kalau tidak, kami akan bergerak sendiri,'' ancam Ali, kemarin. Di 
Tulungagung, Jatim, massa Barisan Anshor Serbaguna (Banser) siap dikerahkan 
membubarkan FPI. Di Majalengka, Jabar, ratusan massa dari sejumlah ormas, di 
antaranya GP Anshor dan Ikatan Pemuda NU, menuntut hal serupa.
  Menyikapi memanasnya situasi, pimpinan pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, 
Majalengka, Maman Imanulhaq Faqieh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut 
Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas, pesantren mengajarkan damai 
dan menghargai rasionalitas serta perbedaan.
  ''Kami akan meredam massa di bawah,'' kata Maman. Kekerasan, tegasnya, harus 
dihentikan kepada siapa pun dan atas nama siapa saja.
  Kedubes AS
Kemarin, Kedubes AS di Indonesia mengeluarkan siaran pers yang mengutuk aksi 
kekerasan oleh FPI. AS menilai, aksi itu berdampak serius bagi kebebasan 
beragama dan dapat menimbulkan masalah keamanan. Namun, pernyataan Kedubes AS 
itu dinilai anggota Fraksi PKS di DPR, Soeripto, sebagai bentuk campur tangan 
AS dalam masalah dalam negeri. ''Itu tidak etis. Bahasa kasarnya intervensi. 
Seakan-akan pemerintah kita yang lemah,'' katanya.
  Sementara itu, kemarin, FPI yang dipimpin Habib Rizieq Shihab melaporkan 289 
orang anggota AKKBB ke Polda Metro Jaya. FPI menilai mereka aktor intelektual 
kerusuhan Monas. Habib juga melaporkan adanya anggota AKKBB yang membawa pistol 
saat aksi di Monas.
   
  Rabu, 04 Juni 2008 
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=336268&kat_id=3

"[EMAIL PROTECTED]" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
          PP sudah kelihatan pamor di masyarakat dan saya yakin juga arah dan 
pandangannya sangat dangkal, bagaimana posisi dia yang seharusnya "mengawal' 
Pancasila justru membenarkan anarki, yang saya yakini kelompok yang dibela itu 
[baca FPI] sangat jauh dari nasionalisme dan Pancasila

Regards,

[EMAIL PROTECTED]

--- On Tue, 6/3/08, Nur Rochman &lt;[EMAIL PROTECTED]&gt; wrote:
From: Nur Rochman &lt;[EMAIL PROTECTED]&gt;
Subject: [kmnu2000] Pemuda Pancasila Datangi Markas FPI Beri Dukungan
To: [EMAIL PROTECTED], [email protected]
Date: Tuesday, June 3, 2008, 7:39 PM

Ini temannya FPI, PP yang kita tahu dizaman order baru merupakan kumpulan 
preman bagian yang disuruh-suruh oleh pemerintah rezim orba.

Mana tahu oran PP tentang penodaan Agama oleh Ahamdiyah, yang mereka tahu 
mereka sama - sama preman tukang palak bentukan orba yang sama - sama senasib 
karena setelah FPI mungkin nanti giliran PP yang dibubarka.

Regards

04/06/2008 03:43 WIB 

Pemuda Pancasila Datangi Markas FPI Beri Dukungan

Ramadhian Fadillah - detikcom

Jakarta - Tak hanya kiai dan habib yang mendatangi markas FPI di Jalan 
Petamburan III, Jakarta Pusat. Perwakilan MPW Pemuda Pancasila mendatangi rumah 
Habib Rizieq ini untuk memberikan dukungan.

"Kita ke sini sebagai bentuk dukungan terhadap FPI," kata Ketua Bidang Sosial 
Budaya Agama MPW Pemuda Pancasila DKI, Pujo Nugroho, Rabu (4/6/2008).

Pujo menjelaskan sikap Pemuda Pancasila sama dengan FPI terkait dengan 
Ahmadiyah. Mereka mendukung dibubarkannya Ahmadiyah. "Kami anti-Ahmadiyah dan 
anti-penistaan terhadap agama," ujar dia..

Pujo juga membantah adanya instruksi sweeping anggota FPI. Menurutnya pelaku 
sweeping hanyalah oknum yang mengenakan seragam Pemuda Pancasila "Tidak benar 
ada anggota PP men-sweeping anggota FPI. Itu hanya oknum," imbuh dia. ( mly / 
mly ) 

[Non-text portions of this message have been removed]











[Non-text portions of this message have been removed]



                           

       

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke