Dalam hal iini JK memang NU Banget ....!
Setuju Kang Macan?

Salam,
Mukhlisin
http://www.gatra.com/artikel.php?id=115583
Soal Ahmadiyah
Kalla: Kalau Tidak Seusai, Kita Dakwahi

Lombok Timur, 12 Juni 2008 11:50
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta umat Islam jangan terpecah-belah, dan 
memilih jalan dakwah dalam memecahkan persoalan Ahmadiyah.

"Kalau ada kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita dakwahi. 
Jadi jangan pakai batu seperti zaman purba, tetapi pakai dakwah," kata 
Wapres saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Syech Zainuddin Nahdlatul 
Wathan Anjani Lombok Timur, NTB, Kamis (12/6).

Jusuf Kalla mengingatkan, Rasulullah Muhammad SAW dahulu berdakwah 
sampai dilempari batu, jadi bukan sebaliknya melemparkan batu.

Kalau dakwah sudah berjalan terus tetapi belum berubah, tentu pemerintah 
mempunyai pilihan-pilihan lain, ujarnya. Hanya saja persoalan tersebut 
bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas para ulama.

Sementara itu, Ketua Umum Nahdlatul Wathan Ibu Hj Sitti Raihanun 
Zainuddin AM menegaskan bahwa kegiatan Ahmadiyah merupakan penodaan 
terhadap agama dan bukan persoalan kebebasan beragama.

"Kami berharap SKB yang baru dikeluarkan bisa berjalan efektif dan 
Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya," katanya disambut 
tepuk tangan sekitar 8.000 santri Pondok Pesantren Syech Zainuddin 
Nahdlatul Wathan Anjani.

Wapres juga menyatakan bersyukur pesantren tumbuh berkembang di seluruh 
Indonesia sampai ke Indonesia Timur di Lombok Timur.

"Bukan saja organisasi Islam yang besar seperti Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama, di NTB ada Nahdlatul Wathan, di Kalimantan ada 
Hidayatullah, di Sumatera ada Al Wasliyah, semua memberi sumbangan besar 
bagi berkembangnya ilmu dan sekaligus agama di Indonesia," katanya.

Di NTB, ujar Wapres, pesantren lebih banyak dari sekolah negeri, artinya 
amal jariyah ulama lebih banyak dari pemerintah dalam membangun 
pendidikan hingga ke pelosok NTB.

Rombongan selain terdiri atas Wpres beserta istri ibu Mufidah Jusuf 
Kalla, juga Wakil Ketua MPR AM Fatwa, anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin, 
Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri PU Djko Kirmanto dan 
Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil serta Dirut Perum Bulog Mustafa 
Abubakar serta Gubernur NTB Lalu Serinata. [TMA, Ant]

Kirim email ke