KETIKA AGAMA DIPOLITISASI Mereka mengklaim mewakili umat Islam, tapi tampil dengan wajah garang. Ada kecurigaan mereka sengaja dibiarkan untuk meredam penentang Habibie. Entah kena kutuk apa Indonesia ini. Sial betul: agama terus menerus dijadikan kuda tunggangan bagi kepentingan politik. Sejak dulu. Tepatnya sejak Soeharto berkuasa. Puncaknya adalah manipulasi Islam untuk menggebuk kalangan yang menggugat SI MPR, yang berbuntut tewasnya belasan orang. Sejak berkuasa hingga 1990-an, Soeharto memainkan kartu ABRI dengan menindas umat Islam. Diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Peristiwa Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, bahkan kemudian Sampang, dan tak terhitung peristiwa berdarah l innya yang menindas kaum Muslim. Bahkan Soeharto memberlakukan larangan berjilbab terhadap pelajar dan pegawai negeri wanita. Tiba-tiba, seusai Sidang Umum MPR 1992, Soeharto mengubah kartu politiknya. Yang digunakan kemudian adalah kartu Islam. Musim represi diganti mendadak seperti memutar tombol, berganti jadi musim memanjakan kalangan Islam. ICMI didirikan, para pejabat dan jenderal-jenderal ramai-ramai melakukan kunjungan ke berbagai pesantren, d n berlomba menampilkan image sebagai Muslim saleh. Lalu sesudah beberapa tahun menyandang predikat haji, Soeharto memimpin takbir dalam dua Idul Fitri terakhir di masa kekuasaannya. Kalau dulu Soeharto menggunakan ABRI dengan senjata dan kebrutalannya sebagai pilar utama penyangga kekuasaannya, belakangan jenderal asal desa Kemusuk ini memperlakukan Islam sebagai backing politiknya. Sayangnya ada beberapa kalangan Islam yang bisa-bisanya ikut menari dalam gendang yang ditabuh Soeharto, dengan kepenti gan masing-masing. Antara lain Abu Hassan, yang dijadikan alat Soeharto untuk mendongkel Gus Dur dalam Muktamar NU di Cipasung, 1995; dan Lukman Harun, yang berusaha mendongkel Amien Rais dari kursi Ketua Muhammadiyah, sesudah Amien memperlihatkan tanda-tanda anti Soehart . Tapi penari yang paling fenomenal adalah Ahmad Sumargono, dengan Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)-nya -di kelompok ini Lukman Harun turut pula terlibat sebagai pendiri. Gogon, demikian Ahmad Sumargono biasa dipanggil, bisa melakuka apa saja demi apa yang dianggapnya kepentingan umat Islam. Padahal, hingga kini tak pernah jelas umat Islam mana yang diatasnamakannya. Sebagai ilustrasi, Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar dengan sekitar 30 juta anggota, serta Muhammadiyah, te besar kedua beranggotakan sekitar 25 juta umat, hampir tak pernah merasa sejalan dengan politik dan kebijakan KISDI. Celakanya, karena bendera Islamnya, orang jadi ragu untuk mengeritik KISDI secara terbuka. Salah-salah bisa diteror dengan tuduhan anti Islam, oleh demonstran yang mengaku siap berjihad. Dari aktifitasnya, kentara benar, KISDI lebih banyak berurusan dengan kepentingan kekuasaan. Di zaman Soeharto KISDI sibuk menyudutkan kalangan pengeritik Soeharto. Antara lain dengan menjadi kepanjangan pemerintah dan ABRI untuk memojokkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan tuduhan komunis, dan dalang kerusuhan 27 Jul -di pengadilan, kendati para pemimpinnya tetap dihukum berat, terbukti bahwa PRD tak punya hubungan dengan Peristiwa 27 Juli, dan tak ada lagi tuduhan soal paham komunis. Bahkan sesudah Soeharto jatuh, sempat-sempatnya KSDI dan organ-organ terkaitnya berkampanye melalui ratusan spanduk, agar masyarakat tak menghujat Soeharto. Sepertinya mereka lupa, bahwa selama 32 tahun Soeharto bukan saja telah menghujat rakyat dengan berbagai stigma (komunis, ekstrim kiri, ekstrim kanan, bahkan ekstrem tengah, mbalelo, dsb) namun juga melakukan penindasan, yang korbann a sebagian besar justru umat Islam. Lebih dari itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Komite Suara Rakyat, yang metoda aksinya mirip-mirip KISDI, sempat merusak Kantor YLBHI. Lembaga Bantuan Hukum pertama di Indonesia itu dituding bertindak diskriminatif dalam penanganan kasus selama ni, dan menuntut agar YLBHI menghentikan hujatan terhadap mantan pemimpin bangsa. Soeharto pasti maksudnya. Anehnya polisi yang hadir dalam unjuk rasa di YLBHI itu menolak untuk mencegah massa merusak kaca Kantor YLBHI ini. Alasannya, kalau dicegah taku kerusuhan akan terjadi makin luas. Ketahuan kemudian, KISDI dan Ahmad Soemargono punya hubungan khusus dengan bekas Jenderal Prabowo, menantu Soeharto, salah satu tokoh utama di balik penculikan dan penganiayaan para aktivis. "Kita harus jujur, dalam sejarah, mana pernah Cijantung itu di anjiri umat Islam seperti rapat akbar di Al Azhar? Prabowo bahkan teriak Allahu Akbar berkali-kali," kata Ahmad Sumargono, kepada majalah Tempo. Selain komunisme, yang selalu