-----Original Message----- From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> Date: Saturday, December 18, 1999 10:32 PM Subject: Re: [Kuli Tinta] opini >Akur bung Alif. > >Yang ingin saya tambahkan adalah bahwa melaksanakannya nggak harus >berurutan. Bisa paralel kalau mau, sehingga lebih cepat. > >Dengan konsep politik baru yang relatif lebih menjamin terwujudnya demokrasi >dan transparansi, maka penajaman regulasi perlu dipercepat agar semakin >memihak kepada rakyat. Peran Pemerintah semakin dikurangi sampai sebatas >fasilitator saja. Ide tersebut adalah ide yang baik, tetapi kadang-kadang saya bertanya apakah hal ini bisa terjadi di dalam negara yang masih berkembang seperti Indonesia (pesimis). Kadang-kadang memang politik itu harus di dahulukan dari pada ekonomi, begitu pula sebaliknya. Pada konsep kapitalisme yang sudah maju macam Amerika hal ini memang benar. Pemerintah dapat tunduk pada kepentingan sipil. Karena pemerintah juga mempunyai kepentingan ekonomi. Saya jadi teringat ketika Gus Dur menjawab pertanyaan wartawan TVRI mengenai di hapuskannya departement Penerangan. Gus dur menjawab dengan gayanya; ....Tidak enak kok, jadi pegawai negeri itu! Tetapi menurut saya tidak semudah itu membalik telapak tangan, seperti awal tulisan saya semua itu saling terkait. Lembaga pemerintahan kita harus jujur, memang belum dewasa alias tidak sehat. Jika di negara maju subsidi pajak dari para pemilik modal itu besar, jika di Indonesia yang besar itu KKN-nya, jadi budaya dan masalahnya berbeda. Dinegara maju itu orang sangat jarang berkeinginan untuk menjadi pegawai Negeri (walaupun gajinya sudah mencukupi) yang telintas hanya bagaimana kita bisa menjadi konglomerat. Makanya tak aneh di sana konglomerat sudah pasti adalah politisi dan politisi inilah yang mengatur negara. Jadinya saya hanya mengingatkan kita juga harus realistis. Dan belum tentu yang cocok untuk Indonesia yang tingkat kemiskinannya masih tinggi mengharapkan konsep federasi. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bangkitnya pemerintahan otoritar atau rezim militer mungkin (dan itu sering kali terjadi pada negara-negara berkembang). Ada tiga problem besar menurut saya yang menjadi inti permasalah yang saya kaji menurut budaya secara Historis. 1. Kebudayaan bangsa kita masih feodal (pengkultusan/simbolisme dll). 2. Kapitalisme /pasar baru berkembang layaknya negara berkembang. 3. Pemerintahannya militeristik (beda dengan fasisme) dan sekarang sedang di perjuangkan untuk mereformnya. Sekarang ini (bukannya saya mendukung gus Dur) bisa menyadari, kenapa Gus Dur berbicara lantang di DPR dan menuduh anggota DPR seperti anak TK. Karena rakyat kita bukanlah rakyat yang ilmiah dan demokratis, budaya kanibalisme dari produk feodalisme masih kuat di Indonesia. Dari mulai Politisi hingga pemerintahannya memang bobrok, karena di buat oleh sistem yang bobrok. Disatu sisi kita ingin mengguatkan pemerintahanya tetapi pemerintahannya macam itu. Mau mengguatkan anggota DPR seperti ucapan Gus dur tadi. Jadi memang berat. Mau menguatkan ekonomi, ekonominyapun di tinggalkan dalam kebobrokan. Lalu di paksa untuk menyogok daerah dengan isu Federal mau di bayar pake ape? Dari beberapa problem diatas kemudian muncul isu Federal, menurut saya inilah pemikiran jalan pintas dalam menyelesaikan permasalah yang besar ini. Bukan lagi negara ini hancur tetapi akan menjadi negara budak dari negara-negara asing yang mengobral pasarnya di negara-negara tersebut. Oleh sebab itu kita harus merombak total pemerintah kita terlebih dahulu, kadang-kadang saya ingin ketawa dengan