--- On Tue, 5/19/09, HKSIS <[email protected]> wrote: From: HKSIS <[email protected]> Subject: [HKSIS] Kalla Serang Balik Boediono To: "HKSIS" <[email protected]> Date: Tuesday, May 19, 2009, 1:44 AM
Kalla Serang Balik Boediono http://www.korantem po.com/korantemp o/koran/2009/ 05/19/headline/ krn.20090519. 165713.id. html “Saya tak tahu mengapa diberi label agen neoliberalisme.” JAKARTA -- Calon presiden dari Partai Golkar, Jusuf Kalla, melancarkan serangan balik terhadap pesaingnya dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang. Serangan yang secara tak langsung dialamatkan ke Boediono, calon wakil presiden yang digandeng Susilo Bambang Yudhoyono, itu disampaikannya dalam acara bertajuk “Kadin Temu Capres” di Grand Ballroom Djakarta Theater kemarin. Kalla, yang kini masih wakil presiden pendamping Yudhoyono, mengaku banyak programnya tak didukung oleh menteri terkait. Salah satunya adalah program pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang diklaim sebagai gagasannya. "Saya paksakan, meski banyak menteri yang tidak mendukung," kata Kalla. Program itu digeber, menurut Kalla, untuk menyediakan listrik yang murah dan tak terbatas. Program tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi beban subsidi listrik. Karena itu, mulai 2006/2007, ia memulai pembangunan proyek 10 ribu megawatt tahap pertama dan dilanjutkan ke tahap kedua. Waktu itu, Kalla melanjutkan, ide tersebut tak didukung Menteri Perekonomian, yang dijabat Boediono. "Menko Perekonomian waktu itu tak mendukung, tak mau jamin karena kita tak punya uang,” kata Kalla. “Jadi, Anda bisa yakini bahwa pemikiran ekonomi liberal tidak mungkin mendukung ekonomi bangsa yang seperti ini." Dalam deklarasi pasangan Yudhoyono-Boediono di Bandung, Jumat lalu, pasangan ini menyatakan kegerahannya atas bisnis pejabat yang sering menimbulkan konflik kepentingan dalam pemerintahan. “Boediono tidak punya konflik kepentingan atau kepentingan bisnis (semacam itu),” kata Yudhoyono. Latar belakang Boediono itu sangat berbeda dengan Kalla, pendamping Yudhoyono hingga masa tugas keduanya berakhir Oktober nanti. Selanjutnya, dalam forum dengan para pengusaha itu, Kalla juga menyerang kebijakan neoliberalisme. Menurut dia, kepentingan ekonomi Indonesia banyak disetir asing. Pada 2000, ia mencontohkan, IMF meliberalkan semua produk beras, gula, dan kayu. Kalla mengaku telah meminta agar kebijakan seperti itu dicabut. "Sebab, itu sangat liberalis, pro-pasar bebas,” kata Kalla, penjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan hingga April 2000 sebelum dilengserkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. “Saya bilang (kepada IMF), this is my country, bukan your country.” Hingga berita ini ditulis, Boediono belum bisa dimintai konfirmasi. Pesan singkat dan sambungan telepon seluler kepadanya tak berhasil. Namun, Jumat pekan lalu, saat ditemui tim Tempo, Boediono menolak tudingan bahwa dirinya agen neoliberalisme. “Saya tidak tahu mengapa saya diberi label seperti itu. Sejak awal, saya itu dalam kebijakan ekonomi selalu mendahulukan kepentingan Indonesia,” kata Boediono. Ia menambahkan, kepentingan nasional nomor satu. Kepentingan itu khususnya ditujukan kepada rakyat yang belum mendapatkan manfaat dari pembangunan. “Kalau saya dikatakan terlalu pro-asing dan anti-ekonomi kerakyatan, saya rasa kok tidak fair,” katanya.GUNANTO | VENNIE MELYANI | SETRI YASRA | DWI WIYANA Kisruh Kalla-Boediono Wakil Presiden Jusuf Kalla berulang kali berseberangan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono tentang sejumlah hal, terutama proyek monorel dan pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Perbedaan ini sempat membuat Boediono ingin mundur dari kabinet, tapi ditahan oleh Presiden Yudhoyono. Proyek Monorel Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengirim surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, meminta pemerintah ikut memberikan jaminan terhadap proyek monorel senilai US$ 650 juta (Rp 5,85 triliun) pada 5 Juni 2006. Surat sejenis juga dikirim kepada Menteri Koordinator Perekonomian Boediono sekaligus Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Respons Boediono Dari hasil kajian, KKPPI menyimpulkan jaminan pemerintah sulit keluar karena proyek ini menabrak sejumlah aturan. Dari 14 kriteria yang ditentukan, hanya separuh yang terpenuhi. Respons Kalla Jusuf Kalla berkukuh proyek monorel harus segera jalan. Dia menegaskan bahwa tugas KKPPI mempercepat, bukan memperlambat proyek. Presiden Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 103/2006 tentang pemberian jaminan pemerintah untuk proyek monorel pada 13 Desember 2006. Proyek Listrik 10 Ribu Megawatt Konsorsium bank-bank Cina yang akan mendanai proyek listrik 10 ribu megawatt meminta jaminan penuh pemerintah. Proyek senilai Rp 170 triliun itu ditargetkan beroperasi pada 2010. Respons Boediono Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak memberikan jaminan penuh. Alasannya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972, badan usaha negara, badan usaha daerah, maupun perusahaan swasta dilarang menerima kredit luar negeri yang mengharuskan adanya jaminan pemerintah, termasuk Bank Indonesia dan bank milik negara. Respons Kalla Jusuf Kalla ngotot bahwa pemerintah harus memberikan jaminan penuh bagi konsorsium yang mendanai proyek listrik ini. Kalla mengatakan, "Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri." Boediono dan Sri Mulyani akhirnya menyerah. [Non-text portions of this message have been removed]
