Goenawan Mohamad dan "Manifes Kebudayaan": The Manifesto is Dead?
Choirotun ('Ntis) Chisaan*
Ada sesuatu mengganggu dalam benak dan pikiran saya ketika membaca catatan
pinggir Goenawan Mohamad bertajuk "Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah
Gedung Bersejarah" (Tempo, No. 3818/18-24/5/2009). Tulisan itu berisi
pernyataan sikap Goenawan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dengan
menggunakan bahasa "kami", Goenawan mendukung keputusan politik Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (kini menjadi calon presiden dari Partai Demokrat) memilih
Boediono sebagai calon wakil presidennya. Barangkali, catatan pinggir itu lebih
tepat disebut sebagai semata-mata pernyataan sikap dan dukungan Goenawan
terhadap sosok Boediono, seorang ekonom dan teknokrat, yang akhir-akhir ini
disibukkan dengan tudingan sebagai neoliberalis (Revrisond Baswir, Kedaulatan
Rakyat, 20/6/2009).
Entah mengapa, dengan segera catatan pinggir Goenawan mengingatkan saya pada
suatu peristiwa yang terjadi kurang lebih 52 tahun lalu. Saat itu, Maret 1957,
tiga orang seniman Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer dan Kotot Sukardi
bersama dengan seniman-seniman lain menyatakan sikap dan dukungan mereka
terhadap "Konsepsi Bung Karno" (Lentera, Bintang Timur, 3/3/1963), suatu
konsepsi yang kemudian dikenal secara luas sebagai "Manifesto Politik". Ia
menjadi dasar haluan negara. Ia menjadi landasan penerapan Demokrasi Terpimpin.
Pandangan positif dan dukungan terhadap "Konsepsi Bung Karno" diberikan pula
oleh seniman kenamaan Asrul Sani dalam sebuah esainya "Sumbangan Artis Film
terhadap Pembangunan Jiwa Bangsa" (Asrul Sani, 1997).
Apa sebab para seniman memberi dukungan terhadap "Konsepsi Bung Karno"? Mereka
meyakini, "Konsepsi Bung Karno" dapat melahirkan suatu forum resmi bagi
perkembangan seni yang berwatak keindonesiaan dalam tugasnya menyelesaikan
Revolusi Nasional (Lentera, Bintang Timur, 3/3/1963). Dalam konteks ini, Asrul
bahkan mencontohkan keberhasilan Sovyet-Rusia dalam membangun negerinya,
memusnahkan susunan hidup lama dan membangun kehidupan baru dengan
mengikutsertakan kaum seni. Dalam pembangunan, khususnya pembangunan jiwa,
demikian Asrul mengatakan, kaum seni memiliki kedudukan amat penting (Asrul
Sani, 1997). Atas dasar itulah maka kaum seni bersedia turut melaksanakan
"Konsepsi Bung Karno" dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Aspirasi,
harapan dan cita-cita kaum seni tercermin di dalam "Konsepsi Bung Karno".
Namun, sejarah berkata lain. Dalam perjalanannya, kaum seni pendukung
"Manifesto Politik" dituding telah menjadikan seni sebagai subordinasi politik
(Detik, No. 032 Th. XVII, 13-19/10/1993). "Manifes Kebudayaan", yang
ditandatangani oleh salah satunya Goenawan Mohamad, lahir sebagai
perlawanan terhadap "Manifesto Politik" yang didukung para seniman dari
organisasi-organisasi kebudayaan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), Lesbumi
(Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) dan LKN (Lembaga Kebudayaan
Rakyat).
Mengapa saya mengaitkan tulisan Goenawan dengan peristiwa yang terjadi kurang
lebih 52 tahun lalu? Pertama, saya menempatkan Goenawan sebagaimana halnya Henk
Ngantung, Pramoedya Ananta Toer, Kotot Sukardi maupun Asrul Sani sebagai
"seniman yang mendukung kebijakan presiden". Goenawan memberi dukungan terhadap
kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara Henk Ngantung, Pramoedya
Ananta Toer, Kotot Sukardi dan Asrul Sani memberi dukungan terhadap kebijakan
Presiden Soekarno. Kedua, saya menempatkan Goenawan sebagai (salah satu)
penandatangan "Manifes Kebudayaan". Jadi, catatan pinggir Goenawan saya baca
dalam kerangka pikir tarikan historis seperti itu. Ada Lekra (Henk Ngantung,
Pramoedya Ananta Toer, Kotot Sukardi), ada Lesbumi (Asrul Sani), ada Manifes
Kebudayaan (Goenawan Mohamad). Dua alasan ini cukup bagi saya untuk
mempertemukan mereka, mempertemukan kedua peristiwa itu dalam bingkai "Sejarah
Politik-Kebudayaan Indonesia 1960-an" dan menghadirkannya kembali dalam konteks
kini. Sebuah reuni.
