Cerita sebenarnya yang saya dengar adalah sbb. :
Alwi Shihab sebagai teman baik Mar'ie Muhammad (MM) meminta MM selaku Ketua
IRC (International Review Committee) = Dewan Pengawas Internasional BPPN,
untuk memberikan briefing kepada BS sbg. Menkeu. baru sebelum dilantik,
terutama tentang betapa strategisnya peran BPPN sebagai instrumen sistem
pemulihan perekonomian nasional karena akan menentukan suksesnya pembenahan
perbankan nasional yang pada gilirannya akan menjalankan mesin eknomi sektor
ril.
AS mengemukakan pula bahwa BS ingin diperkenalkan dengan Dubes AS, jadi
waktunya disamakan saja sekalian ngobrol bersama.
Pada waktu bicara soal tempat, disepakati agar diselenggarakan di kantor MM
sebagai Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI) Jl. Brawijaya (bukan di
kantor MTI, Graha Niaga Lt. 3 seperti diberitakan beberapa media cetak,
mungkin BS belum hafal jalan, lagi pula kantor MTI sudah pindah sejak 1/10
ke Jl. Ciasem, Kebayoran Baru), dengan maksud jangan di tempat publik supaya
tenang.
Jadilah AS, BS, MM dan Dubes AS bertemu dan salah satu topiknya adalah
kemungkinan mengganti Ka. BPPN yang sudah terpublikasikan, dan secara
spontan Dubes AS mengharapkan untuk mengutamakan BPPN sebagai sistem
difungsikan dulu sebelum mengganti Ka. BPPN, dan secara spontan pula
disertai nada defensif BS mengatakan bahwa Rini Suwandi itu profesional juga
dan baik (dalam hal ini ia benar). Selanjutnya serbagaimana diberitakan
dalam beberapa media cetak, BS dan Dubes AS ditinggalkan berdua karena AS
dan MM sembahyang maghrib. Entah apa yang dibicarakan oleh BS dan Dubes AS
sementara ditinggalkan shalat oleh AS dan MM, yang jelas tidak lama setelah
AS dan MM selesai shalat, pertemuan itu bubar
Entah bagaimana, tiba-tiba keesokan harinya muncul ledakan amarah AR.
Jadi benarlah analisis dan kekhawatiran Sdr.-sdr B. Ridwan, Irwanto Tedja
dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan kita pun merenung kapan negara ini
akan lepas dari gumpalan-gumpalan besar berbagai kemelut, sementara mereka
mementingkan kepentingan politiknya semata ..........
-----Original Message-----
From: bRidWaN [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
Sent: 01 November, 1999 10:31 PM
To: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED];
[EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED];
[EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]
Cc: [EMAIL PROTECTED]
Subject: [Kuli Tinta] Re: [saham] Mentri Keuangan
memperuncing hubungan Indonesia-Amerika(IMF)
Kalau kita simak, siapa lagi sih selain AR, BS dan FB ? Namun ada
apa gerangan ?
Dan apa sebenarnya Objective dan Motivasi mereka yang saya tidak
ketahui ?
Salam,
bRidWaN
---
At 12:12 PM 11/1/99 +0700, Irwanto Tedja wrote:
>Baru beberapa hari menjadi mentri keuangan, Bambang Sudibyo
sudah >memperuncing hubungan Indonesia dengan Amerika yang notabene boss
IMF.
>
>Kita tahu bahwa Anggaran Belanja rutin kita diharapkan
untuk >ditutup dari bantuan IMF/WB. Memang kita engga harus mengemis untuk
>mendapatkan bantuan itu.
>
>Tapi cara yang dilakukan Menku + Amin Rais >yang meng
expose kepada publik tentang keinginan Amerika, malah >memperuncing hubungan
Indonesia - Amerika yang lagi anget >karena rencana pembentukan poros Asia.
>
>Pesan sponsor adalah wajar selama dilakukan informal,
apapun yang >di diminta oleh Dubes Amerika adalah biasa biasa saja, toh yang
>terakhir memutuskan siapa yang jadi ketua BPPN adalah Indonesia >dan bukan
Amerika.
>
>Jadi expose ke publik tentang tekanan Amerika terhadap
Menku >adalah murni 'jual kecap politik' tapi berakibat negatif bagi
>hubungan Indonesia-Amerika.
