Cak Anam: Demokrasi Jadi Alat Kekuasaan JAKARTA-Demokrasi di Indonesia selama ini banyak diwarnai masalah yang rumit karena hanya digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Drs H Choirul Anam (Cak Anam) saat hadir sebagai pembicara dalam acara Parodi Politik di salah satu stasiun televisi nasional, Jumat (17/4) tadi malam. Menurut Cak Anam, kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan amburadulnya penyelenggaran Pileg, 9 April lalu, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius, jadi bukti belum matangnya demokrasi di Indonesia. "Demokrasi kita baru menjadi alat mencari jabatan," kata mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini. Karena itu, Cak Anam berharap calon legislatif (caleg) yang gagal tak perlu stres atau depresi menerima kenyataan yang ada. Namun, katanya, perjuangan menuju demokrasi yang menjujung tinggi kejujuran dan keadilan harus terus berjalan. "Jabatan itu kan urusan dunia. Kita mati tidak membawa `kursi'," kata Cak Anam yang diundang sebagai nara sumber atas nama intelektual NU ini. Sebagai Ketua Umum partai peserta Pemilu, lanjutnya, dia sejak awal telah berpesan kepada para caleg untuk berbuat maksimal pada Pemilu kali ini. Namun, jika gagal jangan sampai frustasi, apalagi sampai stres dan depresi. "Sejak awal pesan saya jangan sampai stres," ungkapnya. Sementara itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menyesalkan sikap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seakan-akan "cuci tangan" soal pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) yang amburadul, 9 April lalu. Padahal, di mana-mana sukses dan tidaknya Pemilu akan selalu menjadi tanggung jawab pemerintah dan KPU. "Ini semua adalah kesalahan Pemerintah dan KPU. Sukses atau tidaknya Pemilu itu tanggung jawab pemerintah dan KPU," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Duta di Jakarta, Jumat (17/4) kemarin. Ray juga menyayangkan sikap pemerintah yang juga menyalahkan masyarakat yang tidak mengecek daftar pemilih sementara sebelum jadi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga banyak pemilih yang tak bisa menggunakan hak pilihnya karena tak masuk DPT. Sebab, katanya, tidak masuknya pemilih dalam DPT itu murni kesalahan pemerintah dan KPU. "Itu yang kita sesalkan. Kenapa masyarakat ikut disalahkan. Andil masyarakat dalam kesalahan itu mana?" katanya. Seharusnya, lanjut Ray, masyarakat mengecek DPT atau tidak, secara otomatis mereka masuk DPT, dengan catatan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. "Misalnya, kalau sudah cukup umur sesuai undang-undang, otomatis kan harus masuk DPT. Jadi tanpa mengecek DPT pun, mereka harus masuk DPT," jelas alumni Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta ini. Karena itu, Ray meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut pernyataan yang seakan-akan menyalahkan masyarakat itu. "Pemerintah harus mencabut pernyataan itu. Kalau Pemilu itu menjadi tanggung jawab bersama, seharusnya dijelaskan secara rinci. Pemilu itu yang jelas tanggung jawab pemerintah dan KPU," katanya. Lebih lanjut Ray menyebut, pelaksanaan Pemilu yang amburadul dan besarnya angka pemilih yang tak masuk DPT benar-benar merugikan masyarakat."Kalau disalahkan sama dengan sudah jatuh malah tertimpa tangga. Masyarakat sudah tidak bisa memilih malah disalahkan, kan kasihan," katanya. Dikatakannya, pemerintah dan KPU seharusnya belajar dari kasus Pilgub Jatim yang permasalahannya tak jauh beda dengan kasus Pileg. Apalagi, katanya, sejak awal KPU sebenarnya telah menerima laporan dari soal kisruh DPT Pilgub Jatim. Sehingga, lanjut Ray, andai KPU bergerak cepat, masalah yang sama tak terulang lagi pada Pileg."Itu (perbaikan DPT) yang tidak dilakukan pemerintah dan KPU," katanya. Melihat pelaksanaan Pileg yang amburadul, Ray memandang wajar, jika banyak elemen masyarakat dan partai politik yang melayangkan protes keras, baik terhadap Pemerintah maupun KPU. "Wajar saja kalau sekarang banyak yang protes. Pemilih kan dirugikan," katanya. (amh) http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=15235
