> >Date: Sun, 14 Feb 1999 23:13:06 -0500 (EST) >From: Juliana Atmadja <[EMAIL PROTECTED]> > >Date: Fri, 12 Feb 1999 15:16:05 -0500 >To: [EMAIL PROTECTED] >From: Ben Abel <[EMAIL PROTECTED]> >Subject: IND: Wawancara GM ttg sikon terkini (1/3) > >MEMAHAMI KEBUNTUAN sekalian MEMAMAH KEBUTUHAN > >Wawancara dengan Goenawan Mohamad 1/3 > >Legitimasi Habibie dan Peradilan Soeharto > >T: Bagaimana Anda memahami pemerintahan Habibie? >GM: Saya bukan ahli hukum konstitusi. Akan tetapi kalau kita mendekati >masalah ini dengan cara konstitutional, saya kira perdebatan tidak akan >selesai dalam satu bulan. Sebab kalau dilihat dari konstitusi itu sendiri >barangkali kenyataan bahwa Soeharto harus bertanggung jawab kepada MPR itu >sendiri secara konstitusional problematis. Belum lagi, apakah Habibie itu >memang harus menggantikan Soeharto ketika ia turun? Lalu, apakah kedudukan >Presiden dan Wakil Presiden bukan suatu paket saja? Perdebatan seperti ini >tidak akan pernah selesai. Jadi, menurut saya tidak ada gunanya. Belum >lagi >yang memutuskan benar atau tidak itu adalah MPR yang dipilih oleh >Pemilihan >Umum yang diragukan legitimasinya. Mereka legal tapi tidak legitimate atau >... meragukanlah. Hasil pemilihan umum itu sendiri meragukan >keterbukaannya, transparansinya, dan apakah murni merupakan suara rakyat? > >T: Menarik bahwa Anda bilang bahwa mundurnya Soeharto tanpa >pertanggungjawaban patut dipertanyakan. Lalu apakah upaya menyeret >Soeharto >ke pengadilan sekarang adalah salah satu jalan keluar dari >kebuntuan itu? >GM: Yang pertama adalah untuk apa dia diseret ke pengadilan? Kalau >tujuannya adalah untuk mengembalikan harta yang menurut dugaan >dimilikinya secara tidak sah maka menurut saya tidak ada hubungan dengan >konstitusi. Itu hanya masalah kriminalitas biasa saja. Akan tetapi kalau >masalahnya adalah apakah keputusan-keputusan yang dikeluarkan, misalnya >Keppres, dipakai untuk memperkaya keluarganya, nah hal itu harus bisa >dipertanggungjawabkan kepada MPR. Itu memang merupakan problem >pertanggungjawaban kepada MPR. Disini memang masih ada kekaburan dalam >tuntutan kita semua. Ma'rie Muhamad, lewat Masyarakat Transparansi >Internasional (MTI) yang dia pimpin, mengatakan bahwa yang sangat >merugikan >adalah adanya 70 sampai 80 Keppres yang menyimpang dari kepentingan >publik. >Keppres ini dikeluarkan semata-mata untuk kepentingan keluarga. Kita tahu >bahwa Keppres memang suatu previllege dari presiden. Akan tetapi hal itu >kan harus dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya. Ini belum pernah >dibuka. Selain itu, ada juga pendapat bahwa bukan Keppres-nya melainkan >harta yang terkumpul dari Keppres itulah yang harus dipersoalkan. Maka >dari >itu prosedur yang ditempuh bukan lewat jalan MPR atau konstitusi tetapi >lewat penyidikan kriminil biasa. > >Kebuntuan Para Pemimpin Oposisi > >T: Sekarang beralih ke kualitas elit atau pemimpin-pemimpin oposisi. >Topik yang yang sering dikemukakan oleh para aktivis dan para pemimpin >LSM adalah ketidakmampuan para pemimpin oposisi seperti Gus Dur, >Megawati, Amien Rais, Sultan HB X dan lain-lainnya. Khususnya kemampuan >mereka dalam memimpin reformasi atau perubahan politik. Bagaimana Anda >memahami tokoh-tokoh ini? >GM: Dibawah