http://www.gatra.com/artikel.php?id=124779 NU, Muhammadiyah, dan Pancasila
Pada 30 Januari lalu, saya dihubungi C. Holland Taylor dari Yayasan LibForAll untuk menanyakan kondisi kesehatan saya. Jawaban saya adalah ''sudah sembuh''. Lalu Taylor melanjutkan bahwa Gus Dur (Abdurrahman Wahid) ingin berkunjung ke rumah saya di Yogya. ''Apakah tidak lebih baik saya yang mengunjungi Gus Dur di Jakarta,'' saya menyela. ''Tidak,'' jawab Taylor, ''karena Gus Dur sendiri yang ingin datang.'' Saya sambung lagi: ''Jika Gus Dur memang punya agenda lain ke Yogya, lalu kemudian mampir ke rumah, tidak ada masalah, saya tunggu.'' Demikianlah, pada hari berikutnya, 31 Januari sekitar pukul 15.45, Gus Dur dan rombonganbenar-benar menjadi tamu saya sekitar dua jam, sampai dengan pukul 17.45; juga turut sejarawan M. Nursam. Ny. Shinta Nuria datang pula dengan kursi rodanya, tetapi tidak lama karena ada keperluan lain. Selama dua jam Gus Dur berbicara dengan saya, kadang-kadang diselingi oleh Taylor, sembari mantan presiden itu tidak beranjak dari kursi rodanya. Saya mengamati bahwa semangat hidup Gus Dur memang luar biasa. Semua penyakit yang diidapnya seperti tidak dihiraukannya. Mobilitasnya tetap tinggi, baik domestik maupun ke luar negeri. Belum lama ini, ia berkunjung ke Korea Selatan selama seminggu. Dari Taylor, sebelumnya saya diberitahu bahwa Gus Dur prihatin jika saya masih sakit, sebuah keprihatinan yang patut saya hargai. Pembicaraan selama dua jam itu tidak terfokus pada satu topik, tetapi melebar pada berbagai masalah tentang bangsa, umat Islam, Muhammadiyah, NU, dan politik. Gur Dur bercerita panjang tentang perjalanan NU sejak awal kelahirannya, menjadi partai politik, untuk kemudian kembali ke khitah 1926. Disebut beberapa nama tokoh yang mendorong NU memasuki dunia politik kekuasaan pada 1950-an dengan segala dampaknya bagi perjalanan /jam'iyyah/ ini. Perkembangan terakhir yang membuat Gus Dur bernapas lega adalah kenyataan bahwa antara NU dan Muhammadiyah sudah semakin mendekat, khususnya dalam masalah pemikiran Islam dan sikap moderat/inklusif yang diusung kedua sayap utama umat Islam Indonesia ini. Komentar saya sore itu: ''Semuanya ini berlaku karena faktor Gus Dur yang melakukan ''revolusi'' pemikiran dalam tubuh NU, sekalipun tidak semua kiai bisa menerima. Tetapi, di kalangan anak muda NU, Gus Dur telah jadi ikon intelektual yang pengaruhnya sangat besar. Dengan demikian, jasa Gus Dur sungguh dahsyat untuk kalangan anak-anak muda itu.'' Yang tidak kurang pentingnya untuk disebut di sini, anak-anak muda yang dibentuk Gus Dur itu, entah secara sadar atau karena kebetulan, hampir tidak ada jarak dengan saya. Saya dan mereka sering bertukar pikiran dalam berbagai kesempatan, dan semakin terasa kesamaan pandangan tentang Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan, seperti Gus Dur juga telah merasakannya. Perkembangan positif ini menjadi demikian penting bagi masa depan Indonesia, sebab NU dan Muhammadiyah tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk mempersoalkan masalah dasar negara Pancasila. Tetapi ada syarat untuk itu, yaitu agar nilai-nilai luhur Pancasila itu dilaksanakan dalam tindakan, tidak dibiarkan menggantung di awang-awang atau sekadar dipakai dalam retorika politik kosong untuk meraih tujuan-tujuan duniawi. Dalam penerimaan asas Pancasila itu, prosesnya memang lebih mulus dalam NU. Dalam Muhammadiyah, penerimaan itu ditempuh melalui debat alot dalam Muktamar Surakarta pada 1985. Dalam kaitan ini, pernyataan Kiai Ahmad Siddiq, Rais Aam NU ketika itu, yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bagi NU sudah final, telah jadi milik publik. Dalam pada itu, karena dalam hal usia, saya lebih tua dari Gus Dur, sore itu saya merasa tidak punya beban apa-apa untuk memberikan saran kepadanya agar melepaskan diri dari keterikatan dengan politik kekuasaan yang sangat menyita energi itu. Setelah itu, Gus Dur kembali ke habitat semula, menjadi payung bangsa. Gus Dur setuju tetapi, katanya, harus ada masa transisi selama dua tahun untuk memberesi segala sesuatu dalam tubuh PKB. Tetapi, dalam pengamatan Gus Dur, perubahan di Indonesia harus melalui politik, dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari posisi kepartaian. Mungkin pertimbangan inilah yang dulu mendorong Gus Dur membentuk PKB, sebuah partai yang ternyata dalam perjalanannya tidak selalu mulus. Di atas itu semua, sore itu bagi saya adalah pertemuan yang kesekian kali dengan tokoh ini. Pernah kami lakukan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, di kantor PB NU, juga di Jakarta, beberapa bulan sebelum Gus Dur diangkat menjadi presiden pada 1999, dan dalam forum-forum lain, formal atau tidak formal. Dengan segala perbedaan pandangan kami dalam hal-hal tertentu, pertemuan sore itu masih akan dilanjutkan dalam tempo dekat ini. Boleh jadi di Jakarta atau di tempat lain. *Ahmad Syafii Maarif* /Guru Besar Sejarah, pendiri Maarif Institute/ [Non-text portions of this message have been removed]
