Teman-Teman Kuli Tinta,
Seharusnya kita berterima kasih pada Weinita yang telah memberi informasi.
Tugas kita untuk merechecknya. Saya kira memang lebih baik bila kita
mengasumsikan bahwa tak ada informasi yang sepenuhnya benar. Dalam dunia
jurnalistik dikenal istilah "balancing of report" dan "cover bot side" yang
sebenarnya juga cuma jargon. Sebab pada prakteknya, ketika memilih berita,
menentukan angle, memilih narasumber dan menyeleksi foto di situ sebetulnya
ada "kepentingan subyektif" si pengambil keputusan. Tak ada informasi yang
sepenuhnya bebas nilai. Kita juga bisa melihat dari jenis dan latarbelakang
yang melahirkan informasi. Berita yang sama di Republika akan berbeda dengan
Kompas, dst.
Di jaman Orde Baru, para wartawan seperti saya kadang harus sebel campur
dongkol. Kami ini terlanjur dicekoki bahwa "cover bot side" adalah kebenaran
dan kewajiban dalam meliput. Padahal kita semua tahu, kalau ada kekerasan
oleh pihak militer setiap kali mengkonfirmasi pejabat militer kita akan
menemukan jawaban yang nyaris seragam, yaitu kebohongan, menutupi fakta,
mengedepankan penguasaan dan pemulihan keamanan dll. Kata-kata baku "itu
cuma perbuatan oknum", "keadaan sudah terkendali" dst adalah kredo yang
selalu muncul dari mulut pejabat militer.
Apa beda isu dan berita? Cuma tipis, letaknya hanyalah: isu adalah berita
yang belum dikonfirmasi. Masalahnya: dikonfirmasi oleh siapa dan untuk
kepentingan apa? Coba saja lihat pada 1980-an Soeharto mengucapkan bahwa
Indonesia telah bebas dari buta huruf (bebas 3 B). Media saat itu menurunkan
pidato Soeharto sebagai headline dan tak pernah mengkonfirmasi penduduk di
sejumlah pedesaan di Jawa (apalagi luar Jawa) yang masih banyak yang buta
huruf hingga saat ini. Itu artinya, yang ditulis media massa saat itu
sebetulnya cuma isu. Begitu juga soal swasembada beras.
Nah, artinya koran-koran resmi saja tiap hari memuat isu, kenapa lantas kita
galau dengan informasi yang "baru" berbentuk isu?
Dalam sistem intelijen yang bagus, isu tak lain adalah informasi awal yang
harus dicermati dan diikuti. Dalam sistem manajemen modern, yang namanya
pimpinan perusahaan selalu membuat SOP (standart operating procedure)
sebagai antisipasi bila muncul sebuah isu "gawat". Nah, kenapa kok kita
sibuk menuding pemberi informasi justru jadi provokator?
Saya kuatir banyak di antara kita yang takl lagi sensitif dengan
langkah-langkah "urgent action" dan justru tenggelam dalam retorika pajabat
yang setiap kali selalu menuding provokator adalah biang segala-galanya.
Saya berharap teman-teman milis di sini bisa mengembangkan sebuah wacana
yang sehat dan "logis".
Samin.-
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
TUNTASKAN REFORMASI: Pilih MASA DEPAN BARU di Pemilu 1999!