dijadikan isu pembenaran aktivitas KISDI dalam mendukung kekuasaan, adalah isu Kristenisasi, dan sesekali Yahudinisasi. Dengan isu Komunis dan Kristen (termasuk Katolik), malah juga isu Cina, KISDI memojokkan kalangan penentang Habibie. Yang paling keras disasar KISDI adalah para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota (FORKOT). Front aksi mahasiswa militan ini mendapa julukan baru: Front Operasi Rakyat Komunis Total. Tak tanggung-tanggung, sejak awal September lalu KISDI mengkampanyekan bahwa FORKOT bersama kalangan mahasiswa dan aktifis LSM akan melakukan langkah besar bagi kebangkitan kembali PKI, pada tanggal 30 September -mengingatkan pada ulang tahun G30S 1965. Majelis Ulama Indonesia, badan bentukan Soeharto yang oleh para pemimpin Islam diakui lebih melayani kepentingan kekuasaan Soeharto menyambut KISDI sebagai partner. MUI pun membentuk Furkon (Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi), yang proyek pertamanya adalah pengumpulan massa besar-besaran di Mesjid Istiqlal pada 30 September 1998, untuk mengutuk demonstrasi ma asiswa yang dimotori kelompok FORKOT sebagai bentuk bangkitnya gerakan komunis saat ini. Selain itu kelompok ini super sensitif atas isu perkosaan massal yang terjadi para wanita Tionghoa medio Mei lalu. Tanggal 1 Oktober 1998, KISDI bahkan menemui Komisi I dan II DPR dan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang telah memfitnah dan merugikan bangsa dengan melansir isu perko aan massal. KISDI secara langsung menuding Tim Relawan untuk Kemanusiaan -yang membantu koprban kerusuhan dan perkosaan Mei- telah membesar-besarkan isu perkosaan dengan dramatisasi yang berlebihan dan dilakukan dengan memanipulasi informasi. "Isu perko aan massal adalah fitnah yang keji dan terbukti telah merugikan bangsa dan negara Indonesia. Isu ini merupakan propaganda politik yang mewakili kepentingan politik tertentu," kata Sumargono di depan Komisi I DPR. KISDI pun mendesak agar Tim Gabungan Pencari Fakta bekerja lebih adil, aspiratif dan objektif dalam mengumpulkan fakta seputar kerusuhan bulan Mei 1998, "Termasuk meminta keterangan dari LB Moerdani, mantan Pangab." Sumargono mengutip majalah Panji Masyarakat dan Tabloid Adil sebagai referensinya. Kalangan KISDI dan sejenisnya sebenarnya tidak memiliki banyak pendukung. Namun kedekatannya dengan kekuasaan, membuat mereka seolah-olah besar. Juga karena isu-isu mereka yang "lain sendiri", kadang-kadang bisa tak masuk akal sehat. Fadli Zon, tokoh muda yang sahabat Prabowo misalnya, dalam wawancara dengan Majalah Far Eastern Economic Review pada Februari 1998 mengungkapkan dengan sangat lugas bahwa ia rela Indonesia ketinggalan 10-15 tahun dalam bidang perekonomian, asalkan mayor tas Muslim menguasai ekonomi dan meninggalkan kelompok Tionghoa yang selama ini dianggap mendominasi perekonomian Indonesia. Syukurlah pengatasnamaan Islam ini ditolak oleh kelompok Islam lainnya. Gus Dur berulang-ulang menyatakan kecamannya terhadap kalangan KISDI yang disebutnya menggunakan Islam untuk kepentingan politik. Tentang pengunaan simbol-simbol Islam oleh Pam Swak rsa, dalam wawancara dengan majalah Time Gus Dur terang-terangan menudingnya sebagai persekongkolan Golkar dengan sekelompok Muslim militan yang bersifat anti demokratis. Lebih jauh, Said Agil Siradj, Katib Aam PB NU, menyatakan bahwa tuduhan komunis, k fir dan murtad dari KISDI terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan secara kritis adalah fitnah yang sangat keji. "Semua tindakan itu merupakan manuver politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan," kata orang kedua NU ini. Sementara Amien Rais menyatakan, penggunaan isu agama untuk kepentingan politik sesaat sama sekali tak bisa diterima. Para rektor perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia, tak kurang gusarnya. Dalam pernyataan yang ditandatangani rektor dari 29 perguruan tinggi Islam, 19 Nopember lalu, disebutkan bahwa agama tidak boleh dijadikan sebagai alat permainan politik. Prof D H Amir Luthfi, Rektor IAIN Syarif Qasim Pakanbaru, malah tanpa tedeng aling-aling mengecam sejumlah organisasi penggerak Pam Swakarsa. "Banyak pemuda dengan memakai ikat kepala bertuliskan huruf Arab melakukan demo tandingan. Di antara pemuda itu ketik berteriak tercium dari mulut mereka bau alkohol," katanya. Ucapan Luthfi tentulah merupakan sebuah teguran yang mestinya membuat organisasi pengerah Pam Swakarsa berinstrospeksi: benarkah mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam, atau sebaliknya: justru menodai kesucian Islam? *** --------------------------------------------------------------------- To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com Indonesia without violence!