manufer Gus Dur itu, dia orangnya lucu! dia memberikan kita sebenarnya sinyal lihat tuh... di kabinet yang Note bane-nya merupakan perintahan persatuan saja masih ada yang ber KKN ria, bagaimana sampai dibawahnya. Tawaran dari kita satu, rombak seluruh pemerintahan yang ada dari tingkat pusat kalau perlu RT dari warisan orde baru. Dan mencari orang-orang yang mau menjadi abdi negara. Dan menurut saya apabila pemerintahannya kuat (mengabdi pada negara/rakyat) dan tidak otoriter saya yakin sistim politik dan ekonomi akan berjalan menurut sejarahnya, entah akan menuju ke federalisme, republik atau yang lainnya. Dan setelah pemerintahan dan produk perundang-undangannya demokratis. Yang perlu kita benahi adalah sistem politik kepartaian di indonesia ini menurut saya sebenarnya yang paling penting dari pada membicarakan isu federalisme.Apakah kamu yakin pemilu yang kemarin itu sudah demokratis/ apakah produk perundang-undangan pemilu sudah demokratis, susduk DPR sudah demokratis. Kenapa sih bukan hal ini yang kita perdebatkan agar rakyatpun mengerti. Pada awal diskusi saya katakan politik itu adalah kendaraan Organisasi. Jika menurut kita kendaraan kita tidak benar ya kita benarkan, atau kita bubarkan saja di ganti dengan kendaraan organisasi politik yang benar. Jadi saya tidak akan menyalahkan rakyat Aceh yang berjumlah 4 juta orang melakukan aksi/pawai hal ini sudah benar. Tetapi sekali lagi yang salah adalah elit politik di daerah tersebut yang belum mengakar, karena pendidikan politik kita masih TK, kita belajar politik bebas ini belum sampai dua tahun, jadi seharusnya Gus dur tidak bilang anak TK tetapi anak bayi tepatnya. Kenapa saya bilang demikian karena orde baru tidak menekankan rakyat pada kepentingan politik selain ekonomi, karena jelas gurunya kan Amerika... Ha...ha...ha... Fasilitator ya memang itu seharusnya dan dari dahulu sebenarnya pemerintah harus menjadi fasilitator. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemerintahan sekarang ini posisi pegawai negeri itu netral atau tidak ?, kalau menurut saya harus tidak netral dalam politik makanya saya tidak setuju dalam pemilu pegawai negeri itu tidak berpolitik. Seluruh warga negara itu wajib berpolitik (ekstrimnya kalau perlu ABRI), selama tidak memakai bentuk-bentuk kekerasan/kekuasaan dan memakai fasilitas negara Tank, Panser, kendaraan pemerintah dan sebagainya. Percaya atau tidak jika prajurit di tanya apakah ia bisa netral (jawabnya pasti tidak) hanya tuhanlah yang netral itu. Jika demikian akan mudah kita mengkoreksinya pada pemilu ini misalnya sebagai pemenang adalah PDI, sudah pasti mayoritas pendukung di elit pemerintahannya adalah PDI jika dia tidak berhasil menjalankan negara ia harus berbesar hati untuk mengundurkan diri sehingga mudah untuk mengkoreksinya. Selebihnya adalah menjadi oposisi yang sehat, dan siap untuk menggantikan jika elit politik terebut tidak mampu. Dan menurut saya terlepas baik atau tidaknya PDI Perjuangan, saya salut terhadap mekanisme organisasinya yang baru yang tersentralistik. Bagi saya sentrallisme dalam organisasi itu perlu selama itu dijalankan demokratis lewat sarana organisasi yang sehat seperti raker,musda, rapat daerah, Kongres dan lain sebagainya. Jadi misalnya apabila keputusan partai kemudian menyebabkan suara partai di daerah itu berpindah itu sudah menjadi resiko partai. Inilah maksud saya makna politik/organisasi yang harus di pertanggung jawabkan. Lalu jawabnya apakah itu tidak otoriter itu mungkin akan menjadi otoriter jika tunggal. Nah, baru kita bicara kepada organisasi politik yang lebih besar yaitu