Dari RNSI, Gema Warta edisi 11/08-00: * APAKAH KWIK KIAN GIE FIGUR YANG COCOK UNTUK JABATAN MENTERI UTAMA Setelah mengundurkan diri, Kwik Kian Gie menyatakan kesediaannya menjadi menteri utama. Keinginan itu disampaikannya sesaat setelah bertemu Wapres Megawati dan Presiden Abdurrahman Wahid semalam di Hotel Hilton. Menurut Kwik, Gus Dur sangat menerima baik alasan pengunduran dirinya. Kalau jabatan menteri utama itu ada, apakah Kwik Kian Gie figur yang cocok untuk jabatan. Kami menghubungi anggota DPR dari PDI-P, Didi Supriyanto dan menanyakan seberapa besar kapasitas Kwik Kien Gie untuk posisi itu. Didi Supriyanto [DS]: Ya, tentunya sebagai kader dari PDI-P apabila Pak Kwik itu ditempatkan di dalam kabinet yang akan datang, pasti sudah barang tentu kita dukung.Cuma masalahnya kalau Pak Kwik itu akhirnya dipersiapakan sebagai menteri utama mungkin konsep ini yang tidak kita setujui. Saya khususnya berpendapat bahwa konsep menteri utama ini, ini sama saja mereduksi tugas atau kewenangan wakil presiden. Toh ada wakil presiden, ngggak perlu ada menteri pertama. Jadi tugas sehari-hari itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh presiden akan diberikan kepada wakil presiden. Itu sudah betul, tinggal membentuk kabinetnya saja ke depan. Jadi nggak perlu ada menteri utama. Tetapi kalau Pak Kwik digunakan sebagai menteri utama, kalau konsep itu tetap jalan, ini kan akan sangat sulit posisi Pak Kwik dan juga posisi Ibu Mega sebagai wakil presiden. Radio Nederland [NL]: Salah satu latar belakang pemikirannya karena Pak Kwik dan Ibu Mega itu sudah saling mengenal sampai pada konsep pemikiran mereka, dan menteri utama ini kan sebagai pembantu wakil presiden. Apakah anda melihat ini suatu kerangka yang sangat bagus? DS: Saya kurang setuju dengan ide menteri utama itu. Kalau mau dibagikan tugas itu, langsung saja pada wakil presiden. Kemudian wakil presiden mempertanggungjawabkan kepada presiden. Sedangkan menteri-menteri itu di bawah koordinasi wakil presiden sebagai pelaksana harian nantinya. RN: Tetapi anda tidak keberatan kalau misalnya Kwik Kian Gie diplih kembali oleh Megawati atau Gus Dur untuk duduk kembali dalam kabinet? DS: Sangat tidak keberatan dan sangat saya dukung karena memang Pak Kwik itu seorang kader kita yang punya profesionalisme dan moral hazard yang tinggi. Jadi sayang kalau macam Pak Kwik itu tidak digunakan di dalam klabinet mendatang. Saya sangat mendukung Pak Kwik untuk duduk di kabinet kembali. RN: Dengan pengunduran diri Kwik kemarin, anda lihat ini ada aspek politik yang kuat? DS: Kalau saya bicara dengan Pak Kwik, tadi malam saya panjang lebar juga mendengarkan apa-apa yang disampaikan Pak Kwik. Tidak ada tersirat bahwa selain memberikan kewenangan penuh kepada presiden dan juga rencana presiden untuk merestrukturisasi dan mereshuffle kabinet sehingga Pak Kwik ambil ancang-ancang mundur lebih dulu. RN: Kembali kepada ide menteri utama, ini Pak Kwik sudah menyatakan kesediaan. Bagaimana tanggapan anda? DS: Saya pribadi tidak setuju dengan adanya konsep menteri utama. Jadi kalaupun Pak Kwik digunakan lagi dalam kabinet, tidak perlu menteri utama karena posisinya akan sangat sulit dengan posisi bu Mega sebagai wakili presiden. Demikian Didi Supriyanto, anggota DPR dari PDIP. Sementara itu, Ade Komaruddin dari Partai Golkar mengatakan, Kwiek Kian Gie yang mempunyai komitmen bagi pemerintahan bersih, sebaiknya menduduki posisi sebagai pengawas, dan tidak perlu dalam kabinet. Ade Komaruddin [AK]: Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh soal itu oleh karena terlalu prematur kita membahas hal-hal yang menyangkut soal posisi. Kita belum mendapatkan kesimpulan dari evaluasi terhadap kinerja presiden yang di sampaikan melalui