Gratis Bro --- On Tue, 8/25/09, [email protected] <[email protected]> wrote:
From: [email protected] <[email protected]> Subject: Re: [www.suzuki-thunder.net] (unknown) To: [email protected] Date: Tuesday, August 25, 2009, 3:00 AM Kalau boleh tau biayanya berapa? Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !From: Ahmad Samantho Date: Mon, 24 Aug 2009 19:47:27 -0700 (PDT) To: Milist Icas<icas-...@yahoogroup s.com>; Islam muhammadi<islam_muhammadi@ yahoogroups. com>; islam_alternatif Moderator<islam_alternatif- ow...@yahoogroup s.com>; Isyraq<isy...@yahoogroups. com>; parapemikir<parapemikir@ yahoogroups. com>; santri kiri<santrik...@yahoogro ups.com>; Paramadina Kajian Islam<kajianparamadina@ yahoogroups. com>; Ijabi<muktamar2008@ yahoogroups. com>; <islamprogresif@ yahoogroups. com>; Fahmi Basya<Informasi-Terbuai- Islami-2@ yahoogroups. com>; Jaringan Islam<jarik_indonesia@ yahoogroups. com>; spiritual Indonesia<Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com>; islam-kristen<Islam-vs-Kristen@ yahoogroups. com> Subject: [www.suzuki- thunder.net] (unknown) Dialog Publik "KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL : Sudahkah Indonesia Merdeka ?"Bagikan Kemarin jam 17:33Pengantar Berada dalam kumparan sistem ekonomi global yang kapitalistik dengan pergerakan arus modal yang semakin cepat dan canggih, Indonesia sesungguhnya berada pada situasi yang kritis ketika jumlah populasi yang begitu besar dianggap sebagai pangsa pasar yang sangat potensial serta kekayaan alam yang begitu melimpah dianggap sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku yang dengan mudah diekplorasi dan dieksploitasi. Sementara tenaga kerja yang melimpah dan relatif murah (termasuk ketersediaan lahan) dianggap sebagai faktor pendukung dunia usaha yang mendorong masuknya arus modal dari luar, baik berupa direct foreign investment maupun indirect foreign investment. Perhatikan juga, bagaimana sejumlah kontrak karya pertambangan dan penguasaan hutan oleh swasta telah menguras sumber-sumber kekayaan alam Indonesia (belum lagi yang illegal). namun tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat sekitar. Rakyat tetap dalam keadaan miskin dan papa. Mereka hanya menikmati remah-remah kekayaan alam tanpa dapat berbuat banyak untuk merubah keadaan dan nasib mereka. Demikian juga dengan laut dan pesisir di Indonesia yang juga mengalami nasib yang sama. Di sisi lain, pengiriman TKI ke sejumlah negara (dengan segala tragedi kemanusiaannya) semakin menunjukkan fakta bahwa di dalam negeri Indonesia telah gagal meyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga negaranya. Kemiskinan secara struktural dan pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang membuat para TKI mau menerima pekejaan apapun yang ditawarkan kepada mereka. Dengan modal pendidikan dan skill yang rendah, mereka akhirnya hanya diterima sebagai tenaga pembantu rumah tangga dengan posisi tawar yang sangat lemah dalam menentukan syarat-syarat kerja dan nilai upah yang layak/wajar. Privatisasi yang terus dilancarkan terhadap sejumlah BUMN telah membuat kekuatan modal asing semakin leluasa menguasai sektor-sektor strategis di negeri ini. Belum lagi persoalan hutang dari lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia/ADB) yang tidak jarang membuat Indonesia bertekuk lutut dalam cengkaraman negara-negara kapitalisme global. Sementara perdagangan saham di lantai bursa (sebagai indikator ekonomi kapitalis) seringkali dipermainkan oleh pemilik modal besar yang menentukan naik-turunnya indeks saham. Sejarah membuktikan bagaimana seorang spekulan bernama George Soros di tahun 1997 dengan kekuatan uangnya mampu mengguncang perekonomian di sejumlah negara Asia. Menjatuhkan nilai tukar terhadap dolar dan merontokkan harga saham di sejumlah bursa efek. Jadilah ketika itu Indonesia sebagai negara yang terparah dalam jurang krisis moneter. Dalam situasi seperti ini, mampukah Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara mengendalikan dan menentukan sendiri arah kebijakan ekonominya secara bebas tanpa didikte leh kekuatan modal asing dari negara lain sehinggga segala kekayaan sumber daya alam dapat sepenuhnya dikelola dengan kekuatan sendiri dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat semata. Adakah tawaran ideologi ekonomi yang mampu membebaskan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka secara ekonomi ? Untuk mengupas sekaligus menjawab persoalan di atas, Indonesia Strategic Institute bermaksud menggelar Dialog Publik dengan thema : “Kedaulatan Ekonomi Nasional : Sudahkah Indonesia Merdeka ?” Pembicara : Faisal Basri (Ekonom-UI), Hendri Saparini (ECONIT), Yanuar Rizky (Analis Pasar Modal-Presiden OPSI) Moderator : Chalid Muhammad (WALHI) Rabu, 26 Agustus 2009, Pukul 15.00 WIB s/d acara buka puasa bersama @ Hotel Maharani Lt.2, Mutiara Room, Jl. Mampang Prapatan Raya No.8, Jakarta Selatan, Telp. 79183855/44 RSVV : Ina (0813-11465694)
