Nah kalau ini saya setuju, harus juga melibatkan seluruh elemen grassroad
dari mulai jajaran lurah kebawah bukan keatas, membuat wadah-wadah dari
mulai tingklaat RT.
Setelah itu mari ramai-ramai tonton lawakan elit politik kita di DPR
ha..ha..ha..
----- Original Message -----
From: H.P. Martin Y. Manurung <[EMAIL PROTECTED]>
To: Kuli Tinta List <[EMAIL PROTECTED]>; rembug nasional
<[EMAIL PROTECTED]>; Economist List <[EMAIL PROTECTED]>;
Perspektif Mailing List <[EMAIL PROTECTED]>; HKBP Mailing List
<[EMAIL PROTECTED]>; <[EMAIL PROTECTED]>; <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: 08 Desember 2000 15:20
Subject: [Kuli Tinta] Kampanye Rembug Nasional
> Karena masih banyak yang belum jelas, berikut saya lampirkan Siaran Pers
> Kampanye Rembug Nasional yang telah dikonferensikan. Mohon bantuannya
> menyebarkannya kepada pihak lain.
>
> **mm
>
> SIARAN PERS
> Kampanye Rembug Nasional
> “Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan”
>
> Latar Belakang
>
> Spiral ketidakpastian masih menghantui perjalanan reformasi Indonesia. Hal
> itu mempersulit terjadinya pemulihan krisis multidimensional, sehingga
hari
> demi hari kita masih diliputi kegelisahan perihal kapankah semuanya ini
akan
> memperoleh titik terang bagi kepastian menuju Indonesia yang demokratis
dan
> berkeadilan.
>
> Dalam bidang politik, kita menyaksikan betapa kuatnya pengaruh lembaga,
> sistem dan perilaku yang anti demokrasi pada lembaga-lembaga penyelenggara
> negara; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Elemen anti demokrasi
tersebut,
> walaupun mengatakan bahwa mereka adalah “generasi baru” yang tidak
berkaitan
> dengan Soeharto, tetapi pada kenyataannya tetap memproteksi dirinya dari
> perubahan-perubahan fundamental dan radikal dari bangsa ini.
>
> Yang memprihatinkan pula adalah hilangnya orientasi para politisi,
termasuk
> mereka yang selama ini digolongkan pada figur-figur reformis. Para
politisi
> terperangkap dan sibuk dalam upaya-upaya memperkokoh basis kekuatannya
> sendiri, sehingga sering memakai isu-isu dan tuduhan-tuduhan sempit serta
> “memprovokasi” opini publik untuk tujuan politik sempitnya sendiri.
>
>
> Dalam bidang ekonomi, keprihatinan bahwa belum dicapainya pemulihan yang
> sustainable masih terus dirasakan. Juga kurang baiknya faktor institusi,
> governance dan transparansi menyebabkan situasi yang penuh keragu-raguan
> sehingga menyebabkan volatilitas berbagai indikator ekonomi. Dalam
pemulihan
> dunia usaha pun, terlihat betapa masih kuatnya pengaruh aktor-aktor
ekonomi
> di masa lalu yang sarat KKN untuk mempengaruhi pengambilan keputusan
> politik-ekonomi.
>
> Dalam bidang hukum, lembaga, aturan dan personal hukum yang tidak
> profesional, sehingga tidak mampu untuk menghukum para penjahat di masa
> lalu, baik penjahat keuangan (koruptor), apalagi penjahat kemanusiaan. Hal
> itu terjadi karena belum independennya lembaga-lembaga penegak hukum
> (kepolisian, kejaksaan dan peradilan) dari intervensi eksekutif dan
> legislatif. Sehingga, dalam banyak kasus hukum masihlah menjadi peralatan
> dari sekelompok orang yang berkuasa untuk memperkuat posisi politiknya.
>
> Wibawa lembaga-lembaga penegak hukum pun terus masih menyusut. Berbagai
> kasus masih menggantung tanpa penyelesaian yang pasti. Seorang terpidana
> dapat memain-mainkan lembaga penegak hukum, sehingga akhirnya justru
> mempermalukan sistem dan wibawa hukum itu sendiri.