>
>Indonesia kalau mau usul ke Amerika untung mengganti
>Clinton ama Amin Rais selama engga masuk koran engga apa apa... >memangnya
gua pikirin kata si Yankee...
>
>Mudah mudahan hal sepele ini yang jadi gede karena
digede-gedein >Amin rais tidak terulang lagi. Kalau yang begini terjadi
terus >menerus runyam dah bursa kita...
>
>Bukannya ningkatin hubungan malah cari musuh...
>
>Lihat berita dibawah dari detik.com
>
>--
>
>Salam,
>
>Irwanto Tedja
>
>Homepage: http://www.primakom.com <http://www.primakom.com>
>> detikcom, Jakarta- Abdul Hakim Garuda Nasution
mengkuatirkan terjadinya komunalisme politik dalam tubuh kabinet.
"Contohnya, ketika Menkeu ditekan oleh asing, dia lapornya ke Amien Rais dan
bukan pada presiden yang mengangkatnya," kata Garuda.
>>
>> Yang dimaksud komunalisme politik oleh Garuda
adalah adanya kenyataan bahwa para menteri Kabinet Gus Dur akan lebih loyal
pada pimpinan partainya dan menilai jabatan menteri adalah lahan bagi
mereka. "Ini yang pernah terjadi pada dekade '50-an," ujar Garuda, Senin
(1/11/1999) dalam Diskusi Opini Live bertema Mencari Format Beroposisi yang
Baik dan Benar di Hotel Mulia Senayan, Jl Asia Afrika, Jaksel.
>>
>> Komunalisme politik itu lantas ditunjukkan Garuda
dengan adanya kasus Menkeu Bambang Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Sudibyo
yang orang PAN ini sempat diintervensi oleh Dubes AS sebelum dan sesaat
setelah pelantikan menjadi Menkeu. Isinya, supaya tidak mengganti Kepala
BPPN Glenn MS Yusuf.
>>
>> Intervensi itu mencuat ketika Amien Rais, Ketua
MPR yang juga Ketua DPP PAN yang merekomendasi Sudibyo jadi menteri,
mengkoarkannya pada pers. Bahkan Amien siap "melabrak" Dubes AS itu karena
dia merasa bertanggung jawab terhadap pembentukan kabinet.
>>
>> "Saya heran mengapa Menkeu lapornya ke Amien Rais
dan tidak ke Menko Ekuin atau ke Presiden." kritik Garuda. "Mungkin kabinet
belum biasa atau bingung," sambung aktivis HAM ini.
>>
>> Hanya Harapkan Kontrol Sosial
>>
>> Pada kesempatan yang sama, pengama politik UI,
Bachtiar Effedi, menyatakan bahwa dengan sistem kabinet presidensial dan
kabinet yang bersifat kompromistis, maka oposisi akan sulit terbangun. "Kita
hanya bisa melakukan kontrol sosial dan itu bisa dilakukan oleh DPR dan
masyarakat umum," kata Bachtiar Effendi.
>>
>> Oposisi, menurut Bachtiar, adalah sebuah kekuatan
yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa dan menggantikan
kekuasaan pemerintahan itu. "Dan itu tak akan bisa dilakukan dengan sifat
kabinet sekarang yang sangat konpromistis," tegas Bachtiar.
>>
>> Lebih lanjut dikatakan, kabinet sekarang lebih
kental sifat politisnya dibanding dengan sifat profesionalitas dan
kapabilitas. "Juga dimunculkan adanya persebaran tanggung jawab kalau ada
apa-apa di kabinet. Mungkin situasi dan kondisi membutuhkan itu,""ujar
Bachtiar. Bachtiar berkeyakinan bahwa oposisi hanya bisa berkembang dalam
sistem parlementer dan tidak bisa berkembang dalam sistem presidensial yang
diterapkan di Indonesia.
>>
>> "Sistem saat sekarang tidak kondusif. Juga, tidak
ada kekuatan yang mau jadi oposisi. Semua ini berkuasa. Ini merepotkan.
Sungguh aneh calon presiden akhirnya turun jadi wakil presiden. Ini menutup
oposisi di DPR sekali pun," demikian Bachtiar.
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
<mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
<mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
