Pidato SBY Cocok untuk Dubes Malaysia
Kamis, 2 September 2010 | 09:21 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato mengenai hubungan
Indonesia-Malaysia usai berbuka puasa bersama prajurit dan perwira TNI di
Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9/2010) petang.
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)
Ray Rangkuti menyatakan, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal konflik
Indonesia dan Malaysia sangat mengecewakan masyakat.
Saya merasa yang berpidato bukan presiden Indonesia, tapi duta besar Malaysia
di Indonesia yang tengah memaparkan alasan-alasan historis.
-- Ray Rangkuti
"Kita semua menduga Pak SBY akan berpidato sebagai pemimpin dari satu bangsa
yang perasaan dan harga dirinya terinjak-injak dan merasa dihina oleh
perlakuan
tidak sopan dari negeri tetangga dari waktu ke waktu. Justru yang terjadi
adalah sebaliknya," kata Ray Rangkuti, Jakarta, Kamis (2/9/2010).
Ray merasa apa yang disampaikan Presiden SBY di hadapan petinggi TNI pada Rabu
(1/9/2010) malam bukanlah pidato sebagai Presiden Indonesia. Pidato itu lebih
terlihat jika SBY adalah duta besar Malaysia di Indonesia.
Pidato Presiden justru menceritakan bagaimana pentingnya ekonomi Malaysia bagi
Indonesia dan harus diperlakukan dengan sopan meski Malaysia memperlakukan hal
yang sebaliknya kepada kedaulatan NKRI ini.
"Saya merasa yang berpidato bukan presiden Indonesia, tapi duta besar
Malaysia
di Indonesia yang tengah memaparkan alasan-alasan historis, ekonomis, politis,
dan diplomatis mengapa Malaysia tetap penting bagi Indonesia," tegas Ray.
Sangat disayangkan, lanjut Ray, pidato yang lebih cocok dubes Malaysia itu
justru disampaikan Presiden SBY di hadapan petinggi TNI, Markas TNI Cilangkap,
Jakarta. "Sejatinya, bunyi pidato tersebut cukup dibacakan di kantor Kedutaan
Besar Malaysia atau paling jauh di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia,"
katanya.
Bagi Ray, apa yang disampaikan Presiden tak memberi jawaban atas sejumlah
pertanyaan yang selama ini menanti jawaban tegas.
Misalnya, mengapa ada barter petugas KKP dengan 7 pencuri ikan dari Malaysia,
mengapa seolah-olah Presiden ragu bahwa tempat kejadian perkara tersebut
benar-benar wilayah kedaulatan Indonesia. "Dengan sendirinya hal ini
membiarkan
Malaysia untuk kembali melakukan pengakuan bahwa tempat perkara tersebut
adalah
wilayah sengketa," ujarnya.
Selain itu, sangat disayangkan Presiden tidak meminta Pemerintah Malaysia yang
selayaknya meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan meminta kembali tujuh
nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia untuk diproses hukum
di Indonesia. "Khususnya meminta maaf kepada tiga petugas KKP dari Indonesia,"
tandasnya. (Tribunnews/Abdul Qodir)
[Non-text portions of this message have been removed]
