Koran Tempo Media Diminta Netral Dalam Kasus Pluralisme Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, meminta media massa tetap pada posisi netral dalam pemberitaan keberagaman (pluralisme). Dia menilai, selama ini jurnalis masih memihak.”Sering kali ada penggunaan kata yang menjerumuskan,” kata Ulil dalam dialog Prospek Demokrasi dan Kebebasan 2010, di Jakarta Media Center kemarin. Ulil mencontohkan, dalam sejumlah kasus Ahmadiyah, justru media menggunakan kata “aliran sesat” seperti yang digunakan Majelis Ulama Indonesia. Padahal penggunaan kata itu telah menimbulkan persepsi keliru di kalangan masyarakat, dan terkesan menghakimi.”Kata-kata yang menjerumuskan harus dihentikan,”katanya. Wartawan senior Goenawan Mohamad mengakui, bahasa yang digunakan dalam sejumlah media bisa menjebak. Bahkan, menurut dia, bahasa sering digunakan untuk melawan stigmatisasi dari penguasa. “Bahkan berimplikasi stigma menimbulkan kontra,”ujarnya. Pemimpin Redaksi Jakarta Post Endy M. Bayuni mengatakan media harus bisa memilah antara suara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Terkadang sejumlah sikap yang disampaikan pihak tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas belum mewakili kelompok itu.”Perlu memilih dan memilah suara-suara yang layak ditampilkan,”katanya. Dia mencontohkan, kekuatan teknologi informasi dan Internet mampu mengaburkan kekuatan yang sebenarnya.”Melalui Internet, kekuatan minoritas pun bisa jadi dominan,”ujar Endy. Menurut dia, Internet telah mampu menghilangkan kekuatan negara dalam melakukan praktek sensor. Dalam kasus Prita, sebagai contoh, melalui gerakan sosial di situs Facebook, masyarakat mampu memberi dukungan. Bahkan belakangan muncul kelompok Facebook yang menamakan dirinya Partai Komunis Indonesia, yang pada era Orde Baru dilarang. “Kasus ini membuktikan bahwa tiada lembaga yang mampu membatasi kebebasan masyarakat,”ujarnya. Namun, dia menyesalkan masih adanya upaya Kejaksaan Agung membatasi peredaran buku yang dinilai menjerumuskan informasi. EKO ARI WIBOWO Sumber: http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/01/22/index.shtml The Jakarta Post http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/22/indonesia-%E2%80%98needs-role-models%E2%80%99.html Indonesia ‘needs role models’ Irawaty Wardany , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 01/22/2010 8:56 AM | Headlines Pluralism and freedom in Indonesia has faced challenges since the Indonesian Ulema Council (MUI) issued an edict against secularism, pluralism and liberalism in 2005, and the deaths of two key pluralism figures. Clerics in East Java recently suggested the issuance of a fatwa forbidding female Muslims from straightening their hair and from holding pre-wedding photo sessions. They said hair straightening was haram for women as it could lead to immoral acts if the intention was to improve physical appearance, while pre-wedding photos should be banned because in such circumstances men and women were unmarried but already mingling with the opposite sex. The clerics also forbade Muslim women from riding an ojek (motorcycle taxi) or becoming an ojek driver due to concerns that a woman might touch or be close to a member of the opposite sex, or expose haram parts of her body. The same gathering consisting of 250 leaders of Islamic boarding schools in Java and Madura, had previously endorsed a fatwa that forbade Muslims from using Facebook. Under such conditions, Ulil Abshar Abdallah a Muslim intellectual, said this country needed figures like the late Abdurrahman “Gus Dur” Wahid or Nurcholis Madjid (Cak Nur), who could promote pluralism and oppose MUI’s delegitimization of pluralism. “We need role models like them that can be looked to by people when facing pluralism issues,” he told a discussion conducted by the newly established Journalist Association for Diversity (SeJuK) on Thursday. He said that was what Indonesia had been lacking since the death of Gus Dur and Cak Nur. Gus Dur died on Dec. 30, 2009, after years of health problems, while Cak Nur passed on in 2005. The edict has even generated criticism towards activists promoting pluralism. “That makes us defensive,” Ulil said. Siti Musdah Mulia, chairwoman of the Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), said the Indonesian government was still discriminating against those who had non-mainstream beliefs. The government recognizes five religions; Hinduism, Buddhism, Catholicism, Protestantism, Islam and Confucianism. “People who don’t subscribe to the recognized