DPR. Disinilah seluruh perbedaan itu harus diperdebatkan dan menghormati suara minoritas. Lalu pertanyaannya apakah hal ini sudah berjalan? beeelum.... Begitu juga dengan DPRD, maka keputusan dan suara partai di daerah dari tingkat ranting hingga daerah juga harus satu apabila membicarakan permasalahan daerah, jika ia membicaraan masalah kesatuan negara dan tugas pusat daerah atau masalah ancaman dari negara luar suara partai harus memperjuangkan keputusan pusat. Semua itu harus sesuai dengan porsinya, masalah daerah harus dipecahkan oleh pemerintah daerah dan Dewan di daerah. Jadi yang harus bertanggung jawab terhadap daerah adalah wakil-wakil rakyat di daerahnya. Maka aneh untuk masalah aceh dan ambon para pemimpin politik di daerah tidak bisa menyelesaikan masalah di daerah. Maka apa yang terjadi di Cina dimana pusat perekonomian bukan lagi di Peking, atau di Amerika pusat ekonomi bukan lagi di Wasinton tak akan terjadi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi pula di jakarta bila pusat-pusat perekonomian tidak lagi di jakarta, karena elit-elit politik sudah mengakar lahir serta besar di daerah. Akhirnya setelah seluruh produk/sistim politik sudah bisa berjalan dan bertanggung jawab lewat aturan yang ada. Maka kita baru bicarakan mengenai ekonomi. Sudah tidak perlu yang namanya membanggun pabrik itu harus di jakarta, pemerintah pusat harus berani. Jika perlu pindahkan pabrik-pabrik itu kedaerah-daerah. Bangun sistem tranportasi yang baik. Ingat 75% perhubungan darat masih peninggalan orde lama, kecuali Tol yang di komersilkan untuk kepentingan pusat. Untuk tol contohnya pajak pendapatannya apabila ada didaerah ia akan jatuh ke daerah bukan lagi ke pusat. Sebenarnya jika ini di tinjau dari rakyat kecil (pedagangkecil/buruh/proletariat), apa penyebab migrasi dari daerah ke kota ? karena mata pencarian di daerah tidak ada? Saya contohkan Upah Buruh di Surabaya, dengan Semarang saja berbeda, Semarang dengan Yogyakarta saja berbeda padahal kesulitannya sama, resikonya sama. Orang akan memilih jakarta karena upah buruh (UMR) Jakarta lebih besar. Maka penghasilan daerah juga harus disejajarkan dengan di jakarta. Secara basis material Indonesia ini kaya? kekayaan alamnya masih banyak (walaupun banyak pula yang sudah dirampas). Kenapa harus takut mengembangkan Industri di daerah, apalagi negara kita negara kepulauan, baja (biji besi) kita banyak kita sudah dapat membuat truk yang seluruh suku cadangnya dari produksi dalam negeri kenapa kita tidak pusatkan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di daerah serta kapal-kapalnya bagaimana dengan PT. PAL? Sekarang ini malah para kapitalis dalam negeri malah saling bersaing. Bersaing itu dengan luar negeri bukan dengan dalam negeri. Kenapa seluruh kapitalis ini tidak membangun bersama-sama membangun kekuatan maritim kita, saya yakin kita mampu jika ada kemaun bersama. Untuk rakyat Aceh ? pulangkan semua ahli-ahli luar-negeri dan para pendatang. Kembangkan sekolah-sekolah yang siap pakai agar rakyat siap pakai untuk mengelola sendiri kekayaan alam Aceh, kenakan pajak yang besar untuk membangun daerah. Sekarang ini Gas alam harus di kembangkan karena masih murah dan aman lingkungan. untuk mempercepat perekonomian Aceh, adakan kerja sama dengan industri otomotif kita agar mengalakan kampanye bahan bakar GAS. jangan buat rakyat aceh hanya tau menanam ganja untuk membeli senjata, tetapi bagaimana tangan yang sudah biasa memegang senjata mau untuk menjalankan industri. Untuk rakyat Ambon kembangkan daerah Pariwisata berkadar Internasional. Untuk rakyat Kalimantan