Voting berdiri? ... he he he... kok banyak juga peminatnya ya..? Dasar mau mempertahankan status quo!! Viva PPP. http://www.fpp-mpr.or.id mochb = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TEMPO WO untuk Militer Senayan DI komisi mana perdebatan Sidang Istimewa MPR ini paling "hidup"? Jawabnya jelas, di Komisi A. Sumbernya pun jelas, ketetapan MPR (tap MPR) tentang pemilu yang mencantumkan kursi ABRI di DPR. Fraksi Bintang mati-matian berupaya mencabutnya. Persidangan Kamis malam itu buntu karena keempat fraksi lainnya: FKP, "FPDI", FUD, dan FABRI, berseberangan dengannya. Maka, disepakatilah untuk memutuskannya dengan voting. Tapi, persoalan muncul, bagaimana pemungutan suara itu dilakukan? FPP memilih voting tertutup. Keempat fraksi lain menuntut model terbuka dengan berdiri. Maksudnya jelas, agar anggota fraksi tak ada yang mbalelo. Argumentasi PPP, menurut jubirnya, Alfian Dharmawan, adalah pasal 93 tentang tata tertib MPR, bahwa pengambilan keputusan tentang orang atau untuk hal yang dianggap penting dilakukan secara rahasia atau tertulis. Sementara itu, fraksi lainnya berpegang pada kesepakatan pimpinan fraksi sebelum SI MPR bahwa voting menyangkut materi dilakukan secara terbuka. Upaya lobi tak membuahkan hasil. Semula, sidang menyepakati usulan FPP untuk menunda pengambilan keputusan. Tapi, tiba-tiba, Ketua DPP Golkar Akbar Tandjung memanggil Wakil Ketua FPP Muhammad Buang dan meminta agar sidang komisi tetap dilangsungkan. Para anggota FPP segera mengadakan rapat intern. Desakan Akbar malah membulatkan tekad mereka untuk melakukan walk out (WO) malam itu juga. Menurut Buang, 90 persen anggotanya mendukung aksi itu. "Kalau begitu, ayo kita beli sekarang," kata salah seorang anggota. Akhirnya, pada saat Marwah akan memulai pemungutan suara, pada pukul 02.30 dini hari fraksi Bintang pun hengkang dari ruangan, diiringi sorak sorai "fraksi" wartawan, "Hidup PPP!" Selama ini, aksi WO memang baru dua kali dipakai di parlemen. Yang pertama terjadi pada 1973, dilakukan oleh FPP DPR ketika membahas RUU Perkawinan. Namun ulah itu bikin gerah. Jumat siang, pimpinan DPP PPP sampai perlu mengadakan rapat khusus. Tampak hadir Ismail Hasan Metareum, Menteri Negara Investasi Hamzah Haz, dan anggota DPA Jusuf Syakir. Putusannya, "meminta" FPP menerima voting terbuka dalam rapat paripurna dan jangan sampai WO. Menurut sumber TEMPO, semula Hamzah Haz dan Jusuf Syakir malah berkeberatan untuk voting sekalipun. Ketika dikonfirmasi, keduanya tak bersedia menjawab. "Itu urusan fraksi," katanya. Keputusan inilah yang disampaikan pada rapat intern FPP, setengah jam sebelum rapat paripurna. Beberapa anggota FPP jelas kecewa. Salah satunya Alfian, "Ini masalah substansi, tidak bisa ditawar-tawar." Tapi tekanan rupanya begitu besar. Menurut Jubir FPP Farid Hamzah, Pernyataan Ciganjur justru dijadikan senjata untuk menekan mereka. Tokoh-tokoh kritis saja mau berkompromi, masa FPP tidak? "Pernyataan itu membuat kita kehilangan kekuatan," katanya lesu. <del> ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com Himbuan: Hormati pahlawan REFORMASI, Pasang bendera setengah tiang ! --------------------------------------------------------------------- To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
