double gimana?, wong dpr lewat hasil pansus baru "diduga" bukan men-cap ybs sudah terbukti bersalah, tugas pengadilanlah yg harus membuktikan atau menguji "diduga" tsb. Salam, ---- secara DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif. Kalau bicara hukum, adalah wewenang kekuasaan Yudikatif. Jadi, anda sudah double-standard untuk menilai. ...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik BKC1214 Nopi Hidayat
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik Wibisono Sukanto
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik ��
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik GIGIH NUSANTARA
- RE: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik Deddy El Rashid
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik Martin Manurung
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik GIGIH NUSANTARA
- RE: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik Deddy El Rashid
- RE: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik BKC1214 Nopi Hidayat
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik BKC1214 Nopi Hidayat
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik BKC1214 Nopi Hidayat
- Re: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik BKC1214 Nopi Hidayat
- RE: [Kuli Tinta] Kondisi Wimar Membaik BKC1214 Nopi Hidayat