six faiths have to lie when applying for identity cards simply because they do not want to get into trouble or be reported by the subdistrict officials,” Musdah said. She added that the conditions had worsened with the behavior of legal enforcers who found it difficult to separate their roles as legal enforcers and as religious devotees. “They often designate themselves as faith judges,” she said. The chief editor of The Jakarta Post, Endy M. Bayuni, on the other hand, considered that freedom of expression in Indonesia had been widely opened up despite efforts to limit it. As examples, he cited the book banning by the Justice and Human Rights Ministry and the Attorney General’s Office, and the wiretapping regulation that the Communications and Information Ministry was trying to take over. “But thanks to the Internet, we can fight against that mentality.” Kompas, Jumat, 22 Januari 2010 http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/04590479/ide-ide.keberagaman.. PLURALISME Ide-ide Keberagaman Jakarta, Kompas - Pascameninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, semangat keberagaman dalam menjalankan agama dan kepercayaan tidak boleh berhenti. Masyarakat, juga kalangan media massa, harus terus mendorong keberagaman dengan mengembangkan ide-ide toleransi untuk kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan. Hal itu dikemukakan tokoh muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, Kamis (21/1), pada diskusi ”Prospek Demokrasi dan Kebebasan 2010” menandai peluncuran Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) di Jakarta Media Center. Diskusi ini juga menghadirkan pembicara Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace Siti Musdah Mulia dan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Endy M Bayuni. Ulil Abshar Abdalla menyatakan, Gus Dur sebagai bapak pluralisme di Indonesia tentu tidak ingin keberagaman yang dirintisnya itu kandas. Kepergian Gus Dur justru harus menjadi tantangan bagi pejuang keberagaman tetap menghidupkan semangat tersebut. Pascafatwa haram Majelis Ulama Indonesia mengenai pluralisme (termasuk liberalisme dan sekularisme agama) pada 2005, perjuangan keberagaman itu terkesan meredup. Kalangan pengelola media massa juga cenderung melakukan sensor internal setiap kali melansir pemberitaan soal keberagaman. Terkait upaya untuk terus menghidupkan ide-ide keberagaman, lanjut Ulil, apakah mungkin di masyarakat juga dibentuk semacam otoritas yang melegitimasi perlunya keberagaman. Nurcholish Madjid, misalnya, adalah tokoh yang memiliki otoritas yang perkataannya bisa semacam fatwa. Siti Musdah Mulia mengemukakan, aspek penting bagi komunitas keagamaan adalah berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama, termasuk di dalamnya hak kemandirian mengatur organisasi. Kebebasan menjalankan agama seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan itu pun demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik. ”Negara berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama tanpa membedakan suku, bahasa, agama, keyakinan, politik, ataupun asal- usulnya,” kata Siti Musdah Mulia. Bagi Endy M Bayuni, dalam 11 tahun reformasi ini, diakui, banyak memberikan kemajuan terhadap kebebasan seiring dengan berkembangnya revolusi teknologi informasi. (WHO) http://nasional.vivanews.com/news/read/123163-ulil__fatwa_mui_menekan_gerakan_pluralisme Ulil: Fatwa MUI Menekan Gerakan Pluralisme Fatwa yang dimaksud mengenai pluralisme, liberalisme dan neoliberalisme tahun 2005 lalu. Kamis, 21 Januari 2010, 12:10 WIB Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam VIVAnews - Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pluralisme, Liberalisme dan Neoliberalisme yang dikeluarkan tahun 2005 dianggap oleh Ulil Abshar-Abdalla sebagai penyebab mundurnya gerakan keberagaman. Fatwa tersebut menganggap bahwa pluralisme membahayakan akidah atau keimanan seseorang sehingga bisa melemahkan keyakinan agama yang dipeluknya.
