Hanya saja, perlu diteliti lebih lanjut, apakah pilihan tersebut berdasarkan kesadaran dan pertimbangan2 rasional atau tidak. Sehingga bisa diketahui korelasi keduanya. Jangan sampai kita hanya berangkat dari logika yang "tidak sepenuhnya benar": TIDAK NURUT KIAI BERARTI CERDAS DAN RASIONAL.
salam, MAL --- On Wed, 7/15/09, Abd. Moqsith Ghazali <[email protected]> wrote: From: Abd. Moqsith Ghazali <[email protected]> Subject: [kmnu2000] Pilpres, Otoritas Kiai, dan Rasionalitas Nahdhiyyin To: [email protected] Date: Wednesday, July 15, 2009, 8:40 AM Pilpres, Otoritas Kiai, dan Rasionalitas Nahdhiyyin Oleh Abd Moqsith Ghazali Pilpres yang berlangsung 8 Juli 2009 lalu secara umum berjalan lancar, aman dan damai. Ada tiga pasangan yang bertarung dalam pemilu presiden dan wakil presiden RI kali ini. Masing-masing adalah Mega-Prabowo, SBY-Budiono, dan JK-Wiranto. Sekalipun KPU belum mengumumkan hasilnya, berbagai lembaga survei telah menyimpulkan bahwa pasangan SBY-Budiono tampil sebagai pemenang dengan dukungan suara 60 %. Sementara di urutan kedua adalah Mega-Pro dengan suara kurang lebih 28 %, dan yang ketiga adalah JK-Wiranto dengan perolehan suara sekitar 12 %. Kekalahan telak JK-Wiranto ini di luar perkiraan sebagian pihak. Sebab, publik tahu bahwa JK-Wiranto disokong oleh berbagai ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Ratusan kiai dan pengasuh pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah membubuhkan tanda tangan dukungan demi kemenangan JK-Wiranto. Pernyataan dukungan kiai-kiai itu diedarkan ke kantong-kantong NU. Dimana-mana direklamekan bahwa dalam tubuh Jusuf Kalla (JK) telah mengalir darah NU. Karena itu, pantas dan bahkan seharusnya warga NU menjatuhkan pilihan politiknya pada JK, bukan pada yang lain. Namun, exit poll yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) menunjukkan bahwa 60 % warga NU memilih SBY-Budiono. Suara JK-Wiranto hancur di daerah-daerah basis NU seperti Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, dan Madura. Di Jawa Tengah juga setali tiga uang. Pertanyaannya, bagaimana kita meletakkan kekalahan JK ini di tengah dukungan para kiai NU? Mungkinkah ada defisit kharisma dan kian merosotnya otoritas ulama sehingga warga NU tak lagi mendengarkan himbauan atau tawshiyah politik para kiai yang selama ini menjadi panutan mereka? Penting diketahui bahwa dalam kurun lima belas tahun terakhir telah terjadi perubahan mendasar dalam diri warga NU seiring dengan semakin membaiknya derajat keterdedahan mereka terhadap arus-arus informasi. Kaum nahdliyyin sekarang kian rasional, cerdas, dan otonom. Dalam urusan keagamaan mungkin mereka masih menyerahkan urusannya pada kiai. Pandangan keislaman kiai masih dianggap sebagai sabda pandhita ratu. Tapi, dalam soal ekonomi-politik dan sosial, kiai tak lagi menjadi acuan satu-satunya. Jika puluhan tahun lalu kiai menjadi jangkar dan referensi di berbagai kehidupan warga NU, maka beberapa tahun terakhir terjadi diversifikasi rujukan. Jika sakit, mereka tak lagi ke kiai melainkan ke dokter. Dalam soal politik pun, putusan dan pilihan politik kiai hanya salah satu kompas untuk membaca peta. Mereka menentukan preferensi politiknya setelah melakukan amatan berdasarkan data-data dan informasi yang mereka kunyah dari berbagai sumber seperti televisi dan koran. Sekiranya pilihan politik kiai sesuai dengan perhitungan politiknya, mereka akan mengikutinya. Tapi, jika tak selaras, mereka tak ragu untuk menolak pilihan politik sang kiai. Dalam soal politik, pendapat kiai tak lagi dipandang sebagai doktrin agama yang mengikat, melainkan instrumen duniawi yang berguna sejauh dibutuhkan. Fenomena ini yang tampaknya tak segera dipahami secara nastiti oleh para kiai pesantren dan pengurus NU, baik di pusat maupun di daerah. Mereka menyangka bahwa warga NU hari ini sama belaka dengan warga NU puluhan tahun lalu; warga NU yang illiterate dan lugu; warga NU yang seluruh nafas dan jiwanya dipasrahkan (taslim) sepenuhnya pada kiai. Dalam waktu lama, keluguan dan keterbelakangan nahdliyyin dipakai sebagai alat mobilisasi politik dalam pemilu. Kini, dengan caranya sendiri, kaum nahdliyyin melakukan koreksi dan kritik terhadap modus perpolitikan NU yang top-down dan satu arah. Mereka tak menghendaki adanya dikte politik dari atas untuk memilih salah satu pasangan tertentu. Mereka ingin diakui sebagai manusia merdeka yang bebas menentukan arah politiknya sendiri. Ini adalah pertanda baik bagi kemajuan NU di masa depan. Secara eksternal, kekalahan JK merugikan, tapi secara internal sangat relevan bagi pengembangan kapasitas dan kemandirian kaum nahdliyyin. Karena itu, kekalahan JK dalam konteks NU mestinya disyukuri bukan malah diratapi. [] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
