Salam,
Ini ada berita dari Pontianak. Sudah seminggu yang lalu seh,
tapi hingga hari ini responnya terus mengalir.
bahkan konon seruan ini bikin Pontianak "panas".
Semoga bermanfaat.
Salam, Hamzah Sahal
Puluhan Sarjana, Ulama dan Aktivis Bikin 'Seruan Pontianak'
PONTIANAK -- Lebih dari 70 aktivis, sarjana, wartawan serta tokoh agama
Pontianak menerbitkan sebuah iklan satu halaman di harian Pontianak
Post, Tribune Pontianak dan Borneo Tribune Senin pagi ini. Mereka
menyerukan kepada warga Kalimantan Barat agar berhati-hati melihat
pertengkaran antar perseorangan. Warga sebaiknya tak membawa
pertengkaran menjadi persoalan etnik, adat atau agama. Mereka memberi
nama petisi ini sebagai "Seruan Pontianak."
Kristianus Atok, seorang penyeru juga penulis buku Membangun Relasi
Antar Etnik: Pelajaran dari beberapa kampung di Kalimantan Barat,
mengatakan seruan ini adalah upaya pendidikan politik untuk warga
Kalimantan Barat. Kalau ada pertengkaran bawalah ke jalur hukum. Jangan
dijadikan masalah suku atau agama. "Sesuatu dengan niat baik akan
selalu dapat dukungan," kata Kris Atok.
Dalam iklan tersebut, mereka menerangkan bahwa "akar kekerasan" di
Kalimantan Barat adalah pembantaian kurang lebih 3,000 orang Tionghoa
pada 1967. Pada 1997, sekitar 600 warga Indonesia etnik Madura dibunuh
di Sanggau Ledo. Pada 1999, setidaknya 3,000 khususnya orang Madura
dibantai dan 120,000 melarikan diri dari Sambas. "Kami punya kesan
negara Indonesia membiarkan akar kekerasan merasuk semakin dalam," kata
mereka.
"Kelemahan penegakan hukum, policy pemerintahan yang kurang bermutu
serta ketiadaan upaya mencari kebenaran dan keadilan, membuat kekerasan
berakar makin dalam di kawasan ini. Akibatnya, banyak warga Kalimantan
Barat menekankan simbol-simbol etnik, adat dan budaya secara tidak
proporsional: Dayak, Jawa, Madura, Melayu, Tionghoa dan sebagainya.
Bila ada persoalan kriminal biasa, orang menggesernya jadi persoalan
kelompok etnik atau agama."
Para peserta seruan meliputi sarjana, termasuk Dr. Chairil Effendy,
rektor Universitas Tanjungpura, Haitami Salim, ketua STAIN Pontianak.
Dr. Gerry van Klinken, seorang peneliti dari Royal Netherlands
Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies di Leiden, Belanda,
Andreas Harsono, praktisi media, juga ikut mendukung seruan. Politikus
Frans Tshai dari Partai Demokrat juga ikut. Gusti Suryansyah, seorang
cendekiawan yang juga Pemangku Kraton Ismahayana Ngabang, Dr. Aswandi,
tokoh pendidikan, dan W. Suwito, seorang advokat di Pontianak, juga
turut di dalamnya.
Ustadz K. Husnan KH Nuralam, Abdullah HS, Pabali Musa, Nuralam maupun
pastor Johanes Robini Marianto OP juga ikut bergabung. Dari wartawan,
termasuk Nur Iskandar, pemimpin redaksi harian Borneo Tribune maupun
beberapa wartawan dari Pontianak Post maupun Tribune Pontianak.
Namun barisan ini paling banyak melibatkan aktivis Pontianak. Ada
aktivis Dayak Kris Atok dan guru Paulus Florus. Maupun Hermayani
Putera, Pahrian Siregar, Faisal Riza, Yohanes Supriyadi, Deman Huri
Gustira, Ahmad Shiddiq, Pay Jarot Sujarwo, Rizal Adriyanshah dan
sebagainya. Tampak pula para aktivis perempuan, Padmi Tjandramidi,
Laili Khairnur, Indah Lie, Sapariah Saturi Harsono, Siti Lutfiyah,
Ansela Sarating, Dwi Syafriyanti, Rizawati, dan lainnya.
"Seruan ini melibatkan individu namun mereka datang dari ragam-ragam
background. Ada orang Dayak, ada Melayu, juga banyak Madura, Tionghoa,
Batak, Flores dan sebagainya. Semuanya warga yang punya commitment
terhadap masa depan Kalimantan Barat, yang damai serta berlandaskan
hukum," kata Nur Iskandar.
Menurut Asriyadi Alexander Mering, salah seorang penyeru dari Tribune
Institute, ide membuat seruan bermula dari keprihatinan mereka ketika
terjadi perkelahian antara orang Tionghoa dan Melayu di Tanjung Raya
saat bulan puasa. Masalah perseorangan memancing kerumunan besar.
Diskusi lewat Facebook mendorong mereka merumuskan seruan.
"Rapat-rapatnya seru. Saya bikin analogi. Kalimantan Barat ini ibarat
orang sakit. Kekerasan adalah penyakitnya. Sekarang mau dioperasi,
diobati, atau dibiarkan sakit terus?" kata Mering. “Waktu melakukan
operasi memang sakit, pasti sakit dan mengerikan, tapi setelah itu akan
sembuh.”
“Prosesnya menarik, karena orang Dayak merekomendasikan orang madura,
orang Madura merekomendasikan orang Dayak atau Melayu dan sebaliknya,”
kata Mering.
Mereka juga minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur
Cornelis membentuk komisi independen guna menyelidiki pembunuhan
besar-besaran pada tahun 1967, 1997 dan 1999.
“Hingga hari ini masih banyak orang-orang Madura belum bisa mendapatkan
tanah-tanah mereka di Sambas. Para keluarga korban juga masih menunggu
keadilan dan kebenaran,” kata Subro, direktur Mitra Sekolah Masyarakat,
sebuah organisasi pendidikan dan dialog lintas budaya.
"Kami percaya selama orang belum bisa belajar dari masa lalu,
orang-orang yang dulu melakukan pembunuhan, juga takkan takut untuk
bikin pengerahan lewat etnik, budaya atau agama, dan melakukan
kekerasan lagi. Selama kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan, selama
itu pula kita tidak mengerti bagaimana hidup damai dalam persaudaraan
yang tulus."
Beberapa peneliti internasional menilai Kalimantan Barat sebenarnya
adalah wilayah perang. Perang di Kalimantan Barat, sejak zaman
konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1960an, sering disebut
sebagai "hidden war" atau "perang tersembunyi." Ini beda dengan perang
Aceh sebagai "perang gerilya" atau Papua sebagai "secret war" atau
"perang rahasia." Perang di Kalimantan Barat lebih kurang diperhatikan
daripada peperangan di Aceh, Papua maupun Timor Timur. Hubungan antar
etnik di Kalimantan juga termasuk peka sekali. Pembunuhan ribuan orang
Tionghoa dan Madura, antara 1967 hingga 2000, masih menyisakan banyak
masalah.
[Non-text portions of this message have been removed]
