Damai belum tercipta di Gaza, meskipun korban sudah jamak
bergelimpangan. Hingga 16 hari, konflik Israel-Hamas telah menewaskan
885 orang Palestina: 230 anak, 90 ibu, 305 anggota milisi Hamas, dan
138 polisi–yang terluka 4.075 orang. Sedangkan di pihak Israel, korban
yang tewas "hanya" 13 orang (10 serdadu dan 3 warga sipil) dan yang
terluka 149 orang (alquds.com dan haaretz.com).

Namun, besarnya jumlah korban itu tidak membuat kedua pihak memberikan
isyarat untuk berdamai. Segala ikhtiar perundingan hingga Resolusi
Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tanggal 9 Januari 2009 yang
memerintahkan "kedua belah pihak secepatnya melakukan gencatan senjata
dan pasukan Israel mundur dari Gaza agar bantuan kemanusiaan bisa
masuk ke Jalur Gaza" ditolak mentah-mentah oleh kedua pihak.

Yang aneh dari sikap penolakan itu bukan dari pihak Israel–yang sudah
bisa ditebak dengan abstainnya Amerika dalam pungutan suara–melainkan
penolakan dari pihak Hamas, karena sebenarnya resolusi itu membela
rakyat sipil Palestina agar terhindar dari serangan Israel. Hamas
menolak karena mereka tidak diajak berunding atau tak ada poin:
blokade terhadap Gaza dan perbatasan Rafah harus dibuka.

Hamas juga menolak usulan penting dalam perundingan lain yang
sebenarnya menguntungkan rakyat sipil Palestina, yaitu usulan
pengiriman tentara PBB ke Palestina. Hamas tidak ingin ada tentara
negara lain di wilayahnya, apalagi di perbatasan Mesir (Rafah). Hamas
ingin memegang kekuasaan total di Gaza. Penolakan terhadap gencatan
senjata ini, tanpa peduli pada krisis kemanusiaan di Gaza, memberi
saya suatu kesimpulan: konflik yang terjadi saat ini adalah politik
perang–bukan politik kemanusiaan–politik yang berdasarkan prinsip
perang atau perang untuk tujuan politik. Kedua pihak memilih terus
berperang daripada peduli terhadap bencana kemanusiaan.

Saya membaca pertempuran yang hakikatnya tidak seimbang ini–baik
Israel maupun Hamas sedang menunjukkan kekuatan masing-masing.
Pertempuran ini pun–seperti pertempuran-pertempuran di mana saja yang
akhirnya berujung di meja perundingan–yang dikejar hanya ilusi
kemenangan. Nantinya si pemenang akan menentukan syarat-syarat dalam
perundingan. Dalam negeri Israel sendiri, isu perang dan perundingan
menjadi isu politik mahapenting. Perdana Menteri Israel yang berani
berunding dengan Palestina akan kehilangan jabatan, bahkan nyawanya.
Yitzhak Rabin, yang menandatangani Perjanjian Oslo 1993, mati
terbunuh. Netanyahu (1996-1999) kalah oleh Ehud Barak karena berani
menandatangani kesepakatan Wye River I 1998 dan Wye River II 1999. Dan
jabatan Barak (1999-2001) direbut oleh Ariel Sharon karena ia
melakukan kesepakatan Camp David II 2000.

Serangan Israel terhadap Gaza ini pun berkait erat dengan pemilu
Israel, yang akan digelar pada 10 Februari nanti. Tiga tokoh penting
dari tiga partai politik yang akan bertarung, yakni Tzipi Livni dari
Kadima, Ehud Barak dari Buruh, dan Benjamin Netanyahu dari Likud,
sama-sama berlomba mengail ikan di air keruh. Sedangkan Perdana
Menteri Israel sekarang, Ehud Olmert, tahu diri dan tidak ikut
bertarung, karena popularitasnya anjlok gara-gara gagal perang melawan
Hizbullah 2006 dan berkeras hadir dalam Konferensi Perundingan
Annapolis, November 2007.

Dengan serangan Israel ini, Livni ingin memperbaiki citra partainya
yang melorot gara-gara kepemimpinan Olmert. Pada Pemilu 2006, Kadima
memperoleh suara terbanyak. Ehud Barak juga ingin memperbaiki reputasi
Buruh akibat kegagalan Ketua Buruh lamanya: Amir Peretz, yang menjabat
menteri pertahanan dalam kabinet Olmert lantas mundur akibat gagal
dalam perang melawan Hizbullah. Kini sebagai menteri pertahanan, Barak
tidak ingin gagal seperti Peretz. Dua tokoh dalam pemerintahan ini
(Livni dan Barak) berpacu dengan Benjamin Netanyahu dari Likud (partai
konservatif), yang memilih menjadi oposisi dan sejak awal konsisten
bersikap tanpa kompromi terhadap Palestina. Livni dan Barak sadar,
kalau kabinet sekarang melunak pada Hamas atau gagal, Netanyahu akan
menang dalam pemilu nanti.