progress report beberapa hari yang lalu dan sekarang sedang dalam persiapan pembahasan oleh Komisi C yang membidangi penilaian terhadap lembaga-lembaga tinggi negara. Jadi terlalu dini kita untuk membahas hal-hal seperti itu. RN: Kalau misalnya jabatan itu tetap ada, anda melihat Kwik Kian Gie figur yang tepat untuk itu? AK: Sebaiknya menurut saya, dia pada posisi karena dia terlalu idealis dan sangat memikirkan mengenai bagaimana pemerintahan ini agar clean (bersih, red). Sebaiknya dia pada posisi di BPK atau sebuah portofolio yang membidangi mengenai pengawasan pembangunan. Saya pikir itu. Jadi apa yang disampaikan barusan oleh Bapak mengenai menteri utama, menurut saya adalah salah kaprah. Dan itu sebaiknya diserahkan peranan atau posisi itu langsung pada wakil presiden sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden kemarin bahwa tugas sehari-harinya akan dijalankan oleh wakil presiden. RN: Pengunduran diri Kwik Kian Gie. Anda melihat ini suatu pukulan besar buat Gus Dur? AK: Saya kira itu tidak merupakan pukulan besar karena memang sudah diketahui di mata politik bahwa dia tidak mendapat kepercayaan dari presiden. Karena itu saya pikir tidak merupakan sesuatu yang luar biasa di mata Gus Dur. Dan sudah kita ketahui bahwa beliau ini sudah sejak lama ingin mengundurkan diri cuma partainya tidak menginginkan, begitu kan. RN: Kalau menteri utama itu diberikan kepada Kwik Kian Gie, ini kan selalu berurusan dengan Megawati Soekarnoputri, dan keduanya sudah saling mengenal dan itu pasti sangat efektif. Tanggapan anda? AK: Ya saya pikir itu sebagai anggota kabinet lainnya tapi tidak pada posisi menko utama. Jadi kita harus ada perubahan besar-besaran dalam hal itu. Yang penting adalah bahwa tim ekonomi harus dipegang oleh orang-orang profesional. Itu jauh lebih bagus, orang-orang yang birokrat profesional maupun orang yang mengerti secara dalam mengenai hal itu dan telah lama mengecap pengalaman birokrasi di bidang ekonomi. Nah saya pikir para pengamat jangan terlalu banyak masuk ke area itu. Oleh karena menurut saya mereka tidak mengenal betul bagaimana situasi birokrasi di Indonesia. Saya lebih merekomendasikan agar portofolio-portofolio di bidang ekonomi lebih baik diisi oleh orang-orang yang memang secara pengalaman adalah birokrat-birokrat profesional, teknokrat-teknokrat yang mengerti betul alur birokrasi tapi juga mengerti betul soal konsep pembangunan ekonomi. Demikian Ade Komarrudin dari Partai Golkar. * GUS DUR MENGANGKAT SEORANG MENKO, GOLKAR INGINKAN JABATAN INI Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan akan mengangkat seorang Menteri Koordinator untuk membantu Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Ketika membuka Rakornas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Jumat, Gus Dur menyatakan, pengangkatan seorang Menko itu sengaja tidak diberitahukan di Rapat Paripurna MPR, karena ia ingin orang mengetahuinya sebagai sebuah fakta saja. Presiden mengatakan, sidang-sidang kabinet mendatang akan dipimpin oleh Wapres Megawati Soekarnoputri. Lebih lanjut koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Ketika menyinggung pembagian tugas pemerintahan dari Presiden kepada Wapres, Gus Dur meluruskan pemberitaan bahwa yang dibagi itu adalah tugas-tugas pemerintahan bukan wewenang, dan hal itu sudah disetujui oleh Megawati dan pimpinan MPR. Pada bagian lain Presiden menyatakan bahwa ia tidak akan menerima Ketetapan MPR dalam pembagian tugas pemerintahan tersebut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Menurut Presiden, pembagian tugas-tugas pemerintahan sehari-hari tersebut adalah urusan intern eksekutif. Saat ini, demikian Presiden, semua fraksi MPR sudah menyatakan tidak akan membuat Tap tentang pembagian