> Bangsa ini juga masih diliputi permasalahan disintengrasi yang belum
> terselesaikan. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah akan
segera
> diberlakukan pada Januari 2001. Keadaan yang terjadi adalah belum
dicapainya
> visi bersama tentang otonomi daerah. Sehingga, era otonomi sering
dipandang
> sebagai saat bagi daerah untuk mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan
daerah,
> tetapi masih belum memiliki kerangka strategi yang komprehensif untuk
> kemudian memberikan hasil-hasil kekayaan daerah itu kepada masyarakat
> setempat. Akibatnya, telah terjadi bahwa otonomi daerah tidak lebih
daripada
> “desentralisasi korupsi” yang melahirkan penguasa-penguasa baru di
> daerah-daerah. Rakyat, tetap menjadi korban dan hidup di lembah
kemiskinan.
>
> Ditengah seluruh keadaan itu, ketidak-efektifan teknis managerial
pemerintah
> baru yang mewarisi keadaan yang sangat bobrok, justru dimanfaatkan oleh
> oportunis politik untuk memperoleh kekuasaan. Akibatnya, setiap saat yang
> terjadi adalah polemik-polemik yang tidak berkesudahan yang justru
> mengaburkan makna reformasi yang hakiki, yaitu: mendengarkan suara rakyat.
>
>
> Dari FRN ke KRN
>
> Berangkat dari latar belakang keprihatinan tersebut pula, Forum Rembug
> Nasional (FRN) di Bali pada waktu yang lalu, sesungguhnya telah berhasil
> untuk meletakkan platform bersama dari berbagai komponen masyarakat
> sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil dan rekomendasi FRN. Namun,
hendaknya
> platform bersama yang telah dibentuk itu tidaklah menjadi “dokumen
sejarah”
> belaka, melainkan perlu didesiminasi dan dituangkan dalam rencana-rencana
> aksi (action plans) yang kongkret.
>
> Dalam rangka itu, disadari perlunya dilakukan langkah-langkah lanjutan
yang
> berangkat dari platform bersama tersebut. Untuk itu, diselenggarakan
> Kampanye Rembug Nasional (KRN) yang akan dilaksanakan di daerah-daerah.
Hal
> itu didasari pula kondisi Indonesia yang akan segera menerapkan otonomi
> daerah; sehingga perubahan-perubahan demokratis haruslah didorong oleh
> daerah. Dengan demikian, maka urgensi untuk mendengarkan dan menjalankan
> kehendak rakyat dapat diserap seutuhnya secara langsung dari masyarakat,
> khususnya di tingkat lokal. Dan kemudian masyarakat secara langsung dapat
> menyusun agenda reformasinya sendiri yang kontekstual dan aktual, beserta
> rencana aksinya untuk didesakkan kepada pemerintah; baik di tingkat lokal
> maupun di tingkat nasional.
>
> KRN tersebut akan diselenggarakan di lima daerah sebagai pilot project;
> Medan, Palembang, Yogyakarta, Makassar dan Manado, pada bulan Desember
2000
> dan Januari 2001. Pada kesempatan berikutnya, KRN akan dilanjutkan hingga
> seluruh daerah propinsi di Indonesia, dan selanjutnya tiap-tiap propinsi
> akan melanjutkannya di daerah kabupaten, sedemikian sehingga seluruh
> aspirasi masyarakat dapat diserap dari tingkat yang paling bawah. Untuk
> pelaksanaannya, telah dibentuk panitia-panitia lokal yang melibatkan
> partisipasi aktif kalangan aktivis muda sebagai organizing committee dan
> juga tokoh-tokoh daerah setempat sebagai steering committee. Dengan
> demikian, KRN yang dilaksanakan akan secara penuh accessable ke kalangan
> muda dan grass roots.
>
> STEERING COMMITTEE
> Andi Malarangeng Bara Hasibuan Budiman Sudjatmiko Emmy Hafidz Erry
> Riyana Hardjapamekas
> Felia Salim Hendardi Imam B. PrasodjoIrianto Subiakto M. Fadjroel
> Rahman
> Muhaimin Iskandar Sudirman Said Teten Masduki Wardah Hafidz
>
> ORGANIZING COMMITTEE
> Albertus Sugeng Ary Nugroho Haris Rusli Kikin Tarigan Martin
Manurung
> Muh. Hanif Dhakiri Nizar Suhendra
>
>
> ................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia...............
> Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
> Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
> Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
> >>>> 2.5 Mbps InternetShop >> InternetZone << Margonda Raya 340 <<<<
> ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia...............
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>>>> 2.5 Mbps InternetShop >> InternetZone << Margonda Raya 340 <<<<
->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
