Sebagai rakyat biasa, saya merasa prihatin dengan manuver-manuver yang
dilakukan oleh para elit politik kita. Tempo hari mereka sendiri yang
dengan gaya demokratis dan patriotik menghimbau kepada semua rakyat, agar
berjiwa besar dalam menghadapi hasil pemilu. Siapapun yang menang harus
diterima dengan lapang dada, kata mereka. Eh, begitu ternyata PDI
Perjuangan (PDIP) yang menang justru mereka yang uring-uringan. Masalah
presiden wanita ditonjolkan, masalah kemampuan Megawati sebagai presiden
dimasalahkan; mulai dari kemampuan intelektualnya sampai dengan latar
belakang dia sebagai anak Soekarno. Seolah-olah bahwa Megawati itu
perempuan, anak Soekarno, dan lain-lain, mereka baru-baru ini saja
mengetahuinya. Kalau memang mereka sungguh-sungguh memasalahkan hal ini
demi kepentingan bangsa dan negara -- sebagaimana biasa mereka utarakan.
Maka seharusnya jauh-jauh hari mereka sudah memasalahkannya. Setidaknya
sejak PDIP mencalonkan Megawati sebagai presiden dalam kongres di Bali
setahun lalu. Bukan setelah hasil pemilu diumumkan (setelah tahu kalah dari
PDIP).
Mereka juga mengatakan bahwa parpol pemenang pemilu, tidak otomatis menjadi
presiden. Tetapi harus melalui mekanisme pemilihan oleh anggota-anggota MPR
sesuai UUD 1945. Inipun dengan embel-embel harus dengan voting tertutup.
Masa' yang namanya wakil rakyat, mau menyatakan suaranya harus
merahasiakannya dari rakyat itu sendiri? Mereka seolah-olah mau bersikap
konsekuen dengan konstitusi. Padahal mereka sendiri mengatakan bahwa UUD
1945 itu tidak demokratis dan harus diamandemenkan, atau bahkan dirombak
total.
Mereka sendiri, termasuk Habibie, mengatakan bahwa hal yang terbaik bagi
Indonesia saat ini adalah rakyat memilih presidennya secara langsung dalam
suatu pemilu. Jika benar prinsip ini yang mereka pegang, mengapa tidak
dilakukan sekarang saja? Artinya apabila mereka konsekuen bahwa UUD 1945
tidak demokratis dan hal yang terbaik bagi Indonesia adalah rakyat memilih
presidennya secara langsung, seharusnya dalam pemilu sekarang ini hal ini
diterapkan saja dalam SU MPR nanti dengan melihat aspirasi rakyat yang
tercermin dalam pemilu yang baru usai itu. Mengapa yang disebut sebagai
yang terbaik bagi rakyat Indonesia itu, harus ditunda sampai 2004?
Mereka mengatakan, termasuk Amien Rais, bahwa karena PDIP hanya memperoleh
154 kursi di parlemen, berarti sama dengan yang mendukung PDIP (sekaligus
Megawati sebagai presiden), hanya 33,3 persen. Sedangkan sisanya yang 66,7
persen tidak mendukung PDIP. tetapi mengapa hitungan-logika yang sebenarnya
tidak valid dalam konteks ini tidak mereka terapkan terhadap parpol mereka?
Misalnya Golkar dan PAN, yang masing-masing hanya memperoleh 120 dan 35
kursi. Sehingga berarti hanya sekitar 26 persen dan 7,5 persen yang
mendukung. Sedangkan sisanya masing-masing 74 persen dan 92,5 persen tidak
mendukung Golkar dan PAN.
Koalisi? Tempo hari mereka yang mengaku parpol reformis ramai-ramai
mengutuk dan menjauhi Golkar yang mereka katakan identik dengan status quo
untuk mengambil simpatik rakyat banyak, sekarang setelah kalah mereka
secara terang-terangan, maupun malu-malu kelihatan mulai berkoalisi, atau
mendukung Golkar. Atau manuver lain, untuk berupaya menjadikan dirinya
sebagai presiden, sekalipun perolehan suara parpolnya kecil.
Apabila mereka benar-benar konsekuen dengan komitmen dan janji-janjinya,
setiap parpol itu -- terutama lima besar, tetap mencalonkan capresnya
sesuai dengan yang mereka umumkan sebelum pemilu. Jadi, PDIP tetap dengan
Megawati, Golkar tetap dengan B.J. Habibie, PKB tetap dengan Gus Dur, PPP
tetap dengan Hamzah Haz, dan PAN tetap dengan Amien Rais. Masa' mereka
semua mau mengeroyok seorang perempuan. Apalagi menurut mereka perempuan
itu tidak sepandai mereka sendiri.
Daniel H.T.
______________________________________________________________________
If you want to subscribe or unsubscribe, send an empty email;
To subscribe: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