Setelah serangan Israel itu, hasil survei menunjukkan partai politik
yang ketiban rezeki. Jerusalem Post (2 Januari) menunjukkan Likud dan
Buruh memperoleh tambahan dukungan dibanding hasil survei terakhir, 31
Oktober 2008: jumlah kursi Likud diperkirakan naik dari 27 ke 29,
Buruh naik tipis: 14 ke 15. Naiknya jumlah kursi dua partai politik
itu diprediksi mengambil jatah kursi Kadima, yang turun dari 27 ke 23
kursi.

Barak juga memperoleh keuntungan pribadi. Menurut survei di Haaretz (1
Januari), setelah enam hari serangan Israel, 52 persen responden
menegaskan kepuasan mereka atas kinerja Barak dibandingkan dengan enam
bulan sebelumnya, yang hanya memperoleh 34 persen.

save-gaza.jpgDi pihak lain, Hamas juga memilih perang. Bagi Hamas,
perang adalah satu-satunya panggung untuk memamerkan kekuatan atau
celah untuk keluar dari krisis. Sebagai partai politik dan kelompok
militer, Hamas ingin menunjukkan kekuatan kepada lawan mereka di
Palestina: Fatah, kepada Israel, atau kepada pihak-pihak yang selama
ini menjadi mediator dan donatur bagi perundingan Israel-Palestina
(Amerika, Uni Eropa, Liga Arab hingga PBB), yang selalu meremehkan
kekuatan Hamas, bahkan memboikotnya. Hamas ingin menunjukkan
kekuatannya dengan bukti: menang Pemilu Legislatif 2006 dan mengusir
milisi Fatah dan pasukan Otoritas Palestina yang loyal kepada Mahmud
Abbas dari Gaza (2007). Ke depan, pihak mana pun yang ingin berunding
dengan Palestina, Hamas-lah yang paling berhak mewakili Palestina.

Sebagai kelompok militer, Hamas sukses membangun kekuatan. Apalagi
sejak mundurnya pasukan Israel dari perbatasan Rafah pada September
2005, yang mengakibatkan hilangnya kontrol militer Israel di kawasan
itu. Tugas yang seharusnya dilanjutkan oleh pasukan Otoritas Palestina
itu direbut oleh Hamas. Maka penyelundupan senjata untuk memperkuat
militer Hamas pun sukses besar. Namun, kekuatan Hamas di dalam negeri
tidak banyak berarti karena boikot dari luar negeri. Sedangkan
mayoritas rakyat Palestina hidup dari bantuan yang datang dari luar.
Boikot itu melahirkan multikrisis: ekonomi, sosial, dan politik. Hamas
tidak ingin ada pembangkangan sipil dari dalam. Dengan memancing
Israel menyerang, Hamas bisa cuci tangan dari kegagalannya di dalam
negeri. Hamas memperoleh simpati luar biasa dan dukungan opini publik
dunia. Demonstrasi yang meluas di mana-mana hanya membawa dua pesan:
mengutuk Israel dan mendukung Hamas. Dan Kekuatan Hamas dalam konflik
ini bukan senjata, melainkan tameng hidup rakyat sipil Gaza yang
korban-korbannya (khususnya ibu dan anak-anak) mampu memanggil simpati
dunia.

Sementara itu, mayoritas rakyat sipil di Gaza tidak pernah memilih
perang. Survei yang dilakukan pada 29-30 Desember tahun lalu di Jalur
Gaza oleh Near East Consulting–lembaga konsultan yang mengeluarkan
hasil survei bulanan di Palestina–menunjukkan 60 persen dari responden
tidak mendukung pilihan Hamas yang tidak melanjutkan "gencatan senjata
enam bulan" dengan Israel, yang berakhir 19 Desember (alquds.com, 3
Januari).

Di tengah keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, dan segala
upaya perundingan yang selalu diarahkan pada jalur buntu, baik oleh
pihak Israel maupun Hamas, hingga penolakan mereka pada Resolusi Dewan
Keamanan PBB, kita terkejut dan heran. Bagaimana bisa mereka tidak
peduli pada bencana kemanusiaan dan akal sehat perundingan? Mungkin
mereka memang mau perang.

Mohamad Guntur Romli

Koran Tempo 14 Januari 2008

http://guntur.name/2009/01/14/mereka-memang-mau-perang/

Kirim email ke