berikan pendidikan serta mau belajar dengan alam belajar dari pengalaman rakyat Kalimantan bagaimana menjaga Lingkungannya agar pembabatan hutan dapat bersamaan dengan penghijauaanya, kembangkan Industri emas yang di kelola sendiri oleh rakyat Kalimantan. Kembali bangun sekolah-sekolah yang siap pakai. Untuk rakyat Irian kembangkan pariwisata, dan budaya moderen, bangun industri yang bukan hanya menjadi buruh kasar saja tetapi ahli-ahli dari daerahnya sendiri, Kenakan pajak pendapatan yang besar di industri-industri berat tersebut. Bangun pelabuhan-pelabuhan yang besar di Irian dan Aceh serta Kalimantan serta Sulawesi. Menurut penyelidikan Indonesia hanya satu kekurangannya yaitu kita tidak memiliki bahan membuat serat Optik, karena ini menjadi beban kita pula? Masih ingat putusnya kawat PLN di selat Madura.? Karena itu kita harus pula memikirkannya bersama-sama. Jadi memang yang harus di maki-maki dan tidak di kasi hati adalah para pengusaha/pemodal itu. Jika dulu mereka mendukung reformasi, untuk kepentingan bisnis apalagi jika kepikiran untuk mengubah negara menjadi Federasi, sekarang ini bagaimanan mereka mau mengalihkan kekayaan mereka ke daerah-daerah. > >Titik berat pendapatan Pemerintah haruslah pada pajak. Retribusi diseleksi >ketat agar tidak menjadi lahan penghasilan pribadi pejabat Pemerintah, >khususnya retribusi perijinan. OK, perijinan masih perlu, tetapi sedapat >mungkin cepat dan gratis. Dengan demikian tidak meningkatkan nafsu >memperpanjang daftar perijinan untuk setiap kegiatan, karena memang nggak >ada uangnya alias gratis. Pakai deadline lagi. Lewat dari deadline nggak ada >jawaban, dianggap diijinkan. Risiko ditanggung pejabat bagian pemberian >ijin. Apakah indonesia bisa menjadi negara maju, bisa jawabnya. Jika kita mau bersama-sama bersunguh-sunguh. Tetapi mungkin 15 atau 20 tahun lagi. Apakah rakyat sudah dapat diberikan subsidi seperti bunyi pasal dalam UUD 1945. Apakah pajak penghasilan tersebut sudah dapat memberikan subsidi kepada rakyat terlantar dan belum bekerja, para anak-anak yang sekolah jawaban ini seharusnya menjadi porsinya pemerintah pusat untuk menjawabnya. Jangan dengan pajak besar tetapi rakyat dibebani. Sudah banyak jasa-jasa rakyat kecil kepada negara sekarang ini kita tunggu jasa para pengusaha pribumi terhadap tanah airnya. Mau contoh jasa rakyat kecil, TKI itu bukti jasa rakyat kita dia mau mengorbankan diri untuk devisa negara sebab negara tidak lagi mampu menyelesaikan masalah mereka, walaupun mereka dianiaya dan disiksa lagi? Jadi pajak progresif bagi konglomerat itu perlu sekali. > >Lalu paradigma para pegawai negara harus segera diarahkan untuk melayani >rakyat. Boleh digaji besar, tetapi kalau terbukti mengkomersialkan jabatan >harus dikenai sanksi keras. Mekanismenya diatur agar pegawai negara secara >pro aktif mendorong kegiatan masyarakat, bukan sekedar responsif, reaktif >atau bahkan mempersulit. Ini tentu dapat dicapai melalui aturan mekanisme >kerja dan penilaian kinerjanya. Ada perbaikan sistem, ada perbaikan kualitas >SDM, terutama wawasan. Hal yang sama sekali nggak mendorong peningkatan >kinerja pegawai negara adalah sistem kompensasi (penggajian dsb) mereka >nggak nyambung dengan prestasi kerjanya, sehingga mereka merasa lebih aman >bila bersikap diam atau defensif. Apalagi dengan law enforcement yang lemah >bagi pelanggaran aturan dengan alasan gaji mereka sedikit, makin menyuburkan >tumbuhnya raja raja kecil terutama dibidang perijinan usaha. Sekali lagi masalahnya bukan gaji tetapi subsidi, apabila mereka memang berjasa terhadap negara layak mereka mendapat