>Date: Sat, 30 Jan 1999 05:07:02 -0500
>From: Goenawan Mohamad <[EMAIL PROTECTED]>
>>TIMOR TIMUR, MEGAWATI DAN PARTAINYA
>>
>>oleh J. Leandro Elvas
>>(diterjemahkan oleh Peter Walton dan A. Widodo)
>>
>>
>>1. Di harian Kompas Sabtu, 30 Januari 1999 dimuat berita dengan judul
>besar: "Gus Dur dan Megawati Tolak Pelepasan Timtim". Di situ dikutipkan
>siaran pers Megawati Soekarnoputri yang mengejutkan; isinya sebuah komentar
>atas keputusan Pemerintah Habibie untuk melepas Timor Timur dari wilayah
>Indonesia.
>>
>>Dalam siaran pers resmi itu dikatakan,
>>
>>(a) bahwa "pemerintahan Habibie..bukan sebagai hasil pilihan rakyat yang
>demokratis, tetapi sebagai akibat dari keadaan darurat". Sebab itu "tidak
>memiliki otoritas untuk mengambil keputusan mengenai nasib negara dan
>bangsa yang fundamental", misalnya menyangkut "keutuhan wilayah negara".
>>
>>(b) bahwa "integrasi wilayah Timtim ke dalam NKRI" (Negara Kesatuan
>Republik Indonesia) "secara politis dan konstitutionil adalah sah". Alasan
>Megawati, karena "merupakan manifestasi kehendak rakyat Timtim". Dan
>kehendak ini "telah diakomodasi oleh DPR melalui UU No.7/1976 dan
>dikukuhkan dengan Tap MPR No.VI/1987".
>>
>>(c) bahwa "PDI Perjuangan dengan seluruh jajarannya siap dengan segenap
>rakyat Indonesia membangun rakyat Timtim". Tujuannya, "guna mempertahankan
>keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45".
>>
>>2. Siaran pers itu mengejutkan, karena Megawati dan PDI Perjuangan
>ternyata menunjukkan sikap yang sama "imperialistik"-nya dengan pandangan
>Soeharto dan pembantu militernya. Dalam sikap "imperialistik" itu, typikal
>"Orde Baru" pula bahwa alasan hukum yang tidak patut telah dipergunakan.
>>
>>Undang-Undang yang disebut Megawati (No.7/1976) bukanlah produk sebuah
>parlemen pilihan rakyat yang demokratis. Itu adalah sebuah parlemen yang
>sebagian besar anggotanya, khususnya dari Golkar, merupakan hasil pemilu
>yang curang. Terutama di tahun 1976 itu, tatkala Golkar baru masuk ke dalam
>gelanggang pemilihan dan langsung menang. Semua orang waktu itu, (apalagi
>kini), tahu bahwa parlemen itu juga sebuah parlemen yang anggotanya penuh
>ketakutan dan mengikut apa saja kehendak pemerintah Orde Baru.
>>
>>Maka sungguh sebuah kontradiksi, bahwa di satu pihak Megawati tidak mau
>mengakui pemerintah Habibie sebagai "hasil pilihan rakyat yang demokratis"
>(dan ini benar), tetapi di lain pihak menyetujui undang-undang yang
>dihasilkan oleh DPR yang juga bukan hasil pilihan rakyat yang demokratis.
>>
>>Sekaligus juga sebuah ironi: PDI Perjuangan yang dipimpinnya disingkirkan
>oleh rezim Orde Baru dengan dalih bahwa tindakan Soeharto itu "secara
>politis dan konstituionil adalah sah". Kini, Megawati menilai penjajahan
>dan penindasan atas rakyat Timor Timur "secara politis dan konstitusionil
>adalah sah".
>>
>>3.Satemen Megawati menyebut bahwa masuknya Timor Timur ke dalam wilayah
>Indonesia adalah "manifestasi kehendak rakyat Timtim". Apakah Megawati
>selama lebih dari 20 tahun tidak pernah mendengar perjuangan perlawanan
>rakyat Timor Timur? Apakah Megawati tidak mengerti mengapa Xanana Gusmao
>masuk penjara Cipinang bertahun-tahun? Ini adalah sebuah pertanyaan
>retorik, sebab jawabannya pasti kita sudah tahu: mustahil Megawati dan
>orang-orang PDI Perjuangan tidak pernah mendengar itu.