tugas pemerintahan tersebut. Ada yang mengatakan, langkah Gus Dur itu adalah dalam rangka memperkuat kembali posisinya setelah ia dalam posisi terjepit terpaksa menyerahkan urusan dalam negeri kepada Megawati. Menurut pemimpin kelompok Petisi 50 Ali Sadikin ulah anggota-angota MPR selama ini semata-mata untuk melakukan pemerasan politik terhadap kekuasaan Gus Dur. Misalnya saja, usulan pemisahan wewenang kepemerintahan Presiden. Pemisahan itu merupakan upaya memeras hak politik Gus Dur hingga titik paling minimal, demi sebuah politik dagang sapi. Ali Sadikin dalam suatu siaran pers kemarin mengingatkan kekuatan unsur-unsur Orde Baru, khususnya Golkar yang masih dominan. Ia juga menilai, proses politik di parlemen telah digunakan unsur kekuatan lama membersihkan diri dan menyembunyikan diri dibalik jubah reformis. Ia juga berpendapat, beberapa fraksi di MPR dengan sengaja berusaha menggiring pendapat publik bahwa ketidakefektifan pemerintahan saat ini merupakan kesalahan Gus Dur semata. Padahal, menumpukan kesalahan hanya kepada Presiden tidaklah adil. Apalagi, kenyataannya, Gus Dur memimpin sebuah kabinet yang juga mengakomodasi keinginan partai-partai lain. Ini, katanya juga harus dilihat sebagai sumber persoalan ketidakefektifan Kabinet Persatuan Nasional. Meski demikian, Ali Sadikin menilai pemerintahan Gus Dur memang lamban dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial, seperti pemulihan ekonomi, konflik Maluku dan penegakan hukum. Sedangkan mengenai masalah perombakan kabinet, menurutnya, itu merupakan hak Presiden yang dilindungi UU. MPR, menurut dia juga tidak berhak ikut campur. Sudah waktunya para anggota MPR bercermin dan mengevaluasi diri untuk tidak terlalu jauh ikut campur pada kekuasaan pemerintah yang bukan wilayahnya. Demikian mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kalangan politik lain mengatakan, untuk sementara Gus Dur bisa lolos dari ranjau-ranjau politik di MPR. Tetapi keterangannya bahwa ia akan mengangkat seorang Menko di bawah Megawati sebenarnya merupakan usahanya untuk keluar dari kepungan Mega. Maka Golkar yang merasa terlempar keluar dari pertarungan berusaha untuk masuk kembali dengan mengusulkan dua orang Menko. Hal ini diusulkan oleh Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar. Jelas Golkar ingin menempatkan orangnya sebagai salah seorang Menko. Sedangkan Gus Dur dapat diperkirakan akan mengangkat seorang militer. Bukankah militer telah membuat aliansi dengan Megawati sehingga PDI Perjuangan memasukan kepentingan TNI/POLRI dalam amandemen UUD 45. PDI P yang sudah merasa berada di atas angin, tentu akan memprotes usulan Gus Dur maupun Akbar Tandjung itu. Konstelasi politik pekan ini nampaknya merugikan Golkar. Padahal Golkar justru yang semula memulai serangan terhadap Gus Dur. Sebagaimana dikatakan seorang anggota DPP Golkar: "kami diperdaya oleh Taufik Kiemas". Tetapi Akbar Tanjung mengatakan Golkar siap membantu Gus Dur menyusun kabinet, jika diperlukan. Hal ini semata-mata dilakukan Golkar demi kesuksesan dan perbaikan bangsa Indonesia. Dua hari yang lalu, Gus Dur sudah mengatakan 60% anggota kabinet mendatang akan berasal dari kalangan professional. Sedangkan sisanya akan merupakan hasil koalisi antar partai. Ketua MPR RI, Amin Rais telah mendukung rencana Gus Dur tersebut. Tetapi ia berharap, mereka harus lebih professional dan berdedikasi. Kalau menteri yang diambil karena alasan teman atau kroni tentu Rakyat akan marah. Tetapi Gus Dur tentu akan merasa lebih tenang dengan teman, kroni, keluarga dan calon yang direkomendir oleh pengusaha tertentu. Tetapi bukankah Megawati dalam menyusun kabinetnya juga akan melakukan hal yang sama. ->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