subsidi yang sesuai dan gratis. Seperti hiburan gratis, kesehatan gratis, kebutuhan pokok gratis (kebutuhan sandang, papan dan pangan) dan upah sesuai dengan kerjanya untuk melengkapi kebutuhan (hiburan, sandang, pangan dan papan). Dengan subsidi ini diharapkan banyak orang yang mau untuk mengabdi kepada negara. > >Penerimaan keuangan Pemerintah terutama dialokasikan untuk membangun >infrastruktur dan suprastruktur kegiatan masyarakat, baik kegiatan ekonomi, >sosial, budaya dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Disini peran DPR (D) >dalam mengevaluasi proposal anggaran sangat menentukan. Juga perlu >dianggarkan untuk menyantuni kelompok yang kurang beruntung, memalui semacam >social security system, dan bantuan langsung pada bencana alam, kelaparan, >buta huruf, wabah penyakit, ketiadaan tempat tinggal dan sebagainya. Juga >diperlukan dukungan bagi kegiatan budaya lokal dalam memelihara keseimbangan >jiwa masyarakat. sepakat, cuma bukan hanya membuat rakyat melek huruf saja, tetapi mampu menguasai IPTEK dan mahir didalamnya. Maka itu Penelitian-penelitian dan lembaga-lembaga IPTEK harus mendapat subsidi lebih dari pemerintah, hal ini untuk mengejar ketinggalan. Jika perlu mengirim siswa-siswa teladan keluar negeri, dan menjadikan litbang-litbang di dalam negeri. > >Sejalan dengan itu ada kelompok kerja yang memfokuskan perhatiannya untuk >memajukan ekonomi rakyat. Bukan model charity, tetapi model bisnis yang >sustainable. Pemerintah, atau badan lain perlu memberi advokasi dibidang >permodalan, produksi, pemasaran dan strategi bisnis. Advokasi juga perlu >diberikan untuk membuka wawasan dan peluang bisnis, termasuk agar kemitraan >bisnis antara warga lokal dengan pihak luar berjalan secara fair. Jangan >sampai partner lokal hanya jadi bulan bulanan mentang-mentang nggak punya >duit. Dan kalau terdapat Perusahaan yang merupakan kerjasama dengan pihak >asing, ada 2 hal yang secara mutlak harus dipatuhi, yaitu porsi maksimal >pekerja asing dan perbandingan penggajian antara pekerja lokal dan pekerja >asing pada tingkatan yang sama. Insentif untuk menarik investasi dalam >bentuk tax holiday dan kemudahan perijinan boleh saja, tetapi idealnya untuk >jabatan yang sama pekerja lokal menerima tidak kurang dari setengah gaji >pekerja asing. Juga pekerja asing jumlahnya dibatasi secara proporsional dan >semakin kecil seiring berjalannya perusahaan. Kalau perlu juga >dipersyaratkan agar pekerja lokal diberi kuota untuk menduduki semua strata >jabatan, jangan cuma tingkat pelaksana atau satpam saja. > Jika secara IPTEK kita sudah mampu menanganinya, sudah meninggalkan kebudayaan meniru menjadi kebudayaan mencipta buat apa lagi orang luar negeri ? >Dengan model ini tumbuh rangsangan untuk sekolah setinggi mungkin bagi warga >lokal, bukan sekedar mengejar gelar Doctor dan Professor 5-juta perakan >seperti yang banyak diiklankan belakangan ini, karena pada akhirnya >kemampuannya akan diuji dalam praktek. Nah, kalau mau subsidi, disektor >Pendidikan inilah yang perlu diperbesar, sehingga suatu ketika akan semakin >banyak putera daerah yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas untuk >mengolah sumber daya alam serta potensi daerahnya. Masalahnya bukan harus DOKTOR atau Profesor, tetapi mampu atau tidak orang tersebut untuk menjadi DOKTOR atau Profesor. Bukan masalah harga pendidikannya. pendidikan selayaknya gratis. Hukum alamlah yang akan menyeleksi kemampuan otak seseorang bukan kemampuan kantongnya. Apalagi jika gizinya sudah berimbang alias tidak ada lagi masalah busung lapar? Selayaknya hilangkan di kepala