rejim Orde Baru mekanisme untuk seleksi kepemimpinan dari >bawah telah mati. Ini terjadi di segala lapisan. Apalagi di kalangan >pemerintah khususnya di Golkar. Di kalangan oposisi juga mati. Organisasi >sosial politik tidak berkembang. Ini berbeda dengan, misalnya, yang kita >lihat di Afrika Selatan waktu jaman rejim kulit putih atau di Burma yang >dipimpin oleh Aung San Syu Kii, disana masih ada partai dan tentu saja >masih ada pemilihan umum. Kalau itu masih ada di Indonesia pasti akan >lain hasilnya. Kita tidak punya itu. Maka dari itu, pertama-tama, para >pemimpin oposisi yang lahir adalah pemimpin yang lebih banyak diciptakan >oleh media. Kedua, kalaupun tidak oleh media, dia diciptakan oleh suatu >proses yang belum teruji kecanggihannya. Seharusnya, partai atau >organisasi oposisi bawah tanah cukup kuat untuk melakukan seleksi >kepemimpinan. Begitu pimpinannya muncul pasti telah melalui proses >seleksi yang cukup teruji. Jadi yang lahir sekarang lebih banyak merupakan >ciptaan media atau karena insiden. Pemimpin yang accidental-lah. Apalagi >kemudian mereka kita bebani untuk membangun suatu kekuatan politik. Masa >mereka muncul itu pun sangat pendek. Bahkan seperti Amien Rais, Emil >Salim, >maupun Sri Sultan, itu kan tidak punya partai. Baru kemudian mereka punya >partai. Megawati dan Gus Dur memang punya organisasi. Akan tetapi >munculnya >Megawati misalnya, lebih banyak juga karena tekanan kepada PDI bukan >kepada >dia atau faksinya. Seandainya pada waktu itu Megawati tidak ditekan belum >tentu dia akan menjadi tokoh yang seperti sekarang ini. Bukan berati pasti >tidak, tapi belum tentu. Gus Dur memang seorang pemimpin yang sudah ada >dari sononya. Dia punya legitimasi. Namun problemnya adalah bahwa dia >tidak >terbiasa untuk membangun organisasi politik. Misalnya dengan menjadikan NU >sebagai kekuatan politik. Jadi terlalu banyak kita mengharapkan dari >mereka >untuk menjadi pemimpin yang sudah punya kekuatan politik. Apalagi menjadi >pemimpin yang sudah teruji oleh berbagai krisis. Masalahnya kemudian >adalah >bukan pada ada atau tidak adanya pemimpin tetapi tidak ada institusi untuk >melahirkan pemimpin. >T: Apakah ini merupakan kesuksesan Orde Baru? >GM: Tidak merupakan sukses, karena dalam hal ini pergantian kepemimpinan >yang terjadi menjadi chaotic. Dalam arti, hal ini tidak bisa dipandang >sebagai sukses karena Orde Baru sendiri tidak bisa memperpanjang dirinya >sendiri juga. Pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap >dirinya sendiri juga merupakan proses yang artificial, yang dari atas. >T: Apakah hal ini disebabkan juga oleh pemimpin oposisi yang bertindak >terlalu hati-hati dan tidak tanggap? Sesaat sebelum SI-MPR para pemimpin >ini, dengan dorongan dari mahasiswa, membuat "Deklarasi Ciganjur". Dua >atau tiga hari sesudahnya ada penembakan terhadap mahasiswa oleh militer. >Namun, para pemimpin oposisi ini tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah >mahasiswa itu didiamkan dan jalan sendiri. Tidak ada kerjasama antara para >pemimpin ini dengan mahasiswa. Bagaimana Anda melihat masalah ini? >GM: Ini kembali kepada masalah tidak adanya organisasi. Tidak ada suatu >gerakan reformasi yang paling tidak memiliki pola yang biasa dipakai >oleh, misalnya, Partai