"Ada semacam sinisme terhadap orang-orang yang mengkampanyekan ide-ide pluralisme," kata Ulil dalam launching Serikat Jurnalis untuk Keberagaman dan diskusi bertajuk Prospek Demokrasi dan Kebebasan 2010, di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis 21 Januari 2010. Oleh karena itu, kata Ulil, tantangan saat ini adalah bagaimana menjadikan ide-ide tentang pluralisme dan dialog-dialog agama tidak lagi mendapat kecaman dan mendapatkan legitimasi di masyarakat. Ulil mengaku merasa harus bersikap defensif menghadapi tekanan dan sinisme karena menjadi aktivis yang kerap mengusung ide pluralisme. Padahal sebelum reformasi ada kebanggaan dari kalangan aktifis yang mempromosikan ide pluralisme ini. "Pluralisme dan kerukunan antarumat beragama saat itu dianggap sebagai ide yang maju, modern. Namun setelah muncul fatwa MuI itu, membuat kita para aktivis yang mengkampanyekan ide pluralisme ini jadi punya ketakutan bicara. Tekananannya hebat," kata Ulil yang mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama itu. Bicara pluralisme akan langsung dicap sesat, kafir, dan lain sebagainya. Pluralisme atau paham yang menghargai keberagaman seolah dianggap haram. Menurut Ulil, situasi defensif ini tidak sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dalam ranah demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dan kerukunan di masyarakat sangatlah penting, tekanan semacam ini tentu berbahaya. Oleh Karena itu, situasi yang penuh tekanan tersebut perlu diantisipasi. "Yaitu dengan cara mengangkat kembali reputasi mengenai ide pluralisme ini di masyarakat," kata Ulil. Tokoh-tokoh modern pluralisme, misalnya seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, menurut Ulil mesti mendapat legitimasi di masyarakat. Dengan demikian ada semacam pengakuan bagi siapapun bahwa pluralisme juga merupakan warisan budaya Indonesia karena tokoh bangsa pun mengajarkannya. http://nasional.vivanews.com/news/read/123187-generasi_muda_harus_tampil_di_nu Generasi Muda Harus Tampil di NU "Itu adalah generasi saya yang dulu pernah diajar Gus Dur." Kamis, 21 Januari 2010, 13:07 WIB Ita Lismawati F. Malau, Mohammad Adam VIVAnews - Salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menilai semangat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur harus terus dihembuskan dalam tubuh NU. Oleh karena itu, Ulil menilai NU harus dipimpin generasi muda yang pernah diajar Gus Dur. "Itu adalah generasi saya yang dulu pernah diajar Gus Dur," kata Ulil kepada wartawan, Kamis 21 Januari 2010. Dia menambahkan jika NU tidak dipimpin orang yang mewakili gagasan Gus Dur, reputasi PBNU sebagai organisasi Islam moderat akan riskan. Dia mengatakan Gus Dur yang telah wafat akhir tahun lalu menjadi Ketua Umum PBNU pada usia 40an. Selama 15 tahun, Gus Dur meletakkan dasar-dasar gagasannya. "Sehingga tantangan NU sekarang adalah dan menerjemahkan gagasan Gus Dur dalam program yang konkret," tegasnya. Meski demikian, Ulil menilai generasi Gus Dur pun tetap harus eksis di NU. Namun, dia tetap menilai sudah saatnya NU dipimpin kaum muda. Ulil akan bertarung dengan senior NU, yakni Solahudin Wahid atau Gus Solah dan Masdar http://nasional.vivanews.com/news/read/123212-reputasi_nu_di_bawah_hasyim_muzadi_merosot Reputasi NU di Bawah Hasyim Muzadi Merosot NU terlalu jauh terlibat dalam politik praktis. Kamis, 21 Januari 2010, 14:17 WIB Eka Puspasari, Mohammad Adam VIVAnews - Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menilai NU mengalami penurunan daya tawar setelah masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Penyebabnya, menurut Ulil, NU terlalu jauh terlibat dalam politik praktis. "Ada kesalahan fatal di bawah kepemimpinan Hasyim Muzadi, yaitu dia mendorong NU terlalu jauh dalam politik praktis," kata Ulil kepada wartawan setelah peluncuran Serikat Jurnalis untuk Keberagaman dan diskusi bertajuk Prospek Demokrasi dan Kebebasan 2010, di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis 21 Januari 2010. Menurut Ulil, reputasi NU terus merosot karena langkah untuk terjun ke dunia politik praktis tidak berhasil. Pria asal Pati, Jawa Tengah, ini menyatakan NU dapat kembali bersinar dengan cara menerapkan pandangan-pandangan Gus Dur ke dalam program konkrit. "Hanya generasi yang dibentuk oleh wacana Gus Dur-lah yang bisa membawa itu," ujar dia. Dalam muktamar ke-32 NU di Makassar, 25-31 Januari 2010, Ulil akan memperebutkan kursi kepemimpinan NU melawan sejumlah senior, yakni Solahudin Wahid atau Gus Solah dan Masdar Farid Mas'udi. Namun Ulil yakin mampu menghadapi calon dari generasi yang lebih tua karena menurut dia kemudaan sangat menjual. Dalam wawancara dengan VIVAnews, tahun lalu, Ulil mengutarakan bahwa Kiai Wahid Hasyim memimpin NU di umur 40 tahun. "Gus Dur ketika pertama kali jadi Ketua PBNU masih muda sekali. Beliau lahir tahun 1941, lalu tahun 1984 terpilih, jadi 43 tahun terpilih. Masih muda sekali. Jadi memang pada saat itu, muda-muda sekali. Saya kira ada presedennya," tutur Ulil. New Email names for you! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/ [Non-text portions of this message have been removed]