Jika dipahami dari sudut pandang pernyataan sikap dan dukung-mendukung
kebijakan presiden, tak ada perbedaan antara dua peristiwa itu. Namun, jika
dipahami dari sudut pandang "apa yang diperjuangkan" sehingga kaum seni
menyatakan sikap dan memberi dukungan mereka terhadap kebijakan presiden, ada
perbedaan sangat mendasar dalam dua peristiwa itu. Melalui "Manifesto Politik",
kaum seni bersama-sama dengan Bung Karno mencita-citakan suatu masyarakat
sosialis Indonesia. Sebuah sosialisme Indonesia. Sementara dalam pernyataan
sikap Goenawan, dalam dukungannya terhadap pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono, tak nampak adanya suatu ungkapan cita-cita masyarakat
keindonesiaan seperti apa yang hendak dicapai. Yang nampak adalah sebuah
pragmatisme ekonomi.
Sekalipun Goenawan menghadirkan Bung Karno dalam catatan pinggirnya, namun ia
gagal menghubungkan hasrat, semangat dan cita-cita masyarakat keindonesiaan
yang hendak dicapai Bung Karno dengan hasrat, semangat dan cita-cita masyarakat
keindonesiaan yang hendak dicapai Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Indonesia
hendak ke mana?
***
Dalam penilaiannya seputar pro-kontra "Manifes Kebudayaan", Lesbumi, usai
penyelenggaraan Konperensi Karjawan Pengarang se-Indonesia 1964, membulatkan
pendapatnya:
..."'Manifes Kebudajaan' tersebut belumlah setjara sempurna mengungkapkan
landasan idiel jang dapat dipergunakan oleh para pengarang Indonesia dalam
pengabdiannja kepada Revolusi Indonesia dan dalam beberapa hal memberikan
kemungkinan untuk penafsiran2 jang mengaburkan tudjuan Revolusi Indonesia tsb."
(Duta Masjarakat, 10/3/1964)
***
"Manifes Kebudayaan", menurut Goenawan, sudah selesai, jika dilihat dari segi
perlawanannya terhadap realisme sosialis Lekra (Detik, No. 032 Th. XVII,
13-19/10/1993). Lebih dari sekedar itu, "Manifes Kebudayaan" memang sudah
selesai. Sebab, lewat catatan pinggirnya, Goenawan sedang menghadirkan sebuah
"Manifes Ekonomi". Sebuah jalan lempang menuju gerakan "ekonomi adalah
panglima". Wallāhu a'lam.
***
* Penulis buku "Lesbumi; Strategi Politik Kebudayaan".
Bacaan:
Asrul Sani, Surat-Surat Kepercayaan, Penyunting: Ajip Rosidi, Jakarta, PT Dunia
Pustaka Jaya, 1997.
Detik, "Tepiskan Racun Kecurigaan", No. 032 Tahun XVII, 13-19 Oktober 1993.
Duta Masjarakat, "Penilaian Lesbumi Sekitar Manifes Kebudayaan", 10 Maret 1964.
Foulcher, Keith, "The Manifesto is not dead": Indonesian literary politics
thirty years on, Working Paper 87, Clayton, The Centre of Southeast Asian
Studies Monash University, 1994.
Goenawan Mohamad, "Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung
Bersejarah", Tempo, No. 3818, 18-24 Mei 2009.
Lentera, Bintang Timur, 3 Maret 1963 dalam D.S. Moeljanto & Taufiq Ismail,
Prahara Kebudayaan: Kilas Balik Ofensif Lekra/ PKI dkk (Kumpulan Dokumen
Pergolakan Sejarah), Bandung, Mizan dan HU Republika, 1995.
Revrisond Baswir, "Boediono dan Neoliberalisme", Kedaulatan Rakyat, 20/06/2009.