Komunis dengan teori-teori revolusinya. Kalau ada >platform yang demikian maka pengaruhnya akan terletak pada strategi. Ada >platform maka akan ada pimpinan dan juga organisasi. Dalam situasi >Indonesia, itu yang memang tidak ada. Tidak heran kalau mereka tidak ada >kontak dengan mahasiswa karena memang tidak ada wadahnya. Mahasiswa >sendiri >pada sisi yang lain menolak untuk kerjasama dengan orang lain. Ini karena >mahasiswa menganggap bahwa kalau bekerjasama dengan orang luar akan >mengurangi kemurnian. Problem mahasiswa adalah etos kemurnian ini. Etos >kemurnian ini sesungguhnya baik dalam situasi revolusioner dan kritis. >Akan >tetapi tidak untuk jangka waktu yang panjang. Untuk jangka waktu yang >panjang, tidak ada suatu gerakan politik pun yang semata-mata berdasarkan >etos kemurnian.Karena harus ada kompromi dan negosiasi yang mengharuskan >untuk membuka diri untuk tidak murni. Didalam masalah ini, mereka dianggap >tidak cukup cepat. Saya kira problemnya hanya masalah ukuran saja. Masalah >kompromi diantara mereka. Saya tahu bahwa menjelang pertemuan di Ciganjur >itu Gus >Dur memberikan syarat. Pertama tidak boleh membicarakan Dwifungsi ABRI. >Walaupun akhirnya dia toh mengatakan bahwa Dwifungsi harus 6 tahun. Itu >syarat Gus Dur. Sehingga pada saat itu masalah Habibie juga tidak dibahas >karena Gus Dur lagi yang mengatakan di depan pertemuan itu bahwa "Saya >memang bermusuhan dengan dia tetapi saya tidak akan menjatuhkan dia". Dan >Amien Rais juga mengatakan,"Kita juga tidak suka (pada Habibie, red.) >tetapi ini juga tidak bisa dikatakan salah. Ini merupakan suatu >constitutional fact, faktor konstitusional". Apalagi kemudian Sultan dan >Megawati tidak jelas sikapnya. Jadi memang pandangan mereka demikian. Dan >kalau itu dianggap tidak cukup maju ke depan ya memang demikianlah adanya. >Meskipun juga bukan berarti tanpa virtue, tanpa suatu kebajikan. Waktu >itu, termasuk juga bagi saya, menjatuhkan Habibie hanyalah suatu masalah >strategi belaka. Bukan sebagai suatu tujuan. Kalau dia jatuh, ya bagus. >Kalau tidak jatuh, ya yang dibutuhkan adalah suatu proses persiapan untuk >mengadakan Pemilu yang lebih terbuka. Jadi, masalah Habibie disana adalah >apakah dia menghambat atau tidak untuk tujuan pelaksanaan Pemilu yang >terbuka ini. Kalau dia tidak menghambat, menurut saya, ya terus saja. >Akan tetapi, pandangan ini kan tidak begitu populer dan kelihatannya >tidak militan. Dan belum lagi misalnya, Barisan Nasional yang umumnya >berasal dari kalangan purnawirawan ABRI yang tidak suka pada Habibie. >Yang alasannya, saya tidak tahu. > >Kelas Menengah dan Demokratisasi > >T: Sekarang berkaitan dengan Kelas Menengah. Apakah kita bisa melihat >mereka sebagai kelompok yang diam saja, terutama dalam situasi sekarang >ini? Walaupun kita tahu bahwa mereka pun berusaha untuk mengorganisasikan >diri. Sebagian kecil kaum profesional berkumpul di Semanggi dan membentuk >suatu kelompok diskusi. Ini fenomena baru. Apakah kita bisa mengharapkan >bahwa suatu saat mereka akan berbuat sesuatu ? >GM: Pertama-tama adalah bagaimana kita mendefinisikan kelas menengah itu? >Kelas menengah dalam sejarah Eropa menjadi militan karena ada kelas atas >yang terorganisir yaitu kaum feodal. Artinya, feodalisme