Omar Putéh menulis: Bapak Gubernur/KDH, Achèh, Irwandy Yusuf, sepatutnhya bukan begitu menganjurkan agar NAD ditukar menjadi Achèh kembali, tetapi hendaknya dijelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya setiap perobahan yang dibuat agar perobahan itu akan menjadi muktamad dan tidak perlu digugat lagi oleh Achèh yang menggugat. Karena pihak Kantor Pos Dunia yang berpusat di Viena, Austria sana, akan menjadi kapok kalau nantinjan nama yang dianjurkan oleh bapak Gubernur/KDH Achèh, Irwandy Yusuf itu, akan berobah atau diubah-ubah lagi, kuweuët anak-anak jari mereka menyetipnya dan akan juga mengotorkan lembaran bukunya! Kalau seperti pandangan "Sunny" (Mentari/Matahari) dari Swedia dalam bentuk pertanyaannya, tentu akan susah untuk dilaksanakan, karena dengan nama Achèh saja sudah memadai ingatan dari message kuatnya bapak Gubernur/KDH Achèh, Irwandy Yusuf itu, bukan hendak pula menukar kembali dari Nanggroë menjadi Propinsi, tetapi mereka-mereka para wartawan elektronik terutamanya, sudah dipahamkan bahwa yang dimaksudkan oleh bapak Gubernur/KDH Achèh Irwandy Yusuf itu, agar sesiapa yang akan meletakkan nama Achèh itu mustinya selalu tetap berada diatas. Misalkan Propinsi Sumatra Utara, tentunya tidak akan disingkat dengan: PSU tetapi cukup dengan maksud singkatannya dengan: SU! Maka begitulah sebenarnya dimaksudkan oleh bapak Gubernur/KDH Achèh, Irwandi Yusuf, agar mempelakukan Achèh mengikut urutan abjad pertama, tampa perlu menuliskan Nanggroë Achèh Darussalam lagi. Dan tentunya tidak juga disingkatkan dengan: NAD akan tetapi cukup dengan maksud singkatannya dengan: A saja! Asosiasinya dalam menyebut NAD, sudah bermaksud atau dimaksudkan sebagai Achèh! Atau dalam konteks sejarah yang selalu didengungkan oleh oleh Soekarno dan penulis-penulis sejarah dari Jakarta, kalau mennyebut saja Achèh, sudah berarti itulah Daerah Modal Indonesia!, atau itulah Negara Achèh Sumatra yang pada tahun 1947 lewat Atase Perdagangannya di Singapura telah memberikan bantuan dana untuk perjalanan melobby pemerintah India, agar memberikan pengakuan internasionalnya keatas Indonesia dan untuk biaya Duta Besar Indonesia yang pertama ke India setelah keberhasilan penglobby-an itu dan sekaligus terangkat dari kesuksesan penglobby-an itu, Duta Besar Indonesia yang pertama ke PBB, yang juga dikantongi dengan biaya dari dana Atase Perdangan Achèh di Singapura itu. Atau itulah Achèh, yang telah pernah mengantongkan Soekarno dan seluruh anggota Kabinetnya dengan dana dari Achèh Sumatra. Atau itulah Achèh Sumatra yang pertama sekali memodali Garuda Indonesian Airways. Atau itulah Achèh Sumatra dengan uang yang pernah dikantongkan Soekarno itu, telah berjasa membesarkan Megawati Soekarno Putri, walaupun kemudian setelah membesar dan menggemuk si-bibik jamu gendong itu, telah pula berupaya menyembelih Achèh rata-rata 12-15 orang Achèh setiap hari dimasa DM dan DS-nya! Achèh pada tahun 1947 masih sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat kata Prof Dr Ali Hasyimi! Jadi tidaklah lagi dengan perubahan seperti yang dimaksudkan oleh bapak Guberrnur/KDH Achèh, Irwandy Yusuf akan menukar lagi seluruh struktur perjanjian MoU Helsinki, Findlandia itu dari Nanggroë Achèh Darussalam menjadi Negara Achèh Darussalam! Tetapi Achèh itu telah dijaga keamanan luarnya dari gangguan luar, walaupun TNI tetap tinggal dalam tangsi! Yang paling penting sekarang kita Achèh sudah mulai merasakan banwa Achèh itu perlahan-lahan sudah merasakan kembali sebagai tuan ditanah èndatunya sendiri! Jadi saudara Sunny dari Swedia berikanlah bantuan kritikan membangun kepada bapak Gubernur/KDH Achèh, Irwandy Yusuf, dengan terus-menerus agar Achèh itu kuat, maju dan makmur! Omar Putéh Meunasah Reudeuep Achèh Rajeuk.
