DPT Pilpres di Jatim Kembali Dicurigai 
Rabu, 17 Juni 2009 | 11:45 WIB 
 
 
SURABAYA – Partai-partai tampaknya mulai gerah dengan sikap tertutup yang 
ditunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Mereka pun mulai ancang-ancang 
melayangkan sikap keras terhadap proses persiapan pelaksanaan pilpres. 

Tim Pemenangan Megawati-Prabowo (Mega-Pro) mengancam melayangkan somasi pada 
KPU Jatim. Alasannya, surat permintaan agar DPT tersebut dibagikan tak pernah 
digubris. 

Ketua Tim Pemenangan Mega-Pro Jatim, Suhandoyo mengatakan pihaknya sudah 
melayangkan dua surat kepada KPU Jatim. Isinya untuk meminta salinan soft copy 
DPT pilpres. Pihaknya berencana untuk mengirimkan surat permintaan lagi ke KPU 
Jatim mengenai DPT tersebut. ’’Kalau tidak digubris, terpaksa kami layangkan 
somasi,’’ katanya, Senin (15/6) sore.  

Memang KPU Jatim tidak memiliki kewajiban untuk memberi soft copy pada parpol 
peserta pemilu. Hal ini berbeda dengan pileg lalu yang mana DPT ini diserahkan 
pada parpol. Tetapi dia mengingatkan jika tidak ada aturan yang menyebutkan 
bahwa KPU  dilarang menyerahkan salinan DPT pada peserta pemilu atau yang 
membutuhkannya.  

’’Kalau sikapnya tidak kooperatif seperti ini maka akan jadi pembelajaran 
politik yang tidak baik bagi masyarakat. DPT kan informasi publik yang boleh 
diakses siapapun,’’ tegasnya.   
Dia mengatakan DPT menjadi sangat krusial karena pada pileg lalu, ini 
menimbulkan polemik di masyarakat. Belakangan diketahui banyak pemilih ganda, 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, sampai pemilih dibawah umur. Ditanya 
kemungkinan adanya penyelewengan lagi, Suhandoyo enggan menebak dan memilih 
untuk menunggu salinan dari KPU Jatim. ’’Setelah itu akan kami teliti dulu DPT 
tersebut baru bisa tahu hasilnya,’’ ujarnya.  

Sementara itu, Ketua DPW Partai Patriot Jatim La Nyalla Matalitti memprediksi 
dengan proses pemutakhiran data pemilih pilpres seperti ini, kemungkinan 
pelaksanaan pilpres juga akan kacau. Apalagi, KPU Jatim menunjukkan sikap 
tertutup tiap kali dimintai data soal pemilih. ’’Memang tidak ada kewajiban 
(memberi DPT) tetapi seharusnya dikasih. Karena kalau tidak pasti rame dan jadi 
chaos,’’ katanya.  

Dia curiga dengan keengganan KPU Jatim menyerahkan soft copy DPT kepada peserta 
pemilu. La Nyalla pun mengendus adanya upaya memanipulasi data. Dia mengaku 
sudah punya temuan namun tidak mau mengungkap dengan alasan menunggu salinan 
DPT. ’’Bagi dulu salinannya baru saya beber satu per satu,’’ tantangnya. 

Sementara itu, anggota KPU Jatim Arief Budiman mengatakan sebelumnya pihaknya 
masih belum konsentrasi untuk mempersiapkan pilpres. Pasalnya, KPU Jatim masih 
disibukkan dengan proses fit and proper test 38 anggota KPU kabupaten/kota yang 
baru. ’’Setelah kemarin sudah pelantikan baru kami akan lebih fokus ke 
pilpres,’’ ujarnya.

KPU Jatim sendiri sudah mendapatkan surat suara dari KPU Pusat dan langsung 
mendistribusikannya. Daerah yang sudah mendapat surat suara tersebut adalah 
Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Gresik, Lamongan, 
Bangkalan. Pamekasan, Sampang dan Sumenep juga sudah mendapatkan distribusi 
surat suara. 

Ketua KPU Jatim Nikmatul Hidayati mengatakan untuk masalah surat suara dipegang 
langsung oleh KPU Pusat. Sedangkan KPU Jatim saat ini tengah melakukan tender 
untuk formulir dan perlengkapan TPS. ’’Untuk surat suara, saya yakin sebelum 
akhir Juni sudah bisa terdistribusi semua,’’ ujarnya optimis. k2
 
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=4bbd2d541d623ec13d37c7a1aa64a903&jenis=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&PHPSESSID=a1976b7e0ec4d3eef0d7413112fee248


      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke