Menanggapi perbincangan ttg partai atau tokoh yang bukan Golkar..., mudah-mudahan tulisan ini bisa membantu Harian Rakyat Merdeka, 10 Mei 1999 SETAHUN SETELAH SOEHARTO Oleh: Martin Manurung Semula, tulisan ini hendak berjudul �Setahun Tanpa Soeharto�. Namun penulis merasa judul itu terlalu berlebihan, karena setahun setelah 21 Mei 1998, Indonesia belum tanpa Soeharto. Manuver politik, KKN, pemutarbalikan lidah khasnya dan ketiadaan supremasi hukum sebagai ciri-ciri rejimnya masih terus terasa dan dipertontonkan oleh pemerintah ekstensi Orde Baru. Soeharto memang telah menanggalkan singgasana kerajaannya, tetapi belum meninggalkannya. Flashback Duapuluh satu Mei 1999 nanti, tepatlah satu tahun sejak Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan kepresidenannya. Umumnya ada 3 kelompok analisis perihal berhentinya Soeharto. Pertama, analisis seorang ekonom yang berkata bahwa Soeharto berhenti karena tekanan depresiasi rupiah yang sangat mendadak dan tajam. Depresiasi itu tentu membawa goncangan di sektor moneter dan riil dengan mandeknya produksi, sehingga harga-harga meningkat pesat dan terjadi krisis bahan pokok. Kondisi ini menyebabkan politik bahan pokok yang selama ini sukses dilakukan Soeharto menjadi gagal total dan kelompok oposisi (ekstra parlementer) mendapat legitimasi untuk memaksa Soeharto mundur. Kedua, seorang aktivis mahasiswa akan berkata bahwa Soeharto mundur karena desakan demonstrasi mahasiswa yang kala itu bergelora menuntut kemunduran Soeharto dengan menduduki gedung MPR/DPR. Ketiga, adalah analisis Soeharto sendiri yang dalam berbagai kesempatan berkata bahwa ia mundur atas kehendak dan inisiatifnya sendiri (!), sambil disertai pertanyaannya, �Apakah kondisi akan lebih baik kalau saya mundur? Apakah Habibie mampu menggantikan saya dan diterima semua pihak? Apakah Indonesia tidak akan terpecah-belah bila saya mundur?�. Bulan-bulan pertama setelah kemunduran Soeharto, dengan dilatarbelakangi euphoria politik, banyak pihak tentu akan menafikan alasan ketiga yang diberikan Soeharto. Demikian juga dengan penulis yang masuk ke kelompok kedua dan turut menduduki gedung MPR/DPR. Tetapi, setelah setahun ini, analisis dan pertanyaan Soeharto itu kian kuat terngiang-ngiang. Apakah prediksi Soeharto yang menjadi kenyataan, ataukah Soeharto-lah yang membuat prediksinya menjadi kenyataan? Jawabannya, masih abu-abu, Heaven knows. Setahun setelah Soeharto, sesungguhnya demonstrasi tidaklah berkurang. Peristiwa Semanggi terjadi lebih mengerikan daripada Peristiwa Trisakti. Kerusuhan-kerusuhan berlatar belakang suku dan agama pun semakin sering dengan kualitas kesadisan yang semakin meningkat, jauh lebih biadab daripada peristiwa Mei 1998. Lalu, mengapa pemerintahan Habibie tetap berdiri kokoh? Apakah Habibie lebih kuat daripada guru besarnya itu? Tidak! Alasannya adalah bahwa Habibie tidak mendapat legitimasi seluas Soeharto dan Habibie adalah pemerintahan transisional, tidak seperti Soeharto yang �seharusnya�definitif sampai 2003. Dengan demikian, Habibie tidak lebih kuat daripada Soeharto. Rasa-rasanya, analisis Soeharto menemukan pembenarannya pada fakta diatas. Soeharto memang turun atas inisiatif dan perhitungan politisnya yang merasa lebih nyaman berada dibalik singgasananya. He is playing all the roles behind the screen. Mungkin kesadaran faktual inilah yang mendorong seorang tokoh Ciganjur untuk menemui Soeharto di Cendana beberapa waktu lalu. Menariknya, upaya tokoh itu pun �seperti diakuinya sendiri�ternyata gagal untuk meredam aktifitas politik Soeharto. Jadi, Soeharto dan pranata rejimnya