merupakan bentuk >yang jelas kelasnya dan berperan dalam memarjinalkan kaum borjuis atau >kaum >profesional. Seperti misalnya dalam revolusi Perancis. Walaupun bisa >dikatakan bahwa Revolusi Perancis tidak murni merupakan pertarungan antara >kelas profesional melawan feodal. Akan tetapi, ada suatu kekuatan kelas >diatas kelas menengah ini yang bersosok dan terdefinisikan dengan jelas. >Ini tampak jelas dalam kaum aristokrat yang berdasarkan keturunan darah. >Nah, di Indonesia bagaimana kelas menengah akan mendapatkan bentuk kalau >yang dilawan tidak jelas? Saya pernah tanya kepada mahasiswa di ITB >tentang >kelas menengah juga. Lalu kelas atasnya mana? Ya, hanya ada satu! Ya, satu >orang saja kelas atasnya. Jadi itu satu masalah definisi. >Dulu di tahun 1950an, Prof. Wertheim almarhum menyebut kelas menengah di >Indonesia ini sebagai dependent middle-class. Saat itu yang disebut kelas >menengah ini adalah pedagang kecil dan kaum profesional yang sangat >tergantung pada pemerintah. Didalam Orde Baru sebetulnya kelas menengah >baru muncul. Namun belum sepenuhnya membentuk independensi. Masih banyak >yang tergantung pada pemerintah. Kedua, kelas menengah Indonesia lebih >banyak berasal dari keturunan Cina yang minoritas dan vulnerable (rentan). >Bagaimana mereka akan menjadi militan kalau mereka gampang sekali akan >menjadi korban dari setiap kekerasan baik dari rejim maupun dari >masyarakat? Kalau itu boleh disebut kelas menengah, independensinya juga >masih ada masalah. >Sekalipun demikian, sebetulnya mahasiswa itu juga kan bagian dari kelas >menengah. Mahasiswa yang berkumpul di UI, Trisakti, dan dimana-mana itu >kan anak-anak kelas menengah juga. Dan jangan lupa bahwa ketika >demonstrasi di Senayan, makanan yang mengalir itu juga berasal dari >kalangan kelas menengah. Mahasiswa di Senayan mula-mula pada hari pertama >makan asal saja. Apa saja yang ada dimakan. Pada hari kedua mereka mulai >memilih: makan pakai ayam, apa pakai telor? Saat itu ada seorang >demonstran >dari daerah yang masuk ke situ dan berkomentar, "Belum pernah saya >sekenyang ini!". Ya, ini terjadi karena ada support dari kelas menengah. >Mereka ini tidak tampak karena memang tidak terorganisir. Organisasi >politik itu sendiri baru muncul setelah Soeharto jatuh. Ini sudah >menyia-nyiakan waktu beberapa bulan. Munculnya pun belum dalam bentuk >terorganisir. Jadi, saya kira, ada suatu gambaran yang jelas yang bisa >kita petani atau kita simak lebih jauh bahwa memang tidak ada kelas >menengah yang militan. Sementara itu, demokratisasi seperti dalam sejarah >Eropa, memang lahir dari kelas menengah. Pandangan ini juga tidak relevan >kalau kita lihat di dalam sistem politik Singapore misalnya. Kelas >menengah >di singpore itu kan sangat makmur. Namun mereka hidup dalam sistem politik >yang sangat represif sekalipun makmur dan bersih. Tidak ada militansi >kelas >menengah mereka yang mau mengubah sistem politiknya >yang represif. Kalangan kelas menengah Singapore itu apolitis sekali. >Jadi, >belum tentu kelas menengah itu bisa menggerakkan demokratisasi. > >(bersambung) > FATAL ERROR! SYSTEM HALTED! - Press any key to do nothing... [kj] ICQ - 23276722 http://hey.to/kj/ ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
