11 Catatan Akhir Tahun dari Pokja Petisi 50
Jakarta. Kelompok kerja (Pokja) Petisi 50 yang dimotori oleh Ali Sadikin
menyampaikan catatan akhir tahunnya. Catatan yang dibacakan oleh Chris Siner
Key Timu di kediaman Ali Sadikin Jl. Borobudur, Selasa (22/12) itu juga
menyoroti tentang pelaksanaan reformasi total.
Menurut petisi 50, bangsa Indonesia sekarang mengalami krisis multi
dimensional yang diawali sejak pertengahan 1997. Kondisi ini, mengancam
eksistensi bangsa dan negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan walau sudah
ganti presiden, Petisi 50 melihat belum ada tanda-tanda perubahan berarti.
Adapun sebelas catatan itu garis besarnya adalah sbb:
1. Pertengahan 1997 telah menjadi kunci krisis dimensional. Ini karena
sistem Orba yang mendukung terpusatnya kekuasaan pada satu orang, Soeharto.
Harapan koreksi sejak awal Orba tak oernah digubris, dan pada SU MPR bulan
Maret pun kandas.
2. Adanya arogansi kekuasaan yang mengakibatkan sulitnya bangsa
Indonesia keluar dari krisis. Hal ini dipengaruhi sistem politik Orba yang
anti demokrasi dan HAM. Dan ternyata ini dilanjutkan oleh pemerintahan BJ
Habibie.
3. Gerakan moral mahasiswa yang meruntuhkan Soeharto dari kursi
kepresidenan pada 21 Mei, ternyata bukan jatuhnya rezim tapi tampilnya rezim
babak kedua setelah Habibie naik jadi Presiden.
4. Gugatan terhadap BJ habibie yang tidak legitimate menjadi penghambat
reformasi total. Apalagi tuntutan masyarakat untuk menjadikan pemerintahan
transisi dengan menyertakan tokoh-tokoh nasional, ternyata kandas. Padahal
itu dimaksudkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
5. Sidang istimewa 10-13 November ternyata bukan memenuhi tuntutan
reformasi total dan demokratisasi melainkan untuk mematikannya. Gerakan
mahasiswa untuk demokrasi dihadapi rezim Orba babak II dengan kekerasan yang
membuat jatuhnya banyak korban.
6. Setelah SI MPR krisis makin parah. Kerusuhan sosial yang menjurus
SARA meningkat, perekonomian rakyat kecil masih terpuruk, dan PHK makin
banyak. Petani masih sulit mendapatkan pupuk, membuktikan pemerintahan
Habibie tidak mampu mengambil pilihan kebijakan yang tepat yang
menguntungkan masyarakat dan rakyat kecil. Seharusnya pemerintah
menghentikan capital flight, penggunaan devisa yang transparan.
7. Berbagai tindak kekerasan yang melanggara HAM belum diselesaikan
secara tuntas. Seperti penculikan, kasus kerusuhan Mei dan lain-aln. Malah
kini muncul tragedi Semanggi yang menunjukkan pemerintah melakukan tindak
kekerasan. Ini menunjukkan Habibie dan pemerintahannya tak memiliki kemauan
politik dan demokratisasi.
8. Cara penyelenggaraan politik negara dan kekuasann pemerintahan yang
tetap berpijak pada sistem dan budaya politik rode baru. Antara lain tebukti
dengan cara money politik dengan mempengaruhi masyarakat. Penyelesaian
sesungguhnya dalam mengakhiri budaya politik rezim orba melalui reformasi
total dan demokratisasi.
9. Pengusutan terhadap kasus KKN, khususnya terhadap mantan Presiden
Soeharto, tidak nampak kesungguhan karena terpaksa didesak mahasiswa. Ini
kia menujukkan Habibie kepanjangan tangan Soeharto.
10. Langkah pemerintah habibie kian memperkabur reformasi dengan
dibentuknya Ratih dan DPKSH.
11. Walau pemilu cara satu-satunya untuk mengakhiri kekaburan dan
ketidakmenentuan proses refromasi, namun harus diingatkan pemilu bisa
diandalkan untuk itu. Yakni berlangsung jurdil dan demokratis.
* IKLAN DOEA LIMA *
Layanan Informasi Iklan Baris Internet * http://www.iklan-25.co.id
_______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
Indonesia without violence!