>>
>>Tetapi tampaklah di sini bahwa bagi Megawati dan PDI-nya, yang penting
>bukanlah rakyat, melainkan "negara kesatuan". PDI yang dipimpinnya sikap
>"membangun rakyat Timtim" (seakan-akan rakyat Timtim tidak bisa membangun
>diri sendiri). Dan itu bukan atas dasar kebutuhan rakyat Timor Timur,
>melainkan "guna mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
>(lihat bagaimana ia memakai huruf kapital di sini!).
>>
>>4. Statemen Megawati juga tidak mempedulikan hukum internasional, juga
>tidak mengacuhkan opini rakyat di banyak negeri di dunia, yang berkali-kali
>berseru bahwa pendudukan Indonesia atas Timor Tmur tidak sah. PBB tidak
>pernah mengakuinya. Apakah Megawati di sini akan mengikuti pendirian
>ayahnya, Bung Karno yang dipuja-pujanya itu, yang di tahun 1964
>meninggalkan PBB, dan mendirikan organisasi bangsa-bangsa tandingan (tapi
>gagal)?
>>
>>Bagi dunia internasional, apalagi bagi tetangganya di ASEAN, pernyataan
>sikap Megawati penting untuk dicatat. Adalah sangat mungkin bahwa mitos
>tentang "Indonesia" yang "kuat, besar, raya" masih tertanam dalam di lubuk
>hati Megawati -- sebuah nasionalisme yang ketinggalan jaman dan merisaukan.
>
>>
>>
>>5. Statemen resmi Megawati tentu harus ditanggapi dengan serius. Menurut
>banyak pengamat di Indonesia Megawati mempunyai kemungkinan untuk
>mengalahkan Habibie dalam pemilu yang akan datang. Sangat mungkin bahwa
>dukungan rakyat Indonesia terhadap Megawati tidak ada hubungannya dengan
>sikap PDI Perjuangan terhadap Timor Timur. Tetapi bila Megawati dilantik
>menjadi presiden Indonesia, perjuangan kemerdekaan Timor Timur akan
>mengalami langkah mundur yang berarti. Apalagi tampaknya PDI Megawati akan
>beraliansi dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin Gus Dur, dan Gus
>Dur sendiri, sebagaimana dikutip Kompas, juga mengatakan, "Timtim harus
>tetap menjadi bagian negara kita".
>>
>>Partai Amanat Nasional, yang dipimpin Dr. Amien Rais, kini satu-satunya
>partai yang mencantumkan sebagai salah satu programnya, adanya referandum
>di bawah supervisi PBB untuk Timor Timur. Bahkan Dr. Amien Rais sengaja
>menemui Xanana Gusmao di Penjara Cipinang. Xannana Gusmao dalam
>wawancaranya dengan TEMPO mengatakan bahwa ia menaruh harapan kepada Amien
>Rais. Kemungkinan PAN untuk menang, dan Amien Rais jadi Presiden, tentu
>ada, tetapi di dalam masalah Timor Timur, PAN tampak tidak diikuti partai
>lain. Belum diketahui, apakah jika kelak harus terbentuk aliansi antara PDI
>Megawati, PKB dan PAN, maka Amien Rais akan menganggap pendirian partainya
>tentang Timor Timur sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar.
>>
>>
>>6. Pastilah, bagi para pejuang dan simpatisan kemerdekaan Timor Timur,
>terutama yang ada di Indonesia, perjuangan masih harus ditingkatkan. Ketika
>prospek kemerdekaan tampak cerah, persoalannya tidak bertambah mudah.
>Karena yang akan kita hadapi bukan sebuah kelompok militer yang tidak
>populer, melainkan Megawati yang dipuja-puja orang banyak. Bahkan mungkin
>kelompok militer itu akan berjalin tangan dengan PDI Megawati untuk
>menegakkan "Indonesia yang kuat, besar, raya". Suatu hal yang bukan
>mustahil.Di dalam kepemimpinan PDI duduk perwira militer seperti Jenderal
>Theo Syafei (pernah jadi orang No.1 dalam tentara pendudukan Indonesia).
>>
>>Di pihaknya, PDI Megawati sendiri tidak menunjukkan sikap yang tegas
>terhadap "Dwi Fungsi" dan kedudukan militer dalam politik. Aliansi "kanan"
>justru bisa lahir dari sebuah kekuatan politik yang selama ini dianggap
>sebagai "progresif". Waspadalah! Perjuangan tetap berlanjut!
>>
>>
>>
@)&$%#@*(^%#$"
While theres tea, theres hope. - Sir Arthur Pinero
kj - ICQ 23276722
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
