Mereka memanfaatkan MoU Helsinki untuk meraih simpati rakyat. Rakyat mana yang dapat mereka raih simpatinya? Orang Acheh yang sadar tau persis bahwa itu adalah sandiwara politik. Di MoU Helsinki dinyatakan Acheh _ Sumatra berstatus Self Government tapi yang disodorkan Yudhoyono dan Kalla adalah otonomi basi. Kalau pihak yang berwewenang di Acheh merasa aman dengan Otonomi basi tampa mau meng amandement UUPA hasil rekayasa Jakarta, itu namanya bukan perdamaian tapi penyerahan kembali kepangkuan penjajah Hindunesia. Hal ini perlu diingatkan dan digarisbawahi agar pihak yang berwenang tidak terlena dengan sandiwara Hindunesia yang terkenal "jurus tipunya" dengan gaya Ewuh Pakewuh sejak jaman Abu di Beureueh dulu, dimana pihak Hindunesia mengelabuinya melalui perjanjian Lamteh. Apabila kami mengingatkan seperti ini tujuan kami adalah jangan sampai terjerumus kedalam lamteh 2.
Yang mengherankan saya, kenapa tidak ada pihak yang menanggapi ketika mereka memanfaatkan MoU Helsinki untuk tujuan pribadi mereka? . Dalam perang kita tidak takut mati, tapi dalam masa aman dipasung kenapa takut? Apa juga kita mengaku Islam, orang Papua saja yang mayoritas non Islam memiliki nyali tinggi dalam menghadapi musuh. Kalau begini sikap pihak yang berwewenang tak usah membangga-banggakan diri sebagai orang Acheh atau terlanjur berbicara seolah-olah Acheh itu hebat sekali. Hebat tidaknya bukan dengan cara berkaok-kaok tapi mengubah ketimpangan kepada realita yang benar. Ironisnya yang kami saksikan justru berlomba-lomba menjadi Pakturut Isu yang banyak diangkat pihak penipu rakyat, baik di Jawa maupun di Acheh senantiasa pada jalur ekonomi. Padahal ekonomi yang mereka perjuangkan itu bukan untuk orang Acheh pada umumnya tapi untuk apa-apa kapluk, penipu rakyat. Lihatlah itu dana milyaran yang telah dilahap para penipu di Lhokseumawe. Apakah mampu dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya? Bukankah sudah dipetieskan? Kupersembahkan sebagai pembelaan buat kaum dhu'afa (alasytar, Acheh - Sumatra) From: sunny <[email protected]> To: [email protected] Sent: Monday, June 29, 2009 2:37:50 PM Subject: «PPDi» Yudhoyono Klaim Berperan Damaikan Aceh http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2009/06/29/fks,20090629-694,id.html Yudhoyono Klaim Berperan Damaikan Aceh Senin, 29 Juni 2009 | 10:57 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui jasa besar Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam keberhasilan perundingan perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia, pada 2005. Namun, ia menegaskan, keberhasilan itu tidak lepas dari perannya sebagai presiden. "Di ruangan ini saya mau bicara lebih lebar, kalau di luar malu," kata Yudhoyono ketika berkunjung ke kantor redaksi majalah Tempo, Rabu lalu. Ia ditanya tentang klaim Kalla sebagai tokoh di balik sukses perdamaian Aceh. "Kesimpulan saya, perundingan itu memang berhasil di Helsinki. Jasa Pak Jusuf Kalla besar, tapi saya juga ada di situ untuk menjaga jangan sampai menyeleweng (dari konstitusi), " kata Yudhoyono. Sebelumnya, Kalla menyatakan perundingan perdamaian itu bisa terjadi berkat kenekatannya. "Boleh diperiksa semua dokumen, tidak ada tanda tangan orang lain kecuali saya. Kenapa? Karena tidak ada yang berani," katanya di Banda Aceh, 13 Juni lalu. Kalla melanjutkan, dirinya dikritik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah menteri saat proses perundingan damai. Presiden Yudhoyono, menurut dia, mengetahui semua proses itu. "Saya pasti lapor ke presiden. Dan presiden kita itu baik karena tidak pernah menolak, tapi juga tidak pernah memberi arahan," ujarnya. Menanggapi serangan Kalla itu, Yudhoyono menyatakan, selaku presiden, justru dirinyalah yang membentuk tim perunding dan menentukan parameter agar tidak menabrak konstitusi. Ia pun terlibat langsung dalam perumusan akhir draf perjanjian. "Saya mencoret kalimat-kalimat dengan tinta merah pada jam tiga subuh waktu sini, jam tiga sore waktu Helsinki," ujarnya. "Kalau berbahaya bagi konstitusi, saya intervensi langsung." Di luar perundingan di Helsinki, menurut Yudhoyono, perdamaian di Aceh tak lepas dari jasa para menteri dan dukungan Tentara Nasional Indonesia. "Saya harus menyimpulkan Aceh itu kerja kita semua, dengan dukungan semua pihak," katanya. Ia menceritakan, perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang pernah ditandatangani di Jenewa beberapa tahun sebelumnya, pernah gagal akibat militer tak mendukung. Itu sebabnya, kata Yudhoyono, agar perjanjian Helsinki didukung militer, ia lantas memperpanjang tugas Panglima TNI Endriartono Sutarto. "Saya tidak mengangkat Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI meski dia sahabat saya," tuturnya. "Ia sangat keras pada Aceh." Yudhoyono mengatakan dirinya saat itu harus memastikan TNI dan Kepolisian RI mendukung penuh perdamaian di Aceh. Sebagai presiden, ia juga mencari dukungan dari lembaga legislatif dan lembaga internasional. Yudhoyono mengisahkan, ia memimpin langsung rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. "Juga konsultasi dengan para purnawirawan TNI yang sangat keras," katanya. Untuk mendapat dukungan internasional, Yudhoyono mengatakan, dia bertemu dengan pemimpin Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Saya temui Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Saya temui Ketua Urusan Keamanan dan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana. Saya katakan, 'oke, terima kasih dunia, tapi no referendum di Aceh. Tidak ada internasionalisasi, '" katanya _________________________________________________________ Alt i ett. Få Yahoo! Mail med adressekartotek, kalender og notisblokk. http://no.mail.yahoo.com
