Mafia Berkeley di Pintu Istana
Boediono dikhawatirkan jadi pintu masuk kepentingan ekonomi Amerika-Yahudi di
Indonesia. Melabrak UUD 45.
SAAT awal-awal
berkuasa, Soeharto dikerumuni tim khusus bidang ekonomi jebolan
Universitas Berkeley, California, AS. Mereka, seperti Prof Widjojo
Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh Sadli, JB
Soemarlin, dan Adrianus Mooy, bertugas menyusun sistem perekonomian di
Indonesia.
Saking
besarnya dominasi mereka dalam menerapkan konsep ekonomi liberal gaya
AS, tim ini akhirnya mendapat julukan miring: mafia Berkeley. Bahkan,
tak hanya doktor ekonomi lulusan Berkeley yang masuk dalam jaringan
ini, tapi beberapa alumni universitas papan atas di AS juga dituding ikut
membawa misi hegemoni AS di Indonesia.
Kini,
meski Soeharto dan Orba-nya telah tumbang, jaringan mafia Berkeley
tetap bercokol. Beberapa doktor ekonomi yang dituding masuk jaringan
ini antara lain Sri Mulyani, Moh Ikhsan, Chatib Basri, dan Boediono.
Makanya, ketika SBY memilih Boediono sebagai cawapresnya, lontaran
penolakan langsung menggema. Doktor ekonomi jebolan Universitas
Pennsylvania, AS itu dikhawatirkan membawa kepentingan ekonomi Amerika.
“Kita
bertahun-tahun mengkhawatirkan tim ekonomi kita lagi-lagi dikuasai oleh
Mafia Barkeley dengan paradigma ekonomi neoliberalnya. Ternyata
sekarang SBY tidak hanya melanggengkan praktik ekonomi neoliberal
dengan cara memilih tim ekonomi di kabinetnya saja, tapi malah menunjuk
cawapresnya, Boediono yang sudah jelas-jelas garis ekonominya
neoliberal,” cetus ekonom Indef (Institute for Development of Economics
and Finance), Hendri Saparini kepada Indonesia Monitor, Sabtu (16/5).
Kekhawatiran Hendri cukup beralasan. Sebab, runtuhnya perekonomian nasional tak
bisa
dilepaskan dari peran mereka. Di sisi lain, Amerika akan menghalalkan
berbagai cara untuk mengamankan kepentingannnya di Indonesia dengan power
ekonomi
Yahudi-nya yang dikenal ambisius itu. Presiden AS Barrack Obama yang
memiliki ayah tiri orang Indonesia, juga tak menjamin negerinya tidak
akan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.
Bahkan,
awal Mei lalu, saat mendeklarasikan bulan Mei sebagai bulan
Yahudi-Amerika (May Jewish American Heritage Month), Obama secara
implisit mengakui bahwa negara AS adalah negara Yahudi. Ia mengatakan
bahwa, “AS tidak akan menjadi negara yang kita kenal sekarang tanpa
keberhasilan yang diraih kaum Yahudi Amerika.”
Meski
warga Yahudi di AS kurang dari tiga persen, tapi dominasinya sangat
luar biasa. Terbukti, dengan populasi sekecil itu, mereka berhasil
memenangkan 25 persen hadiah nobel. Selain itu, bangsa Yahudi menguasai
20 persen eksekutif di AS dan 22 persen anggota mahasiswa jenius di AS
adalah Yahudi.
Apakah
tangan-tangan mereka ikut “bermain” di Pilpres 2009 dengan mendukung
terpilihnya Boediono sebagai tandem SBY? “Kita juga khawatirkan itu,”
ujar Hendri.
Namun,
di mata pengamat hukum tatanegara Irman Putra Sidin, yang perlu
dikhawatirkan justru komposisi caprescawapres yang mengabaikan
keterwakilan Jawa dan non-Jawa. Padahal, UUD 45 mengisyaratkan perlunya
komposisi yang adil dalam pemerintahan.
“Soal Jawa non-Jawa, itu memang ada konstitusional base-nya.
Dalam pasal 6a ayat 3 UUD, disebutkan bahwa presiden yang terpilih,
yang dilantik sebagai pasangan calon presiden, dia harus menang 50
persen lebih,” kata Irman Putra Sidin kepada Indonesia Monitor, Jumat (15/5).
Bahkan, menurut Irman, tidak cukup 50 persen lebih. Ke depan, lanjut Irman,
jika ada
dua pasangan calon presiden, orang berpikir hanya satu kali putaran,
padahal belum tentu. “Dia harus menang di lebih dari 50 persen provinsi
di seluruh Indonesia. Dan minimal dia mendapatkan suara 20 persen di
setiap provinsi. Dalam konteks ini, Jawa luar Jawa menjadi penting.
Sebab mereka harus mendapat legitimasi di 33 provinsi, sehingga mitos
Jawa luar Jawa sebenarnya memang memiliki basis konstitusional,”
paparnya.
Sementara
itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi,
mengatakan, Boediono diperkirakan sulit menjalankan tugas wakil
presiden karena memiliki sifat tertutup. Sifat ini akan menghambat
koordinasi menteri di kabinet mendatang bila SBY terpilih lagi sebagai
presiden.
“Boediono
memang pintar dan menguasai ekonomi. Tapi dia akan kesulitan untuk
melakukan koordinasi dengan menteri-menteri lainnya,” ujar Sofjan
Wanandi, Senin (11/5).
■ Moh Anshari, Sri Widodo
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2201&Itemid=33
[Non-text portions of this message have been removed]
