Antara Tanam Paksa dan BLBI oleh : Rullan (Forum Muda Paramadina) "Jas Merah !" (Jangan sekali-kali melupakan sejarah) --Bung Karno
A. TANAM PAKSA Waktu menerima pelajaran sejarah waktu Sekolah dulu,dengan sederhana para guru sejarah saya menyatakan bahwa kekalahan kita sehingga bisa dijajah karena politik "Devide Et Impera" atau politik adu domba.Begitu saja titik,tanpa diberi tahu detil cara Belanda mengelabui kita.saya pun cukup puas dengan penjelasan itu,tapi setelah membaca buku karya Ong Hok Ham berjudul "Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong" saya jadi lebih paham strategi Belanda tersebut. Jadi ringkasnya strategi Belanda adalah sbb : 1. Kerjasama dengan para bupati diperkuat,caranya dengan membeli kepemilikan tanah para bupati dengan menggantinya dengan perlindungan militer dan 'gaji' tetap.Para bupati ini mau saja karena mereka tidak menganggap penting arti tanah di waktu itu karena mereka mendapatkannya dari warisan turun-temurun dan belum ada sistem agraria komersial seperti sekarang.Hal ini dimungkinkan karena sistem pemerintahan itu menganggap bahwa seluruh tanah di wilayah kekuasaan bupati itu adalah milik bupati dan para priyayi. 2. Para bupati dan pembantunya sewaktu-waktu bisa dipindahtugas ke daerah lain terutama ke daerah yang ada ikatan darah dengan bupati di tempat tersebut.Ini strategi halus dari Belanda untuk memperkecil pengaruh bupati yang terlihat kurang kooperatif (semacam pengasingan) 3. Para Bupati yang telah bekerjasama dengan Belanda biasanya tidak akan loyal lagi dengan keraton pusat tempat raja mereka bertahta.Para bupati itu tentu akan lebih memilih Belanda yang memberikan mereka subsidi tetap setiap bulan daripada harus membayar upeti ke pemerintah pusat.Tentu saja Belanda betul-betul memperhitungkan kekuatan pemerintah pusat sebelum bekerjasama dengan para bupati itu,biasanya yang diajak kerjasama oleh Belanda adalah daerah-daerah di wilayah kerajaan yang telah jatuh miskin karena pemberontakan dan peperangan.Misalnya ketika Belanda melindungi Bupati Madiun dari serangan laskar Diponegoro. 4. Ketika Van Den Bosch mencanangkan program Tanam Paksa (1830-1870) selepas Perang Diponegoro,fungsi para bupati dan penguasa lokal adalah menjadi birokrat bagi Belanda,mereka akan mendapat cultuurprocenten (semacam insentif) jika mereka bisa mengirimkan hasil tanam paksa (gula,kopi,teh) melebihi target.Gaya hidup para penguasa lokal itu mirip seorang sultan kecil yang memiliki pengawal dan segala atributnya,pokoknya hidup mereka dan keluarganya sangat layak di tengah rakyat kecil yang harus bkerja keras bagai kuda akibat sistem tanam paksa. B. BLBI dan OBLIGASI REKAP Saya tiba-tiba kok teringat dengan fenomena kasus BLBI yang ceritanya sbb : (Sumber : Kompas 25 Mei 2003) 1. Karena krisis ekonomi dan disebut-sebut atas saran IMF,BI mengucurkan dana BLBI kepada 48 bank.Maksudnya sebenarnya baik, yakni untuk menolong bank- bank yang sekarat di saat darurat. Apalagi, waktu itu, tindakan itu juga disertai tanggung jawab pemerintah sebagai penjaminan atas kewajiban bank umum yang didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1998.Maka, dikucurkanlah dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, ditambah Rp 14,447 triliun per 29 Januari 1999, sehingga totalnya menjadi Rp 158,9 triliun. 2. Namun pemerintah tidak melihat bahwa akar permasalahan ketidak percayaan ini bukan hanya semata emosional investor akibat krisis di Thailand. Melainkan, ketidak percayaan investor ini memang disebabkan oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia sendiri yang tidak kokoh, dimana beban utang sudah sangat besar.Dalam diagnosa selanjutnya, beberapa saran diberikan oleh IMF agar dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti yang tercantum dalam Letter of Intent, dimana salah satunya adalah penutupan 16 bank. Nah di sinilah asal muasal dari problema yang memunculkan obligasi rekap. Akibat salah perhitungan serta kurang siapnya pemerintah dalam melikuidasi 16 bank tersebut, dimana pada mulanya pemerintah tidak menjamin dana nasabah, telah memicu rush (penarikan dana besar-besaran) oleh nasabah pada sebagian besar bank lainnya. Apabila perbankan tidak memiliki dana cash, maka ambruklah system perbankan di Indonesia. 3.Guna mengatasi masalah likuiditas perbankan ini, maka Bank Indonesia memberikan dana pinjaman dalam bentuk KLBI dan BLBI, sehingga bank yang diserbu nasabahnya tetap dapat memenuhi kewajibannya. Namun demikian, tentu saja dana pinjaman tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh perbankan itu sendiri. Akan tetapi, karena memang sistem perbankan sudah sangat kacau, dana BLBI tersebut tidak bisa dikembalikan. Akibatnya, pemerintah menanggung dana BLBI tersebut dengan mengeluarkan obligasi senilai 400 triliun lebih, sehingga total jenderal ditambah SUP untuk kredit program mencapai Rp 650 triliun, yang harus dibayar saat jatuh tempo. Adapun bunga- nya hampir Rp 60 triliun harus selalu dibayar pemerintah setiap tahun. INGAT ITU BUNGANYA AJA LO ! 4. Tahun 2008 ini pemerintah lebih memilih kenaikan BBM dengan mengurangi subsidi untuk mengurangi beban APBN shg kondisi rakyat kecil pun makin sengsara,entah strategi untuk tahun depan apa lagi karena harga minyak dunia hampir pasti akan terus naik karena semakin terbatasnya suplai dan semakin tingginya permintaan.Sedangkan pendapatan rakyat indonesia apa juga makin naik ? Kalo kita lihat dua kasus di atas ada kemiripan,rakyat kecil sama-sama dirugikan dan kita mengalami dilema dalam mengambil keputusan,pilihan yang ada bukan pilihan bagus. Dalam Kasus Tanam Paksa,para penguasa lokal tidak bisa melawan karena telah terlanjur menandatangani perjanjian dan tidak punya dana dan kalaupun ada tanda-tanda akan melawan akan dipindahkan oleh Belanda ke daerah lain dari daerah asalnya untuk menghindari mobilisasi pendukung. Dalam kasus BLBI pemerintah juga dibuat tidak berdaya dengan kesalahan keputusan di masa lalu yang dengan ceroboh melikuidasi 16 bank sehingga harus membuat obligasi rekap 400 T.Belum lagi masalah penyaluran dananya yang bermasalah oleh BPK karena dinilai banyak penyelewengan,banyak agunan yang bodong,bermasalah dan nilai agunannya jauh di bawah nilai utang yang dipinjam dari pemerintah. Bedanya di kasus tanam paksa yang mengambil keuntungan adalah Belanda sedangkan dalam kasus BLBI dan Obligasi Rekap, penjajahnya adalah para konglomerat hitam. Jadi sebandingkah dana rakyat 650 T dengan suap 600 M utk Jaksa Urip? Jadi sudah merdekakah kita? [Non-text portions of this message have been removed]