--- On Fri, 5/22/09, sunny <[email protected]> wrote: From: sunny <[email protected]> Subject: «PPDi» Re: [pantau-komunitas] Nama NAD Menjadi Aceh Lagi To: [email protected], [email protected] Date: Friday, May 22, 2009, 5:57 PM Kalau istilahnya berobah, apakah perjanjian yang dicapai di Helsinki juga dibatalkan, karena yang ditandatangi atas nama NAD ----- Original Message ----- From: rbacako...@yahoo. com To: rbacako...@yahoo. com Sent: Friday, May 22, 2009 5:03 AM Subject: [pantau-komunitas] Nama NAD Menjadi Aceh Lagi Jakarta 20 Mei 2009 Untuk mensosialisasikan nama Aceh bagi warga ibukota Jakarta, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan:" Hadirin sekalian, perlu diketahui, sekarang nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sudah di ganti seperti semula menjadi ACEH, tolong di sebarluaskan" . Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hadir di acara seminar "Menggerakkan Kawasan Sabang Sesuai Statusnya", di Hotel Borobudur, Jakarta, selasa(19/5) siang jam 12:30 WIB, yang di adakan oleh BPKS (Badan Penguasaan Kawasan Sabang). Pak Gubernur, kapan nama NAD berubah menjadi Aceh? Setelah berpikir sejenak, beliau menjawab :Sejak keluar Peraturan Gubernur tanggal 7 April 2009". Setelah makan siang usai, acara ramah tamah antara para peserta seminar, saat di tanyai lebih lanjut, mengapa nama NAD di rubah menjadi Aceh, beliau menjawab: "Aceh ya Aceh, sejak dahulu; nama NAD itu hanya pemberian pusat (Jakarta) agar menarik perhatian bagi GAM bahwa Aceh telah menjadi Nanggroe / Negeri (Nanggroe Aceh Darussalam). " "Itu hanya akal-akalan pusat saja, yang penting substansinya; ngapain NAD-NAD, palak kali (marah sekali) Aku saat mendengar orang ngomong (bicara) NAD-NAD, mau Aku pukul orang itu yang ngomong NAD-NAD", ujar Irwandi. Menyinggung baru sekarang tahun 2009 NAD berubah menjadi Aceh, "Sekarang Aku Gubernur nya, Aku yang berkuasa di Aceh", kata Irwandi Yusuf berapi-api. "Lihat saat PON (Pekan Olahraga Nasional) berlangsung, dahulu Aceh pada parade pembukaan selalu di urutan awal, karena sesuai abjad A (Aceh); setelah di ganti NAD menjadi paling akhir,sebab abjad N (NAD)". Tentang perubahan nama provinsi NAD menjadi Aceh kembali, apakah pusat sudah setuju? " Ya sudah, pusat sudah Aku surati, mereka setuju; sekarang semua kop surat, nama plang kantor, cap stempel sudah di ganti menjadi ACEH". "Kamu sudah makan? makan dulu kesana, sudah pak", menutup percakapan siang itu. Sebelumnya terlihat Irwandi Yusuf turut antri megambil makan, setelah itu beliau buru-buru pulang ke Aceh, masih banyak kerjaan, datang ya ke Aceh, main- main ke Sabang, berkunjung ke kilometer nol, berenang di taman laut pulau rubiah, pantai iboih, pantai gapang, pantai kasih, lihat ribuan benteng jepang, pergi ke pulau terluar pulau rondo serta nikmati segala keindahan kota sabang. "Aceh sudah aman lho, tidak seperti di Jakarta, banyak copet, maling, jambret, kita berjalan sering di tabrak orang", kata Irwandi sambil tertawa. "Aku capai kerja ngurusin Sabang, tapi pusat (Jakarta) selama sembilan tahun, status sabang belum dapat bergerak secara optimal, karena belum ada PP (peraturan pemerintah) yang di keluarin, jadi implementasi UU NO. 37 tahun 2000 dan UU NO 11 Tahun 2006 terhambat". Pengembangan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk 20 tahun kedepan butuh investasi Rp 11,043 trilyun, saat ini baru Rp 1,2 trilyun yang di berikan pemerintah kepada Aceh. wassalam RACHMAD YULIADI NASIRINDEPENDENTpem erhati public & mediarbacakoran at yahoo dot comwww.walikotasaba ng.blogspot. com