masih eksis dan kuat! Status Quo dan Oposisi Lalu, dimanakah gerangan kelompok oposisi demokratis yang memelopori reformasi itu? Kemanakah gigitan politiknya untuk memaksa penegakan hukum dan demokrasi? Kemanakah suaranya untuk terus menuntut secara konsisten pengungkapan kasus Trisakti, Semanggi, penculikan aktivis dan rekayasa kasus-kasus SARA? Suara kaum reformis itu, kini bagaikan hilang ditelan hiruk-pikuknya pemilu dan manuver politik kekuasaan. Setahun setelah Soeharto, ternyata Indonesia malah memiliki oposisi yang berserakan. Kaum oposan itu berserak di banyak partai, kelompok dan sebagian ada yang tetap berjuang sebagai individu. Sementara itu, disisi lain, kaum status quo (istilah yang kini banyak dipakai bagi anggota eks rejim Soeharto) malahan semakin solid dengan bargaining politik yang cukup signifikan. Kaum status quo tetap eksis dan semakin gencar meniupkan �paradigma baru�-nya (meskipun belum jelas apanya yang baru), sementara kaum oposisi justru senang saling menyudutkan, berdebat (kusir) dan melakukan manuver politik kekuasaan untuk sebesar-besar kursi kekuasaan bagi kelompoknya sendiri. Masing-masing oposan mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling reformis sejati dan paling berperan memundurkan Soeharto. Mereka lupa akan signifikannya peranan mahasiswa dan juga bahwa Soeharto masih eksis. PEMILU: Persimpangan Jalan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah didepan mata. Banyak orang memandang Pemilu sebagai pintu gerbang menuju Indonesia baru yang demokratis dan berkeadilan tanpa kekerasan. Namun, rasanya probabilitas Pemilu sebagai pintu gerbang itu masih belum signifikan utnuk membuat hati tidak was-was akan kebangkitan kekuatan Soeharto. Alasannya adalah perundang-undangan politik dan produk hukum lainnya yang masih dihasilkan kelompok status quo dan praktik politik yang cenderung menguntungkan langkah kaum status quo untuk berkuasa lagi. Pemilu lebih tepat dimetaforkan sebagai persimpangan jalan; menuju demokrasi, ataukah tetap tinggal dalam sangkar status quo Soehartois. Tumpuan persoalannya kini bukan lagi pada kekuatan kelompok status quo, sebab posisi politik mereka justru kini relatif lebih mudah dihitung dan langkah politiknya memiliki track yang baku. Tumpuan persoalan, justru terletak pada kaum reformis; sanggupkah membuktikan bahwa kelompok pro-reformasi adalah lebih baik daripada kelompok pro-status quo? Menjelang Pemilu ini, keprihatinan mendalam ditujukan pada kelompok reformis yang justru saling menyudutkan dan melakukan manuver politik kekuasaan yang sempit sebagaimana diuraikan diatas. Kelompok reformis terlihat begitu enggan untuk berjalan seiring, melakukan koalisi reformasi serta bersama-sama menyatukan kekuatan menghancurkan status quo Soehartois sampai ke akar-akarnya. Egoisme politik dan ambisi kekuasaan justru terlihat menonjol pada kelompok reformis. Karena itu, masa depan bangsa ini, sangatlah layak ditanyakan pada kelompok reformis. Siapkah mereka mengubur egoisme politik dan bersama-sama menumbangkan status quo untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menuju Indonesia baru yang dicita-citakan gerakan reformasi? Janganlah membuat rakyat sulit untuk memilih persimpangan jalan itu. Biarlah hanya ada dua pilihan: tetap di status quo dengan dipimpin kaum Soehartois, atau menuju demokrasi dengan dipimpin kaum pro-reformasi. Martin Manurung Aktivis Mahasiswa UI. Mahasiswa FEUI. Ketua Pelaksana dan Presidium Forum Mahasiswa untuk Kerukunan Umat Beragama (FORMA-KUB) ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
