Sekilas Info

P.Baskoro

WebBlog: 
http://endonesia-bebas.blogspot.com


--- On Fri, 1/5/09, Ki Djoko Lemot <[email protected]> wrote:

From: Ki Djoko Lemot <[email protected]>
Subject: [RSA-INA] [FSRJ;] Pemerintah Akan Ambil Alih Angkutan Umum
To: "fsrj" <[email protected]>, "jokealabikers" 
<[email protected]>, "Hornet" <[email protected]>, 
"Horneters Google" <[email protected]>
Date: Friday, 1 May, 2009, 1:39 PM



Aduh booss... mbok dari dulu aja sebelum ada busway. dulu jaman PPD masih 
berjaya kita cuma butuh beli tiket langganan aja yg warnanya berbeda2 tiap 
bulannya. beli diblok M. naik bus tinggal kasih karcis. beres. kalo kita 
kebanyakan cuti or libur mendadak.. ya resiko. karcisnya kan udah ada 
tanggalnya. tanggal lewat tidak berlaku. Pemda jelas untung tho.. tiket dibeli 
FULL. dipakenya tidak full. dihari lain bis-nya masih bisa disewa anak sekolah 
dgn tarip bersahabat. beda dgn sewa bus swasta yg jauh lebih mahal..


Pemerintah Akan Ambil Alih Angkutan Umum



JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan ambil alih angkutan umum agar sarana 
transportasi lebih manusiawi. Sistemnya akan menyamai busway, sehingga sistem 
setoran akan dihapus.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi 
Soetanto Suhodo mengatakan, penyebab rusaknya sistem angkutan umum di Jakarta 
adalah penerapan sistem setoran. 

Kewajiban mengejar target pendapatan memicu pengemudi ugal-ugalan dan tidak 
mengindahkan keselamatan penumpang.

Aksi ugal-ugalan tersebut ditambah dengan {mengetem} sembarangan dan 
menaik-turunkan penumpang bukan di halte sehingga memacetkan jalan. 

Dia melanjutkan, Pemprov DKI sudah memulai menerapkan sistem kompensasi 
pengemudi angkutan yang bukan berbasis setoran. Seperti, sistem gaji untuk 
sopir atau pembayaran kompensasi berdasarkan kilometer yang ditempuh. "Seperti 
yang sudah diterapkan pada busway," tambah dia.

Dalam perkembangannya, lanjut Soetanto, sistem kompensasi perkilometer ini akan 
diterapkan pada angkutan umum di Jakarta. Mantan anggota Dewan Transportasi 
Kota (DTK) Jakarta ini menambahkan, masyarakat harus merasakan transportasi 
yang aman, nyaman dengan mutu keselamatan baik. Namun pengambilalihan ini akan 
dikaji untuk mendapat masterplan yang baik.

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta 
M Akbar mengatakan, penghapusan sistem kompensasi berbasis setoran akan 
dilakukan secara bertahap. 

Sebagai percontohan, kata dia, sistem ini telah diterapkan pada busway, di mana 
operator dibayar per kilometer yang ditempuh. Kemudian, sistem ini akan 
digunakan terhadap seluruh angkutan pengumpan (feeder) busway.

"Nantinya, seluruh angkutan umum di Jakarta tidak akan dibolehkan menerapkan 
sistem kompensasi berbasis setoran," terang Akbar.

(Neneng Zubaidah/Koran SI/ram)

-- 
-Mbah MaridJoss-
Mariyuk Marisini Kitageligeli



--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Share the Road !!!! 
Untuk posting: [email protected] 
Untuk keluar dari grup: [email protected] 
Website: www.rsa.or.id
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---




      

Kirim email ke