kita orang yang punya uanglah yang mampu sekolah hingga DOKTOR atau menjadi Profesor kasihan orang-orang cerdas tetapi tidak mampu. Di Jepang banyak orang pintar tetapi banyak pula yang lebih pintar lagi dan mereka malu jika tertinggal kamu pasti tahu budaya malu ala jepang kan? (MATI) > >Bicara pertumbuhan ekonomi nggak bisa lepas dari penyehatan lembaga >keuangan, karena uang adalah darah perusahaan. Kinerja Bank yang parah sudah >lama diketahui dari sulitnya mendapatkan kredit dan spread yang tinggi >(diatas 10%) antara bunga tabungan dan bunga kredit. Perlu diterapkan model >dukungan keuangan untuk usaha yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, >apakah Bank Syariah, Modal Ventura, Koperasi simpan pinjam atau lembaga >perbankan biasa yang oleh sebagian masyarakat islam dinilai berbau riba. >Untuk memacu dan menyehatkan pertumbuhan lembaga keuangan, kalau perlu >diijinkan masuknya Lembaga keuangan Asing nggak hanya dikota besar tertentu, >sehingga mampu menimbulkan suasana persaingan bisnis. Kalau dalam >perkembangannya ternyata persaingannya tidak sehat, ya disehatkan. Perbaiki >aturannya, atau beri dukungan bagi yang lemah tapi baik. Sepakatlah, bagi saya bank itu adaalah sebuah usaha simpan pinjam. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik. Maka pemerintah harus selektif dalam membuka bank di daerah. bukan permasalahannya harus banyak bank, Bank swasta pasti didukung oleh basis prekonomian pasar yang baik, jika para pemegang saham tersebut kuat kenapa tidak kita dukung, Jika tidak kuat kenapa pemerintah tidak berusaha untuk menyatukan dan marger sehingga bank tersebut menjadi kuat. (ini analisaku jika tidak salah, maaf saya bukan ahli perbankkan sih). Jadi banyak bank bukan berarti baik, saham yang go publiklah atau saham yang dimiliki orang banyaklah itu yang baik menurut saya. > >Untuk memelihara keseimbangan jiwa, perlulah diperbanyak secara bertahap >tempat rekreasi dan kegiatan sosial/budaya, sehingga masyarakat maju yang >dicapai tetaplah masyarakat yang seimbang jiwanya dan tidak tercabut dari >akar budayanya. Akur diatas sudah saya tulis juga. > >Kalau hal ini dikerjakan dengan serentak dan bersama, saya kira UU No. 22 >dan 25 sudah cukup menjamin cita cita kemerdekaan. Kepincangan pertumbuhan >kemakmuran antara Pusat dan Daerah semakin berkurang, orang semakin bangga >menjadi dirinya sendiri, menjadi bagian bangsa ini. Kalau akhirnya toh harus >ke federasi, ya nggak masalah. Tetapi menurut saya apakah benar Federasi yang terbaik, kita lihat saja 20 tahun mendatang. Sekarang ini fokus kita masih ke Amerika sebagai contoh negara demokratis. Tetapi harus disadari krisis di Indonesia juga salahnya adalah metode pasar ala Amerika (pasar bebas) lewat APEC dan NAFTA. Karena itu katanya pertemuan WTO-pun akhirnya tidak menghasilan apa-apa. Malah ada praktisi dari luar negeri yang mengatakan, Amerika akan mendekati masa-masa kebangkrutan ? apa benar, mari sama-sama kita pelajari. > >Mudah mudahan ini sekaligus menjawab concern-nya bung Aswat, yang saya >sendiri nggak tahu apakah saat ini bisa ditentukan salah satu sebagai titik >berat, karena parahnya warisan kondisi masa lampau. We want it all, at once. >Karenanya perlu kebersamaan, jangan semuanya ber-euphoria politik yang >sekarang perkembangannya sudah lebih dari cukup. Let's get back to the real >world. > >Yap > Mashuri -= Dual T3 Webhosting on Dual Pentium III 450 - www.indoglobal.com =- Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI dengan mengirim e-mail kosong ke alamat; Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
