'Jangan Paksakan Kehendak Menolak Pemilu' JAKARTA -- Sejumlah pihak dapat memahami adanya kelompok masyarakat yang meragukan keberhasilan pelaksanaan pemilu pada 7 Juni mendatang. Namun, mereka juga menegaskan agar kelompok itu tidak memaksakan kehendaknya mengajak anggota masyarakat lain untuk menolak ataupun menggagalkan pesta demokrasi tersebut. ''Kehendak untuk menolak pemilu itu adalah hal yang harus didialogkan. Mereka jangan memaksakan kehendak menolak pemilu kepada masyarakat lainnya,'' kata Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution, di Jakarta akhir pekan lalu. ''Sebab, proses pemaksaan kehendak untuk menolak pemilu, tidaklah akan membawa perbaikan proses demokrasi,'' tambahnya. Buyung juga sangat mengecam jika kehendak menolak pemilu itu dipaksakan dengan cara-cara kekerasan. ''Berbeda pendapat boleh. Tapi, jangan sampai diakhiri dengan pemaksaan kehendak,'' ujarnya. Masalah pemilu itu dinilainya penting untuk dipecahkan dengan cara-cara yang dialogis. Menurut Buyung, adalah baik jika pihak yang tidak setuju pemilu itu mengundang orang yang mendukung pemilu. ''Kemudian mereka berdua berdebat secara terbuka soal pemilu. Jangan lantas terjadi adu kekuatan antara pihak yang sepakat dengan pemilu dan mereka yang menolak, sehingga yang satu tidak menjegal yang lain,'' katanya. Mantan Direktur YLBHI itu sendiri mengaku sangat mendukung penyelenggaraan pemilu mendatang. Oleh karena itu, lanjutnya, ia menyatakan siap diajak berdebat oleh mereka yang tidak sepakat dengan pemilu. Dengan perdebatan yang sehat, Buyung mengharapkan adanya satu visi soal pemilu. ''Mereka jangan hanya melakukan aksi-aksi yang mengedepankan emosi,'' ucapnya. Kalangan yang tidak menghendaki pemilu itu, jelas Buyung, kebanyakan berasal dari kalangan garis keras. ''Mereka masih melihat secara hitam putih. Apa pun yang dilakukan pemerintah saat ini, apa pun yang dihasilkan DPR saat ini, bagi mereka adalah buruk,'' tegasnya. ''Mereka menghendaki perubahan secara drastis dan radikal.'' Buyung mengharapkan kelompok masyarakat yang secara radikal menolak pemilu itu bisa menghormati pendapat lain yang menginginkan pemilu. Alasan dia, dengan pemilu upaya-upaya ke arah perbaikan menjadi terbuka. Buyung menggambarkan bahwa kondisi yang ada saat ini sudah sangat berbeda dengan zaman Soeharto ketika berkuasa. Pada zaman Soeharto, kata Buyung, perbedaan pendapat seperti menjadi hal yang tabu untuk dilakukan. ''Tapi saat ini orang boleh berbeda pendapat, rakyat tidak lagi dituntun seperti kerbau untuk menyalurkan suaranya dalam pemilu. Dalam kondisi seperti ini, sikap mengganti pemerintahan secara drastis tidak akan menghasilkan pemecahan masalah.'' Secara terpisah, mantan wakil presiden Try Soetrisno juga sangat mendukung pelaksanaan pemilu nanti. ''Sebab, pemilu inilah saat yang tepat untuk menuju demokrasi. Dengan pemilu juga nanti akan bisa dihasilkan pemerintahan yang lebih legitimated (sah),'' katanya. Dengan alasan itu Try meminta masyarakat untuk sepenuhnya bisa membantu pelaksanaan pemilu yang jurdil. ''Soal jumlah peserta jangan dulu dipersoalkan. Yang penting bagaimana bisa menciptakan pemilu itu jurdil,'' tegasnya. ''Tidak jadi masalah peserta pemilu hanya 40 persen. Yang penting dalam pemilu itu tidak ada kecurangan yang menyakiti rakyat,'' sambungnya. Try menyadari bahwa saat ini ada kalangan yang menolak adanya pemilu. Ia meminta kepada kalangan tersebut untuk bisa mengendalikan diri. ''Pikiran kita tenangkan, sehingga visi tetang demokrasi lewat jalur pemilu bisa terlihat lebih jernih. Dan, kondisi itulah yang saat ini sangat diperlukan untuk memperbaiki kehidupan bangsa.'' Senada dengan Buyung dan Try, Kaster TNI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan boleh saja dan sebenarnya tidak salah ada pihak yang merasa khawatir dan pesimis pemilu nanti tidak berhasil. ''Barangkali pihak yang pesimis tersebut karena melihat betapa banyak hambatan, gangguan, dan masalah yang kita hadapi sekarang ini,'' katanya di Sesko TNI, Bandung, Jumat (16/4). Namun, lanjut Yudhoyono, adalah tidak boleh jika kekhawatiran atau kecemasan tersebut disebarluaskan. ''Apalagi disertai upaya mempengaruhi masyarakat untuk tidak mempercayai pemilu,'' ujarnya. Menurut Kaster, pemilu merupakan opsi terbaik karena, melalui wakil-wakil rakyat hasil pemilu, memilih pemimpin bangsa yang legitimated. ''Dengan demikian diharapkan [para pemimpin hasil pemilu] memimpin bangsa untuk keluar dari krisis, sehingga kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia normal kembali.'' ''Jika ada orang yang sekarang mengatakan MPR/DPR tidak legitimated, pemerintahan tidak legitimated, maka jalan keluarnya adalah melaksanakan pemilu secara jurdil, luber, aman, tertib, dan damai,'' tegas Yudhoyono. Pada bagian lain Kaster mengatakan sikap netralitas TNI pada pemilu tidak bisa ditawar-tawar lagi. ''Kalau TNI tidak netral barangkali bisa mendorong terjadinya distorsi, kesalahan, ataupun cacat dalam pemilu,'' katanya. ---------------------------------------------------------------- Get your free email from AltaVista at http://altavista.iname.com ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
